 |
| Oleh : Neni Aktivis Dakwah |
Korupsi adalah kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun, korupsi bukan sekadar kata, melainkan tindakan yang dapat merusak pondasi negara dan menghancurkan kepercayaan masyarakat. Korupsi merupakan penyakit yang telah menyebar luas di berbagai lini kehidupan, mulai dari tingkat lokal hingga nasional.
“Pada aspek pencegahan, KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi terus melakukan pendampingan serta pengawasan kepada pemerintah daerah melalui instrumen Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), di antaranya pada aspek perencanaan, penganggaran, dan pengadaan. Tahapan dalam penganggaran dan proses pengadaan barang serta jasa,” kata Budi saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (4 Juli 2025).
KPK juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, termasuk memanfaatkan kanal pengaduan jika menemukan indikasi korupsi. (Sumber: kumparan.com)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di sebuah bank milik negara. Nilai proyek yang disorot mencapai Rp 2,1 triliun dan berlangsung pada periode 2020 hingga 2024. (Sumber: beritasatu.com)
Lagi dan lagi, tindak pidana korupsi semakin merajalela. Upaya KPK dalam memberantas korupsi seolah tidak membuahkan hasil karena praktik korupsi justru makin meluas di kalangan para penguasa. Akibatnya, negara mengalami kerugian besar, bahkan mencapai triliunan rupiah.
Kasus korupsi yang paling banyak menyita perhatian adalah kasus korupsi pada Tata Niaga Komoditas Timah di PT Timah Tbk dengan kerugian mencapai Rp 300 triliun. Kasus ini melibatkan lebih dari 20 orang tersangka, salah satunya adalah suami dari aktris Sandra Dewi. Selain itu, dugaan korupsi juga ditemukan dalam tata kelola minyak di Pertamina dengan estimasi kerugian negara mencapai antara Rp193,7 triliun hingga Rp968,5 triliun. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, turut diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Itulah sebagian kecil kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan cukup menghebohkan publik. Hal ini berdampak besar pada kerusakan ekonomi yang menimbulkan ketimpangan, di mana yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin terpuruk.
Menjamurnya kasus korupsi merupakan akibat lemahnya sistem sanksi hukum terhadap para pelaku. Selain itu, proses panjang dalam penanganan kasus korupsi, sanksi yang tidak memberikan efek jera, serta fasilitas yang tergolong nyaman di dalam sel bagi para koruptor menjadi alasan mengapa mereka tidak jera dan tidak merasa bersalah atas perbuatannya. Bahkan, ada pelaku korupsi yang dibebaskan karena alasan kesehatan dan mendapatkan remisi.
Ironisnya, sistem hukum di negeri ini cenderung memanjakan para koruptor, seolah-olah memberikan kebebasan bagi pencuri uang negara untuk menghindari hukuman yang setimpal.
Para pelaku korupsi kerap kali hanya berakhir dengan penangkapan, tetapi tetap mendapatkan fasilitas yang nyaman di dalam sel, bahkan memperoleh remisi dan bisa bebas lebih cepat.
Korupsi merupakan penyakit yang merusak bangsa; jika tidak segera diatasi, hal itu bisa menyebabkan kehancuran suatu negara.
Korupsi adalah penyakit yang menggerogoti bangsa. Suatu bangsa akan hancur apabila penyakit korupsi ini tidak segera disembuhkan.
Beragam upaya telah dilakukan oleh KPK untuk mencegah korupsi, namun para pelaku tetap lebih licik dalam memanipulasi berbagai hal demi mencapai tujuan mereka, yaitu mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya.
Dalam sistem kapitalisme, korupsi sulit diberantas dan malah semakin merajalela.
Dalam sistem pemerintahan Islam, pelaku korupsi akan dikenai hukuman yang memberikan efek jera melalui penerapan sanksi ta'zir sesuai dengan tingkat kejahatannya. Hukuman tersebut bisa berupa tashir (pewartaan), denda, penjara yang lama, bahkan hukuman mati sesuai dengan tingkat dan dampak korupsi.
Sistem pemerintahan Islam berlandaskan pada penerapan syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*) untuk mengatur semua aspek kehidupan rakyat.
Dalam sistem tersebut, ketakwaan setiap individu menjadi fokus utama yang diperhatikan oleh seorang pemimpin atau khalifah.
Para pejabat negara diberikan gaji yang layak dan mencukupi, sementara kesejahteraan rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara sehingga tercipta rasa aman dan sejahtera di tengah masyarakat.
Kondisi tersebut membuat para pejabat negara terhindar dari perilaku koruptif, karena ketakwaan yang tertanam dalam diri mendorong mereka untuk menjauhi dosa dan perbuatan tercela. Selain itu, adanya sanksi tegas yang memberikan efek jera bagi para pejabat yang terbukti korupsi.
Pemerintahan Islam atau Khilafah Islamiyah telah terbukti menjadi penguasa teladan dalam menjaga amanah, kejujuran, dan kebersihan sepanjang sejarah. Rasa takut mereka kepada Allah SWT dan siksa-Nya begitu menghujam dalam dada mereka. Hanya dengan sistem Islam *kaffah* negara atau bangsa akan merasa aman, sejahtera, dan bahagia.
Wallahu 'alam bishawab.
.jpeg)
