Oleh Ranti Nuarita, S.Sos.
Aktivis Muslimah
Beberapa waktu terakhir, jagat media sosial ramai dengan pemberitaan mengenai kasus meninggalnya Yurizal setelah menjalani penanganan di IGD RSCM. Kasus tersebut sontak menyita perhatian publik dan kembali menyoroti persoalan pelayanan kesehatan di negeri ini. Sorotan semakin menguat setelah muncul pemberitaan mengenai komentar nir empati sejumlah tenaga kesehatan terhadap kondisi pasien.
Mengutip dari CNN Indonesia.com, Sabtu (8/8/2026) Kementerian Kesehatan kemudian menjelaskan bahwa Yurizal sebenarnya sempat mendapatkan penanganan di IGD RSCM. Persoalannya bukan semata-mata pasien tidak ditangani, melainkan proses pemindahan ke ruang High Care Unit (HCU) yang membutuhkan waktu karena keterbatasan tempat tidur. RSCM sebagai rumah sakit rujukan nasional memang memiliki tingkat keterisian yang tinggi, sementara kapasitas ruang perawatan kritis jauh lebih terbatas dibandingkan ruang rawat inap biasa.
Masalah ini tentunya menjadi bukti adanya persoalan yang serius. Ketika rumah sakit rujukan nasional saja menghadapi keterbatasan kapasitas ruang kritis, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem kesehatan.
Persoalannya bukan semata-mata terletak pada individu atau satu institusi, melainkan pada kemampuan negara dalam memastikan tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang memadai bagi rakyat ketika dibutuhkan.
Tidak hanya itu, ironisnya kasus ini juga diwarnai komentar nirempati dari sejumlah tenaga kesehatan yang kini diinvestigasi Konsil Kesehatan Indonesia terhadap sedikitnya sepuluh orang. Sikap mencibir atau merendahkan pasien tentu tidak dapat dibenarkan.
Tenaga kesehatan semestinya memiliki sikap penuh kasih dan kepedulian karena berhadapan langsung dengan manusia yang sedang berada dalam kondisi lemah dan membutuhkan pertolongan. Namun, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan mengatakan, nakes yang kurang empati, lebih jauh perlu disadari bahwa kepribadian seseorang tidak lahir dalam ruang kosong. Sebab, pola pikir juga pola sikap sudah tentu dibentuk oleh lingkungan, termasuk pendidikan.
Paradigma Sekuler Sumber Masalah
Jika dianalisis lebih mendasar, lahirnya perilaku nirempati dari sebagian tenaga kesehatan bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Diakui atau tidak, kehidupan hari ini berada dalam sistem sekuler yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan. Akibatnya, nilai-nilai agama tidak ditempatkan sebagai fondasi utama dalam membentuk pola pikir dan pola sikap manusia, termasuk dalam menjalankan profesinya.
Ketika sistem pendidikan sekuler tidak menjadikan pembentukan kepribadian Islam sebagai tujuan utama, lahirlah generasi yang mungkin memiliki kompetensi profesional, tetapi tidak selalu memiliki kesadaran bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
Akibatnya, pendidikan bisa menghasilkan tenaga profesional yang baik secara teknis, tetapi tidak otomatis melahirkan pribadi yang menjadikan amanah, kasih sayang, dan pelayanan kepada sesama sebagai bagian dari dorongan keimanannya. Oleh karena itu, perilaku nirempati memang merupakan kesalahan individu. Namun, maraknya problem semacam ini juga patut dibaca sebagai cermin kegagalan sistem pendidikan dalam membentuk syakhshiyah Islamiyah atau kepribadian Islam.
Tidak hanya masalah nirempati para nakes, persoalan berikutnya adalah masyarakat hari ini juga dihadapkan dengan sistem kesehatan yang berjalan dalam paradigma sekuler kapitalistik. Sistem ini meniscayakan kesehatan tidak sepenuhnya ditempatkan sebagai kebutuhan yang wajib dipenuhi negara, tetapi bersinggungan dengan mekanisme pembiayaan, efisiensi, keterbatasan anggaran, dan logika pengelolaan layanan.
Akibatnya, keterbatasan fasilitas sering dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Antrean panjang, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, keterbatasan tempat tidur, hingga persoalan akses menjadi masalah berulang. Meski memang, keberadaan BPJS dianggap memberikan jaminan pembiayaan bagi masyarakat. Namun, jaminan pembiayaan tidak otomatis berarti negara telah menjamin seluruh kebutuhan kesehatan rakyat secara memadai.
Di sinilah kapitalisasi sistem kesehatan dapat merugikan rakyat. Ketika kesehatan dikelola dalam kerangka sekuler kapitalistik, manusia berisiko dipandang sebagai angka pasien, objek pelayanan, bahkan bagian dari kalkulasi biaya. Ketika dalam kondisi seperti ini, bukan hanya fasilitas yang bisa terbatas. Pelayanan pun berpotensi kehilangan sentuhan kemanusiaan.
Pada akhirnya, problem kesehatan hari ini tidak cukup diselesaikan dengan menambah anggaran atau mengadakan pelatihan customer service bagi tenaga kesehatan. Lebih jauh dari itu, dibutuhkan adalah perubahan paradigma sistem jaminan kesehatan.
