.jpeg)
Oleh Opi Ummu Shofwan
Aktivis Muslimah
Setelah motor listrik nasional diluncurkan di Bekasi, kini giliran mobil listrik yang ditargetkan produksi massal pada tahun 2028. Namun, keterlibatan Danantara, swasta besar, dan pabrikan asing menimbulkan keraguan. Jangan-jangan ini bukan proyek nasional, melainkan proyek oligarki berkedok nasionalisme.
Pemerintah kembali menggulirkan ambisi besar di sektor otomotif. Setelah meluncurkan motor listrik nasional, Presiden Prabowo Subianto menargetkan produksi massal mobil listrik nasional pada tahun 2028. Presiden menyebut gagasan itu sebagai game changer bagi industri nasional.
Di permukaan, program ini tampak sebagai langkah kedaulatan industri. Namun, jika ditelaah lebih dalam, muncul pertanyaan mendasar: siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari proyek Mobil Listrik Nasional atau Molinas ini?
Peluncuran Molinas dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo di pabrik ALVA, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis, 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Presiden mengapresiasi keberanian para pelaku usaha yang berinisiatif membangun industri kendaraan listrik nasional. (Investortrust.id) Kamis, 13/08/2026
Apresiasi tersebut menunjukkan dengan jelas arah kebijakan politik negeri ini. Negara hadir bukan sebagai penyedia utama, melainkan sebagai fasilitator bagi para pelaku usaha. Faktanya, pengembangan mobil listrik dimotori oleh kolaborasi swasta dalam negeri seperti PT Indika Energy Tbk dan didukung pembiayaan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.
Keterlibatan swasta asing juga besar. Pabrikan global seperti VinFast Automobile dan BYD Motor Indonesia telah menanamkan investasi besar untuk membangun fasilitas manufaktur di kawasan Subang, Jawa Barat. Bahkan CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan ada sekitar 10 perusahaan Indonesia yang siap menggarap Mobil Listrik Nasional.
Pemerintah memang menetapkan syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN oleh Kementerian Perindustrian. Namun, faktanya hingga 60% komponen kendaraan listrik masih harus diimpor. Ini berarti, sekalipun labelnya "Nasional", rantai pasok utama, baterai, semikonduktor, dan teknologi inti masih bergantung pada negara lain. Klaim kedaulatan industri menjadi semu ketika nilai tambah terbesar justru mengalir ke luar negeri.
Skema pembiayaan murah yang ditawarkan pemerintah agar masyarakat mampu membeli Molinas sejatinya menutupi persoalan mendasar: ketidakmampuan negara menjamin ketersediaan dan keterjangkauan energi, khususnya BBM, bagi rakyat.
Lebih jauh, klaim "kendaraan ramah lingkungan" perlu diuji. Menurut laporan WALHI, kendaraan listrik memang tidak menghasilkan emisi di jalan. Namun, rantai pasoknya meninggalkan jejak ekologis besar di wilayah tambang. Data Auriga menyebut, demam kendaraan listrik dalam dua dekade terakhir menyebabkan hilangnya 193.830 hektare hutan alam di Indonesia. Dengan demikian, yang diuntungkan bukan rakyat kecil, melainkan segelintir oligarki yang menguasai tambang nikel, pabrik baterai, dan jaringan distribusi.
Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan sarana transportasi dan energi adalah tanggung jawab negara sebagai ra’in atau pengurus urusan rakyat. Negara wajib menyediakan, mencukupi, dan memudahkan akses energi bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
Pertama, pengadaan sarana transportasi harus berbasis kemaslahatan rakyat, bukan keuntungan bisnis oligarki. Sumber daya energi yang melimpah di negeri ini harus dikelola negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kebutuhan dasar rakyat, bukan dikapling untuk kepentingan swasta.
Kedua, sistem politik dan ekonomi Islam menjamin kedaulatan finansial negara. Dengan baitulmal yang kuat, negara tidak perlu bergantung pada pembiayaan oligarki atau investasi asing untuk proyek strategis.
Ketiga, sistem ini hanya dapat diterapkan secara ideal dalam kerangka khilafah. Sistem khilafah bertentangan secara total dengan sistem kapitalis sekuler yang menempatkan negara sebagai pelayan pasar.
Proyek Molinas seharusnya menjadi momentum kemandirian bangsa. Namun, jika arah kebijakannya tetap menyerahkan industri strategis kepada swasta dan asing, maka yang terjadi hanyalah perpindahan bentuk penjajahan: dari impor BBM ke impor baterai dan teknologi. Rakyat tidak butuh motor atau mobil mahal dengan cicilan terjangkau. Rakyat butuh negara yang hadir menjamin energi murah dan transportasi publik yang layak.
Sudah saatnya kita mengevaluasi ulang. Kedaulatan sejati hanya akan terwujud ketika negara kembali pada fungsinya sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai makelar oligarki.
Wallahu a’lam bish-shawab
.jpeg)
