 |
| Oleh: Suhartini |
Darurat Perlindungan dan Keselamatan Anak
Terjadi lagi penculikan anak, seperti kasus penculikan balita di Kota Makassar, kasus tersebut menegaskan bahwa ancaman terhadap keselamatan anak masih nyata dan terus berulang di berbagai daerah. Kejadian ini bukanlah kasus tunggal, karena insiden penculikan anak juga dilaporkan terjadi di sejumlah kota lain, menunjukkan adanya pola yang mengkhawatirkan. Situasi ini menggambarkan rapuhnya sistem perlindungan anak di tingkat masyarakat maupun negara, serta lemahnya pengawasan di lingkungan tempat anak tumbuh dan beraktivitas. Fakta bahwa kasus serupa terus bermunculan menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekadar peristiwa lokal, tetapi merupakan persoalan nasional yang membutuhkan perhatian serius, tentunya dengan solusi yang hakiki.
Berdasarkan penelurusuran bahwa pelaku penculikan diduga terlibat dalam sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sebuah jaringan kejahatan terorganisir yang kerap memanfaatkan lemahnya pengawasan dari lingkungan baik orang tua maupun masyarakat, sehingga memberikan peluang bagi pelaku untuk menjalankan aksinya. Dugaan tersebut menguat karena pola operasional pelaku menunjukkan perencanaan yang sistematis, mulai dari pemilihan target hingga upaya melarikan diri setelah kejadian. Keterlibatan sindikat TPPO menandakan bahwa kasus ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari kejahatan yang lebih besar dan kompleks. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum untuk segera memperluas penyelidikan, mengungkap jaringan yang lebih luas, dan memastikan semua pelaku, termasuk pihak yang berada di balik operasi tersebut, dapat diproses secara hukum..
Selain itu yang cukup mencengangkan bahwa para pelaku diduga melibatkan masyarakat adat untuk menutupi aksinya, memanfaatkan kepercayaan dan struktur sosial yang kuat di dalam komunitas tersebut. Dengan cara ini, pelaku berupaya menyamarkan jejak serta menghindari kecurigaan dari warga luar maupun aparat penegak hukum. Keterlibatan masyarakat adat, baik secara sadar maupun hasil manipulasi, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku memahami dinamika sosial setempat dan memanfaatkannya sebagai tameng. Situasi ini tidak hanya merusak citra komunitas adat, tetapi juga mengindikasikan adanya penyalahgunaan relasi sosial yang seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan dan kebersamaan.
Akar Masalah
Tidak adanya jaminan keamanan bagi anak di ruang publik menjadi gambaran bahwa lingkungan yang seharusnya menjadi tempat belajar dan bermain justru menyisakan ancaman yang mengkhawatirkan. Ruang publik yang tidak ramah anak, minim penerangan, kurang pengawasan, serta tidak adanya mekanisme respon cepat membuka peluang bagi pelaku untuk beraksi tanpa hambatan. Ketika keselamatan anak tidak terjamin di ruang yang mestinya aman, maka hal itu menjadi alarm keras bahwa perlindungan anak belum menjadi prioritas di dalam negara ini. Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan, baik dari keluarga, masyarakat, maupun negara.
Lemahnya hukum di Indonesia dalam menghentikan tindak penculikan dan perdagangan anak ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan yang ada belum mampu memberikan efek jera bagi para pelaku maupun mencegah kasus serupa berulang. Meski regulasi terkait kejahatan terhadap anak telah diatur dalam berbagai undang-undang, namun pada implementasinya banyak menemui hambatan mulai dari proses penegakan yang lamban, kurangnya koordinasi antarlembaga, hingga vonis yang tidak sebanding dengan beratnya kejahatan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh jaringan pelaku yang semakin canggih dalam operasi dan penyamaran, sehingga anak-anak tetap berada dalam bahaya. Ketika hukum tidak tegas dan tidak konsisten diterapkan, maka kejahatan penculikan dan perdagangan anak akan terus menemukan ruang untuk berkembang. Diperlukan komitmen serius dari seluruh aparat negara untuk memperkuat penegakan hukum, mempercepat proses peradilan, dan memastikan setiap pelaku dihukum dengan maksimal demi melindungi masa depan generasi bangsa.