Konstruksi Sistem Kesehatan Islam
Islam memandang kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar rakyat yang wajib dijamin negara. Hal itu merupakan perwujudan dari sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam,
“Imam adalah rain (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan posisi penguasa sebagai rain, pengurus urusan rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, negara dalam Islam tidak cukup hanya sekadar menjadi regulator. Akan tetapi, negara wajib memastikan kebutuhan kesehatan seluruh rakyatnya terpenuhi.
Pelayanan kesehatan dalam negara yang menerapkan aturan Islam, tentu diberikan sebagai hak rakyat, bukan semata-mata komoditas yang mengikuti kemampuan ekonomi. Negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan, tenaga medis, obat-obatan, serta pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Lantas pertanyaannya, bagaimana pembiayaannya?
Islam memiliki sistem keuangan negara yakni baitulmal. Pembiayaan berbagai kebutuhan rakyat dapat berasal dari pengelolaan sumber-sumber pendapatan negara sesuai syariat, termasuk harta milik umum yang dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat.
Islam menetapkan sumber daya strategis yang termasuk kepemilikan umum tidak diserahkan kepada segelintir korporasi untuk dikuasai demi keuntungan pribadi. Negara mengelolanya dan hasilnya akan dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat.
Menjadi sebuah keniscayaan dengan pengaturan Islam, pembangunan rumah sakit, penyediaan fasilitas HCU dan ICU, obat-obatan, serta tenaga kesehatan tidak semata-mata dipandang sebagai beban anggaran. Semuanya merupakan bagian dari kewajiban negara dalam mengurus rakyat. Cara pandangnya bukan sekadar anggaran tersedia layaknya cara pandang sekuler, tetapi kebutuhan rakyat terpenuhi.
Wajah Pelayanan Kesehatan Era Tegaknya Aturan Islam
Gambaran baiknya pelayanan kesehatan dalam aturan Islam tentu saja bukan sekadar utopia. Tercatat dalam sejarah peradaban Islam, ketika aturan Islam diterapkan pelayanan kesehatan berkembang pesat. Pada masa golden age Islam, berdiri berbagai bimaristan atau rumah sakit yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan, tetapi juga menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu kedokteran.
Pelayanan kesehatan diberikan kepada masyarakat tanpa menjadikan kemampuan ekonomi sebagai penghalang utama. Bahkan, dalam sejumlah praktik sejarah terdapat fasilitas kesehatan yang menyediakan pengobatan secara cuma-cuma bagi masyarakat.
Tidak kalah penting adalah orientasi para tenaga kesehatan. Ilmu dan profesi tidak hanya dipandang sebagai jalan memperoleh keuntungan, kepribadian Islam yang melekat dalam diri setiap individu menjadikan setiap profesi yang mereka jalankan adalah sebagai bentuk pengabdian untuk memberikan manfaat kepada masyarat dan ikhtiar menjalankan amal kebaikan.
Inilah yang membedakan konstruksi Islam dengan kapitalisme. Ketika keimanan membentuk kepribadian, tenaga kesehatan memahami bahwa melayani pasien bukan sekadar pekerjaan, melainkan amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara membangun sistemnya, sistem pendidikan membentuk kepribadiannya, dan individu menjalankan profesinya dengan kesadaran bahwa seluruh aktivitasnya berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saatnya Mengubah Paradigma
Oleh karena itu, kasus Yurizal tidak semestinya berhenti pada perdebatan tentang siapa yang salah bicara atau siapa yang terlambat bertindak. Sebab, sejatinya masalahnya lebih dalam dari itu. Ada problem kepribadian yang lahir dari pendidikan yang tidak menjadikan Islam sebagai basis pembentukan manusia.
Ada pula problem sistem kesehatan yang dibangun dalam paradigma sekuler kapitalistik sehingga keterbatasan layanan seolah menjadi sesuatu yang harus diterima rakyat. Maka dari itu, solusi tidak cukup berupa pelatihan attitude, penambahan anggaran, atau perbaikan prosedur administratif. Sebab, sungguh yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma secara menyeluruh.
Islam membangun manusia dengan kepribadian Islam, mengatur pendidikan agar melahirkan generasi yang beriman dan berilmu, serta menempatkan negara sebagai rain yang bertanggung jawab menjamin kebutuhan dasar rakyat, termasuk kesehatan. Sebab bagi pasien kritis, delapan jam bukan sekadar angka, tetapi itu adalah penantian, kecemasan, bahkan bisa menjadi batas antara hidup dan mati.
Sungguh hanya dengan aturan Islam setiap nyawa manusia termasuk kebutuhan rakyat dipandang sebagai amanah yang wajib dijamin oleh negara. Maka, sudah saatnya umat kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam bukan hanya mengatur bagaimana manusia beribadah, tetapi juga bagaimana negara mengurus rakyatnya. Ketika kesehatan menyangkut keselamatan jiwa, nyawa rakyat bukan angka dalam laporan anggaran, tetapi amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wallahualam bissawab.
