Oleh: Dr. H. Asfar Tanjung
(Praktisi, Pemerhati Pendidikan, dan Wartawan)
Persoalan mutu merupakan hal yang selalu diharapkan dalam setiap produk maupun kegiatan. Apa pun bentuk pekerjaan, hasil akhirnya selalu diukur dari mutu dan kualitasnya. Untuk menentukan kelayakan suatu produk, tentu diperlukan standar yang jelas. Begitulah pentingnya mutu dan kualitas dalam berbagai bidang kehidupan.
Hal yang sama berlaku dalam pengelolaan lembaga pendidikan seperti sekolah dan madrasah. Hasil akhir yang diharapkan adalah mutu dan kualitas lulusan. Untuk mencapai hal tersebut, ada satu peran yang sangat menentukan dan tidak dapat dikesampingkan, yaitu kepala sekolah.
Mutu dan kualitas tidak dapat ditingkatkan hanya dengan kata-kata atau harapan, seperti yang sering disampaikan dalam pidato sambutan: *“Mari kita tingkatkan mutu pendidikan.”* Ungkapan tersebut tidak akan membawa perubahan tanpa diiringi strategi, usaha, dan tekad yang nyata. Oleh karena itu, kepala sekolah memegang peran dominan dalam menentukan arah, kemajuan, serta mutu sekolah melalui kompetensi dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
Ibarat sebuah kapal yang berlayar, kepala sekolah adalah nahkodanya. Secanggih apa pun kapal dan selengkap apa pun awaknya, tanpa nahkoda yang memahami arah, kapal hanya akan berputar di tempat. Demikian pula dengan lembaga pendidikan. Semegah apa pun bangunannya dan selengkap apa pun sarana prasarana yang dimiliki, tanpa kepemimpinan kepala sekolah yang serius dan terarah, mutu pendidikan tidak akan tercapai dengan baik.
Untuk mengukur mutu dan kelayakan pendidikan, terdapat lembaga yang berwenang, yaitu Badan Akreditasi Nasional (BAN). Penilaian dilakukan melalui instrumen yang terstruktur, mencakup berbagai aspek kegiatan dan program sekolah hingga kualitas lulusan yang dihasilkan.
Dalam kerangka Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020, serta merujuk pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, ditegaskan bahwa kepala sekolah bukan sekadar “kepala kantor di sekolah” yang sibuk dengan administrasi. Ia adalah penanggung jawab utama penjaminan mutu internal. Mutu sekolah merupakan cerminan dari kualitas kepemimpinan kepala sekolah itu sendiri.
Oleh karena itu, siapa pun yang telah dipercaya sebagai kepala sekolah harus memiliki komitmen dan keikhlasan untuk mencurahkan tenaga dan pikiran demi kemajuan lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Jika tidak mampu, maka kembali menjadi guru adalah pilihan yang juga diatur dalam peraturan tersebut.
Dalam upaya peningkatan mutu, kepala sekolah memiliki beberapa peran strategis, yaitu:
1. Sebagai Pemimpin Pembelajaran (Instructional Leader)
Ini merupakan peran paling fundamental. Mutu pendidikan lahir di ruang kelas, bukan di ruang kepala sekolah. Kepala sekolah yang efektif secara rutin turun ke kelas untuk mengamati proses pembelajaran, memastikan siswa benar-benar belajar secara aktif.
2. Sebagai Manajer
Kepala sekolah harus mampu membaca kebutuhan sekolah berdasarkan data. Misalnya, jika hasil supervisi menunjukkan sebagian besar guru lemah dalam asesmen formatif, maka pelatihan difokuskan pada aspek tersebut. Pengelolaan yang tepat sasaran akan membuat penggunaan anggaran, termasuk dana BOS, menjadi lebih efektif dan berdampak langsung pada mutu.
3. Sebagai Supervisor
Supervisi tidak boleh menjadi momok bagi guru. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Supervisi dilakukan secara klinis: merencanakan bersama, mengamati, merefleksikan, dan menindaklanjuti dengan pembinaan. Guru yang lemah didampingi, sementara guru yang unggul diberi ruang untuk berbagi praktik baik.
4. Sebagai Motivator dan Penjaga Budaya Mutu
Guru adalah manusia yang membutuhkan apresiasi. Kepala sekolah yang baik mampu memotivasi melalui penghargaan dan keteladanan. Disiplin, semangat kerja, dan budaya mutu akan tumbuh jika dipimpin dengan pendekatan yang humanis.
5. Sebagai Inovator
Kepala sekolah harus berani menciptakan dan menerapkan inovasi untuk memecahkan berbagai persoalan mutu. Ia menjadi penggerak perubahan dan pencipta terobosan demi peningkatan kualitas pendidikan.
Selain itu, berdasarkan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, kepala sekolah harus memiliki lima kompetensi utama, yaitu: kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sosial.
Dari berbagai peran dan kompetensi tersebut, semakin jelas bahwa kepala sekolah bukan sekadar jabatan administratif, melainkan faktor penentu dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.
Menyongsong Generasi Emas 2045, kualitas sumber daya manusia harus dipersiapkan sejak sekarang. Dalam hal ini, kepala sekolah memegang peran strategis sebagai pengarah utama perjalanan pendidikan di sekolah.
Oleh karena itu, proses pengangkatan kepala sekolah harus dilakukan secara selektif. Untuk jenjang SD dan SMP, kewenangan berada pada bupati/wali kota, sedangkan untuk SMA/SMK berada pada gubernur. Aspek politis seharusnya dikesampingkan. Yang perlu diutamakan adalah kompetensi, integritas, dan komitmen untuk memajukan pendidikan.
Setelah diangkat, kinerja kepala sekolah juga harus terus dipantau dan dievaluasi. Dengan demikian, harapan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berkualitas dapat terwujud.
Sebagai penutup, penulis berharap gagasan ini, dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026, dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Semoga apa yang kita harapkan dapat terwujud dengan baik.
(Penulis adalah praktisi, pemerhati pendidikan, asesor akreditasi BAN S/M, dan wartawan.)