Maraknya kejahatan yang menyasar golongan rentan seperti anak, masyarakat adat, dan masyarakat miskin menunjukkan betapa lemahnya sistem perlindungan sosial yang seharusnya menjadi benteng utama bagi mereka. Kelompok ini merupakan target utama karena minimnya akses terhadap keamanan, pendidikan, dan informasi, serta terbatasnya kemampuan untuk membela diri atau mencari bantuan. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan yang memandang kelompok ini sebagai sasaran mudah dan berisiko rendah. Fenomena ini tidak hanya mengungkap ketimpangan dalam perlindungan hukum, tetapi juga menyoroti kegagalan negara dan masyarakat dalam memastikan bahwa setiap individu, terutama yang paling rentan, memiliki hak untuk hidup aman dan terlindungi. Diperlukan langkah konkret, adil, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa kejahatan terhadap kelompok rentan dapat dicegah dan ditindak secara tegas.
Islam Sebagai Perisai Umat
Islam sangat mengutamakan perlindungan terhadap umat, ini dibuktikan dengan terjaminya keamanan dan jiwa manusia. Jaminan ini merupakan bagian yang merupakan bagian fundamental dari maqasid syariah, yaitu tujuan utama syariat yang bertujuan menjaga keberlangsungan hidup manusia secara utuh. Dalam kerangka hifz an-nafs (perlindungan jiwa), Islam menempatkan keselamatan setiap individu sebagai prioritas tinggi yang harus dijaga oleh pribadi, masyarakat, dan negara. Syariat secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, pembunuhan, penculikan, dan tindakan yang membahayakan manusia, sekaligus mewajibkan negara untuk menyediakan sistem hukum dan keamanan yang efektif demi melindungi warganya. Ketika jiwa manusia terancam, maka nilai kemanusiaan dan keadilan runtuh, sehingga penerapan maqasid syariah tidak dapat tercapai. Oleh sebab itu, Islam menuntut adanya perlindungan menyeluruh melalui penegakan hukum yang kuat, sistem sosial yang adil, dan lingkungan yang aman, sehingga setiap individu dapat hidup dengan tenang dan terjamin keselamatannya.
Penerapan sistem Islam meniscayakan adanya sanksi tegas terhadap segala bentuk pelanggaran hukum syara’, karena penegakan hukum yang pasti dan konsisten merupakan bagian dari menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak masyarakat. Dalam syariat, setiap aturan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga disertai konsekuensi hukum yang jelas sebagai bentuk pencegahan (zajr) dan pendidikan (ta’dib) bagi individu maupun masyarakat. Sanksi dalam Islam dirancang untuk menutup jalan terjadinya kejahatan, menegakkan keadilan, serta menciptakan rasa aman bagi seluruh warga. Tanpa sanksi yang tegas dan diterapkan secara adil, hukum syariat tidak dapat berfungsi maksimal. Karena itu, sistem Islam memandang bahwa penegakan hukum bukan semata hukuman, tetapi bagian dari upaya komprehensif untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—lima aspek yang menjadi inti maqasid syariah.
Daulah bertanggung jawab dalam membentuk masyarakat yang bertakwa dan sejahtera, karena negara dalam pandangan Islam bukan sekadar institusi administratif, tetapi penjaga utama agama dan pengatur urusan rakyat. Melalui kebijakan yang bersumber dari syariat, daulah memastikan bahwa nilai-nilai ketakwaan tertanam dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, hingga budaya. Kesejahteraan pun menjadi tujuan yang tidak dapat dipisahkan, sebab ketakwaan masyarakat akan kokoh ketika kebutuhan dasar mereka terpenuhi secara layak dan adil. Dengan menyediakan layanan publik, menciptakan keamanan, menegakkan hukum secara tegas, serta menjamin distribusi kekayaan yang merata, Daulah berperan menghilangkan hambatan yang dapat menghalangi umat dalam beribadah dan berkembang. Karena itu, tanggung jawab negara dalam Islam mencakup upaya menyeluruh untuk memastikan bahwa rakyat hidup dalam lingkungan yang aman, terpenuhi kebutuhannya, dan terarah pada ketakwaan kepada Allah.
Wallahu a'lam Bish Shawab
