 |
Oleh : Sasmin
Pegiat Literasi |
Banjir berulang di Bekasi-Jakarta-Tangsel membuat warga meluapkan kekesalannya karena pemerintah tidak ada keseriusan dalam menangani kejadian tersebut padahal sepekan sebelum banjir ada peringatan. Banjir terjadi tiap 5 tahun, ini bukan saja karena curah hujan yang tinggi tetapi ulah tangan-tangan manusia serakah yang menjadi penyebab sistemis, salah satunya program pembukaan lahan 20 juta hektar hutan menjadi pangan, energi, dan air yang dilakukan oleh pemerintah sehingga membuat ekosistem menjadi rusak karena mayoritas digunakan menjadi lahan pertanian dan galian untuk pembangunan, tutur Firman (Tirto dot id, 06/03/2025).
Sekalipun kritikan terus dilakukan kepada pemerintah, pemerintah tetap saja acuh tak acuh seakan suara-suara itu tidak ada sementara masyarakat banyak yang trauma atas banjir yang menenggelamkan rumah-rumah, barang-barang dan kendaraan mereka rusak, ditambah mengevakuasi rumah-rumah yang ada anak kecil dan balita merupakan hal yang menegangkan hingga terpaksa harus mengungsi.
Menurut KP2C, penyebab banjir berulang adalah perubahan tata guna lahan di hulu sungai, dimanah bangunan-bangunan properti dan pusat wisata yang masif di hulu sungai seperti puncak dan sentul, khususnya di Babakan Madang. Bayangkan saja sebelum terjadinya pembangunan ketika hujan penyerapan air ketanah 70% tetapi sekarang 30% sahaja. Selain itu, terjadi pendangkalan dan penyempitan sungai sehingga air mudah meluap.
Miris rasanya dengan kebijakan pemerintah yang tidak memikirkan dampak panjang yang akan menimpa masyarakat, pemerintah lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi dibanding nyawa masyarakat, tidak ada arti ekonomi berkembang di satu sisi masyarakat banyak yang menderita akibat keuntungan yang hanya dirasakan oleh segelintir orang. Peran pemerintah di sini kudu mengambil solusi yang baik untuk masyarakatnya ini suatu keharusan dan mengambil pelajaran dari kasus-kasus serupa sebab peristiwa ini kerap terjadi.
Peristiwa ini akibat kapitalistik yang telah mengabaikan lingkungan dan dampak pada masyarakat, atas nama pertumbuhan ekonomi pemerintah memberikan izin atas pembangunan masif hulu, pemerintah melakukan alih fungsi hutan menjadi pemukiman dan tempat wisata akibatnya hal ini menurunkan kemampuan tanah untuk menyerap air.
Semua ini tidak lepas dari karakter penguasa yang kapitalistik yang mencari kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, atas kebijakannya membawa keuntungan pribadi beserta antek-anteknya serta abai terhadap urusan rakyat yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah untuk melindungi rakyat dari segala bencana. Bukan berfokus untuk memperkaya diri karena dasarnya pemerintah menjabat untuk rakyat yakni sebagai ra’in atau pengurus rakyat. Dibalik itu banyak rakyat yang muak terhadap simpati sasi dari penguasa karena hanya bersifat pencitraan belaka, faktanya pemerintah tidak pernah memberikan solusi tuntas malah kembali berulah seperti biasa.
Rasulullah saw. Bersabda “Imam/Khalifah adalah pengurus dan bertanggung jawab terhadap rakyat yang di urusnya”. (HR. Muslim dan Ahmad)
Pemimpin dalam Islam senantiasa mengantisipasi terjadinya bencana menghindari faktor terjadinya seperti menebang pohon hingga menggundulkan hutan, tidak membuka hutan untuk kepentingan tertentu alih-alih agar ekonomi tumbuh pesat justru hanya untuk kepentingan segelintir orang. Dalam Islam perkembangan ekonomi di dapatkan dari pengelolaan SDA dengan baik dan benar seperti kekayaan yang telah di anugerahi oleh Allah seperti batu bara, minyak bumi, emas, dll. Dalam pengelolaannya dilakukan oleh negara sendiri tanpa campur tangan asing, itu sebabnya tanpa membuka hutan untuk pariwisata atau pembangunan kekayaan negara Islam begitu besar karena kekayaan alam di kendalikan oleh pemimpin yang tepat.
Hasil pengelolaannya pun di distribusikan sepenuhnya untuk rakyat sehingga rakyat yang hidup dalam naungan Islam sangat jarang ditemukan kekurangan semua akan berkecukupan, adapun pemimpin dan bawahannya telah dipersiapkan pula gajinya dan senantiasa merasa cukup atas pendapatannya tanpa ambisi untuk menguasai hak rakyat. Pemimpin Islam juga akan melaksanakan kewajibannya sebagai ra’in, siap mendengar keluh kesah rakyat, membuka lapangan kerja untuk rakyat, membangunkan rumah bagi rakyat yang kehilangan atau belum memiliki rumah, dan lain sebagainya. Sebagai pemimpin sanggatlah berat itulah mengapa dalam Islam tidak asal-asalan dalam memilih pemimpin, bagi yang mencalonkan wajib memiliki 7 kriteria yakni muslim, laki-laki, balig, berakal, adil, merdeka dan mampu melaksanakan amanah Khilafah. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka jabatan Khilafah tidak bisa diberikan.
Adapun yang mengangkat khalifah adalah semua kaum muslim hanya saja tidak disyaratkan semua kaum muslim harus menunaikan haknya sebab pengangkatan khalifah adalah fardu kifayah apabila sebagian dari muslim telah menunaikan haknya maka kewajiban sebagian yang lain telah gugur. Namun, hukumnya tetap wajib seluruh kaum muslim untuk menunaikan kewajibannya dalam mengangkat seorang khalifah. Sangat jauh berbeda pengangkatan pemimpin dalam kapitalisme, pencalonannya tidak memiliki syarat tertentu melainkan siapa yang banyak uang dan berkoalisi banyak partai maka itulah pemenangnya.
Wallahu a’lam bisshawab
.jpeg)
