Oleh Turmini
Aktivis Muslimah
Seringkali kita dengar berbagai kasus yang terus bermunculan dalam instansi pelayanan kesehatan salah satunya di Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS) yang mengeluhkan mengenai waktu tunggu yang lama, fasilitas yang tidak memadai, hingga dugaan diskriminasi terhadap pasien BPJS masih terus terjadi.
Peristiwa tragis yang menimpa almarhum Yurizal Tri Chaerawan menjadi potret buram fenomena ini, dilansir dari : BOGOR,KOMPAS.com. Keluarga mengenang sosok Yurizal Tri Chaerawan, pasien BPJS yang meninggal dunia dan sempat di-bully oleh oknum tenaga kesehatan karena unggahanya di media sosial, sebagai pribadi yang sangat produktif dan menjaga kesehatan. Hal itu diungkapkan oleh adik kandungnya, Maulidya Yusthika, saat ditemui KOMPAS.com di rumahnya di wilayah Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas,Kabupaten Bogor, Jum'at (7/8/2026).
Pasien membutuhkan pertolongan, tetapi justru mendapatkan cibiran. Begitulah ironi yang mencuat dari kasus Yurizal Tri Chaerawan, pasien BPJS Kesehatan yang mengeluhkan harus menunggu sekitar delapan jam untuk memperoleh ruang perawatan. Keluhannya di Threads bukan hanya memantik perhatian publik, tetapi juga memunculkan komentar nirempati dari sejumlah akun yang diduga milik dokter dan tenaga kesehatan (nakes). Sontak komentar tersebut memicu kecaman publik. Sejumlah nakes yang menjadi sorotan kemudian menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi. Kemenkes dan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) pun melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran etika. Setidaknya 10 dokter hingga perawat telah diidentifikasi dalam pemeriksaan. Sikap merendahkan pasien tentu tidak dapat dibenarkan apalagi pelaku seorang muslim.
Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk memiliki sikap empati kepada yang lain, hanya saja kondisi yang dihadapi tenaga kesehatan juga tidak mudah, beban kerja yang tinggi, tuntutan pelayanan yang besar serta kesejahteraan yang tidak selalu sebanding dengan beban kerja dapat memicu kelelahan hingga burnout. Tekanan tersebut pada akhirnya dapat mengikis empati dalam berinteraksi dengan pasien, artinya persoalan berempati tidak semata-mata berhenti dalam karakter individu, tetapi juga menunjukkan sistem yang gagal dalam memberikan kondisi kerja yang layak bagi tenaga kesehatan sekaligus pelayanan yang manusiawi bagi pasien.
Realitanya bagi pasien BPJS tersebut harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan ruang perawatan, kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pelayanan kesehatan, ketika ruang akses perawatan tidak bisa diberikan secara tepat dan layak, pasien bukan hanya menghadapi persoalan administratif, tetapi juga mempertaruhkan kondisi kesehatanya. Dengan begitu dapat dikatakan pelayanan kesehatan yang demikian belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan dan keselamatan pasien.
Lebih jauh jika lamanya waktu tunggu berkaitan dengan status kepesertaan atau kemampuan membayar maka hal tersebut memperlihatkan adanya praktik diskriminatif dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Jaminan kesehatan semestinya menjadi tanggung jawab negara. Sayangnya pelayanan kesehatan hari ini dianggap sebagai komoditas ekonomi, akibat penerapan sistem kapitalis disektor kesehatan. Akibatnya, pelayanan kesehatan yang berjalan dalam logika komersialisasi, kualitas fasilitas, pilihan pelayanan, hingga kecepatan memperoleh perawatan berpotensi dipengaruhi oleh kemampuan membayar pasien. Mereka yang memiliki kemampuan finansial yang lebih besar dapat memperoleh akses terhadap fasilitas yang lebih cepat. Sementara masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas berisiko menghadapi keterbatasan akses dan waktu tunggu yang lebih panjang.
Islam sangat memahami bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar publik yang berhak didapatkan setiap individu tanpa memperhatikan latar belakang sosial ekonomi.
Rasulullah saw bersabda;
"Barang siapa diantara kalian yang pada pagi harinya merasa aman ditempat tinggalnya, sehat tubuhnya dan memiliki makanan yang cukup untuk hari itu maka seolah - olah dunia dan segala isinya telah diberikan kepadaNya." (HR. Tirmidzi)
Karena itu Rasulullah saw. ketika menjadi kepala negara Islam di Madinah sampai-sampai menjadikan hadiahnya dari raja Hocis berupa seorang dokter menjadi dokter umum untuk warganya.
Dengan demikian Islam menempatkan kesehatan sebagai kebutuhan dasar publik yang wajib dijamin negara. Negara berperan sebagai raa'in yaitu pengurus dan pelindung urusan rakyat. Sehingga pelayanan kesehatan tidak diserahkan kepada swasta. Pembiayaanya dalam Islam berasal dari pos kepemilikan negara dan pos kepemilikan umum Baitul Mal.
Dengan demikian rakyat memperoleh layanan kesehatan secara gratis sesuai kebutuhanya, bukan berdasarkan kemampuan membayar.
Gambaran tersebut bukan sekedar konsepteoritas, ketika negara khilafah masih ada. Khilafah berperan sebagai raa'in sehingga membangun berbagai fasilitas kesehatan dan rumah sakit yang melayani masyarakat. Rumah Sakit tidak hanya menjadi tempat pengobatan tetapi juga menjadi pusat pendidikan kedokteran.
WalLâhu a’lam bi ash-shawâb.
