Padang, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang telah resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 melalui Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi yang berlangsung pada Senin (24/11/2025).
Rapat ini menjadi puncak dari serangkaian pembahasan mendalam, di mana setiap fraksi menyampaikan pandangan, evaluasi, serta rekomendasi terhadap rancangan APBD yang akan menjadi landasan pembangunan Kota Padang di tahun mendatang.
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Padang dipimpin oleh Ketua DPRD, Ustaz H. Muharlion, S.Pd., didampingi oleh Wakil Ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri, serta Sekretaris DPRD H. Hendrizal Azhar, SH., MM. Turut hadir Wali Kota Padang, Fadly Amran, beserta jajaran kepala SKPD, Dirut perusahaan daerah, camat, unsur Forkopimda, pimpinan RSUD dr. M. Zaein, dan perwakilan media.
Dalam rapat tersebut, berbagai fraksi menyampaikan pendapat akhir mereka, dengan penekanan utama pada pentingnya APBD 2026 berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pendapat dari Fraksi PDI Perjuangan–PPP, yang diketuai oleh Wismar Panjaitan, S.Pd., M.Pd., dengan Sekretaris Indra Guswadi.
Wismar Panjaitan dalam penyampaiannya menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemajuan Kota Padang. “APBD harus menjadi motor penggerak dalam memperkuat layanan publik, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan–PPP memberikan sejumlah catatan penting terkait APBD 2026, di antaranya:
- Target Pendapatan Daerah yang Realistis: Fraksi menyoroti adanya penurunan target pendapatan daerah sebesar 9,6 persen, menjadi Rp2,5 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta terbatasnya pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.
Fraksi mendorong pemerintah kota untuk lebih inovatif dalam menggali potensi pendapatan daerah, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
- Optimalisasi PAD Tanpa Membebani Masyarakat: Fraksi mengapresiasi target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp1,02 triliun, namun mengingatkan agar upaya intensifikasi pajak dan retribusi dilakukan secara bijaksana, tanpa memberatkan masyarakat kecil, pelaku UMKM, dan kelompok rentan.
- Prioritaskan Belanja Modal untuk Infrastruktur: Fraksi menyoroti masih dominannya belanja operasional (belanja pegawai dan belanja barang/jasa), serta penurunan signifikan pada belanja modal. Fraksi merekomendasikan agar alokasi belanja modal ditingkatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas, seperti jalan, jembatan, drainase, irigasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.
- Pengawasan Ketat Belanja Tak Terduga: Fraksi menilai alokasi belanja tak terduga sebesar Rp7,1 miliar perlu diawasi secara ketat, transparan, dan akuntabel, agar penggunaannya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mendesak.
- Efisiensi Penanganan Defisit Anggaran: Fraksi mengingatkan agar pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp162 miliar dilakukan secara hati-hati, dengan memprioritaskan sumber-sumber pembiayaan yang tidak membebani APBD di masa mendatang.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan–PPP juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya:
1. Memperkuat program-program layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, dan penanggulangan kemiskinan.
2. Mendorong pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan ketahanan pangan.
3. Mempercepat digitalisasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
4. Memastikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur sebagai dasar evaluasi kinerja.
Dengan berbagai catatan dan rekomendasi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan–PPP menyatakan persetujuannya terhadap APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan ini juga diikuti oleh fraksi-fraksi lain di DPRD Kota Padang, yang sepakat bahwa APBD 2026 harus menjadi instrumen untuk mewujudkan Kota Padang yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.
Selanjutnya, DPRD Kota Padang akan terus mengawal implementasi APBD 2026 secara transparan dan akuntabel, demi memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat Kota Padang.
