Perbedaan Standar Kemiskinan Nasional dan Dunia, ekonomi islam solusi tuntas

 

Penulis : Melta Vatmala Sari
(Mahasiswa Universitas Jambi) 

Kemiskinan adalah seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari baik pangan maupun papan dan tersier. Baru baru ini terdapat angka tertinggi kemiskinan didunia, Menurut Bank Dunia (World Bank), 60,3% atau sekitar 171,91 juta penduduk Indonesia termasuk dalam kategori miskin. Jumlah ini turun dari 61,8% pada tahun 2023 dan 62,6% pada tahun 2022. World Bank menggunakan acuan garis kemiskinan untuk kategori negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income sebesar $ 6,85 Purchasing Power Parity (PPP) per kapita per hari. Perhitungan ini berbeda dengan yang digunakan secara resmi di Indonesia, di mana garis kemiskinan nasional adalah $ 2,15 PPP per kapita per hari. Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), juga menyatakan tanggapan atas laporan tersebut. Menurutnya, data Bank Dunia tidak dapat digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan suatu negara, bahkan jika Bank Dunia sendiri yang menyatakannya.

 Konsep Dasar kemiskinan

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, miskin adalah tidak memiliki apa pun, sedangkan fakir adalah mereka yang memiliki harta tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan kemiskinan. Dia menyatakan bahwa definisi kemiskinan didasarkan pada kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan primer dan sekunder. Jika seseorang tidak dapat memenuhi semua kebutuhan sekundernya, dia tidak dianggap miskin. 

Pemahaman tentang materi sebagai alat untuk mengukur kemiskinan manusia telah berkembang menjadi teori yang umum dan bahkan menjadi prioritas utama di setiap negara. Nilai-nilai sekuler kontemporer ini tampaknya telah memengaruhi negara-negara Islam. karena itu sulit untuk menerapkan nilai ekonomi ilahi sebagai doktrin teologis dalam masyarakat Islam, terutama tentang pandangan mereka tentang kemiskinan. Ekonomi Islam mengingatkan kembali bahwa dalam upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, mereka harus melihat masalah ini secara menyeluruh untuk menciptakan keadilan ekonomi dan menghindari ketidaksamaan. 

Perbedaan jomplang standar kemiskinan national dan Dunia. Penyebabnya adalah perbedaan standar pengukuran. Seseorang bisa dikategorikan tidak miskin secara nasional, tetapi masuk dalam kategori miskin ekstrem secara global Oleh karena itu butuh data yang akurat terhadap realitas kemiskinan di lapangan.

Perbedaan standar kemiskinan karena dampak dari penerapan sistem Kapitalisme dalam tata kelola ekonomi dan sosial. Dengan standar rendah, negara bisa mengklaim sukses "mengurangi kemiskinan", padahal itu hanya manipulasi angka untuk menarik investasi, Kapitalisme gagal menyejahterahkan rakyatnya. Kemiskinan telah tersebar di seluruh dunia baik nasional maupun global indonesia termasuk angka tertinggi banyaknya kemiskinan terhadap masyaraktnya. Bahkan diindonesia sendiri mencapai angka kemiskinan didasarkan pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang digelar dua kali setahun. Pada 2024, survei Maret mencakup 345.000 rumah tangga, dan survei September mencakup 76.310 rumah tangga. 

Kemiskinan pun membuat 1.021 juta anak mendapatkan pendidikan yang terbatas, sulitnya ekonomi, dan masalah sosial budaya yang memprihatinkan. Keluarga tidak lagi dapat melanjutkan pendidikan anaknya, dengan terpaksa anak turut dilibatkan dalam proses pemenuhan seluruh kebutuhan hidup keluarga. Pernah dilakukan penelitian di tahun 2000 di Afrika Selatan bahwa ada sebanyak 50 persen mahasiswa di drop out di tahun awal kuliahnya, dan sebanyak 30 persen sekolahnya tidak dapat dilanjutkan disebabkan masalah kemiskinan.

Sistem Ekonomi Islam mengentaskan kemiskinan

Sistem Ekonomi Islam adalah solusi untyuk mengentaskan kemiskinan. Islam memandang bahwa pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu adalah tanggung jawab negara, bukan diserahkan kepada mekanisme pasar atau korporasi. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Imam (khalifah) adalah pemelihara dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Negara akan menjalankan tanggung jawab ri'ayyah (pengurusan) ini dengan memastikan setiap rakyat, terutama mereka yang mencari nafkah, memiliki pekerjaan yang layak untuk menghidupi keluarga mereka. utamanya untuk kebutuhan makanan, pakaian, dan papan. Namun, negara tidak perlu membayar rakyat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Karena itu, ide-ide di balik sistem ekonomi Islam yang dipimpin Baitul Maal sangat berbeda dengan ide-ide di balik sistem ekonomi kapitalisme.

Melalui pendekatan ekonominya, Islam berkontribusi untuk menekan angka kemiskinan. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk Sebuah negara sebagai berikut:

1. Mengubah Paradigma Kemiskinan Masyarakat telah terlena dan terjebak dalam budaya keduniaan saat ini. Mereka tetap fokus pada menjalani hidup dengan semangat untuk memperoleh lebih banyak harta. Bahkan menggunakan metode yang tidak etis untuk mendapatkan itu. Semuanya disebabkan oleh keinginan mereka untuk tidak hidup dalam keadaan miskin.
2. Memanfaatkan Filantropi Islam Secara Maksimal: Islam memiliki solusi untuk hampir semua masalah yang digambarkan secara global. serta secara qath'i dalam surat perintah-Nya. Dalam ekonomi Islam, semangat berbagi kasih terhadap rizki, juga dikenal sebagai filantropi, adalah salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan.
3. Menyediakan Lapangan Pekerjaan dan Pemberdayaan

Sudah seharusnya negara menyediakan lapangan pekerjaan karena dalam islam seseorang untuk melanjutkan kehidupannya berhak untuk mendapatkan rezeki yang halal. Seperti firman allah , artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. 

Jadi ini sudah menjadi tanggung jawab khalifah untuk membuka lapangan pekerjaan semua masyarakt baik muslim maupun non muslim tidak ada yang nganggur ataupun kekurangan hingga membuat terjadinya kemiskinan. Sumber daya alam yang melimpah, seperti hutan, danau, sungai, gas, minyak, batubara, mineral, dan lain-lain, dianggap sebagai milik umum atau publik oleh ekonomi Islam karena termasuk dalam kepemilikan umum. Karena hal itu akan menghalangi sebagian besar orang untuk mengaksesnya, negara tidak boleh menyerahkan manajemennya kepada pihak swasta. Sebagai perwakilan rakyat, negara bertanggung jawab untuk mengelolanya dan membagikan hasilnya untuk kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, janji kapitalisme untuk mengakhiri kemiskinan hanyalah mimpi buruk. Bahkan, hanya akan menjerat negara jajahannya dengan utang yang terus meningkat. Akibatnya, masyarakat harus sadar bahwa sifat Barat adalah penjajah dan akan terus menjajah. Seolah-olah global yang dipimpin Barat menyelesaikan kemiskinan, tujuan sebenarnya adalah menguasai ekonomi.