 |
| Oleh : Tasha Lutfhi Ainy (Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Andalas) |
Padang, 6 Mei 2025 Setelah laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penggunaan anggaran tahun 2024, Pemerintah Kota Padang bergerak cepat.
Tak ingin kepercayaan publik tercoreng lebih dalam, Wali Kota Hendri Septa menyatakan tekad kuat untuk membenahi sistem pengelolaan keuangan daerah dari hulu hingga hilir.
Dalam konferensi pers yang berlangsung di Balai Kota Padang, Rabu (23/4),Hendri Septa menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintahan diminta bersikap transparan dan bertanggung jawab. Tak ada ruang lagi untuk pembiaran atau sikap abai terhadap prosedur pengelolaan keuangan.
"Ini adalah momentum bagi kami untuk berbenah. Kami akan menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius dan terbuka," kata Wali Kota.
Laporan BPK mencatat adanya belanja barang dan jasa sebesar Rp12,5 miliar yang tidak disertai dokumen pendukung yang memadai. Lebih dari itu, sejumlah proses pengadaan juga ditemukan tak sesuai aturan.
Temuan ini tentu menjadi sorotan, terutama di tengah sorotan publik terhadap integritas pemerintahan lokal.Sebagai respons, Pemkot Padang segera membentuk tim evaluasi internal lintas instansi yang akan bekerja sama dengan Inspektorat Daerah.
Tak hanya menyisir data dan dokumen, tim ini juga akan menggulirkan audit internal dan mengevaluasi sistem pengadaan barang dan jasa secara menyeluruh.
Sekretaris Daerah Kota Padang, Andree Algamar, menambahkan bahwa selain audit, ASN yang terlibat dalam pengelolaan anggaran akan mengikuti pelatihan ulang agar kesalahan serupa tidak terulang.
“Ini bukan hanya soal temuan anggaran, tapi juga soal budaya kerja dan etika pelayanan publik,” tegasnya.
Masyarakat pun diajak berperan aktif. Pemerintah Kota telah membuka kanal pengaduan online dan hotline khusus agar warga bisa turut mengawasi dan melaporkan jika ada dugaan penyalahgunaan dana publik.
Dengan langkah-langkah korektif ini, Pemkot Padang berharap bisa memulihkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat fondasi fiskal menuju perencanaan APBD 2026 yang lebih transparan dan partisipatif.
Pemerintah Kota Padang berjanji, ke depan anggaran daerah bukan hanya sekedar angka, tapi wujud nyata komitmen pada keadilan sosial dan kesejahteraan warga kota.
.jpeg)
