Oleh Widya Amidyas Senja
Pendidik Generasi
“Pemimpin yang baik bukan yang anti
terhadap kritik, tetapi yang mau memperbaiki kesalahan demi rakyatnya.” (Umar bin Khatab RA)
Polemik film dokumenter “Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita” memunculkan perdebatan luas di tengah masyarakat. Film yang mengangkat persoalan alih fungsi hutan Papua untuk proyek strategis nasional (PSN) food estate ini justru menuai pelarangan nonton bareng (nobar) di sejumlah daerah. Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa pembubaran nobar terjadi di Ternate, Mataram, dan beberapa wilayah lainnya dengan alasan keamanan dan potensi keresahan sosial.
Film tersebut menyoroti pembukaan hutan adat di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Papua seperti suku Marind, Awyu, dan Muyu untuk proyek bioetanol dan ketahanan pangan skala besar. Di sisi lain, pemerintah menyatakan tidak ada larangan resmi terhadap pemutaran film tersebut, meski sejumlah aparat daerah melakukan pembatasan dengan alasan menjaga stabilitas wilayah. Dalam laporan BBC Indonesia, aktivis Papua sekaligus salah satu pihak yang menyoroti proyek ini menyampaikan, “Hutan bagi masyarakat Papua bukan sekadar pohon, tetapi sumber kehidupan.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa persoalan food estate bukan hanya soal pembangunan ekonomi, melainkan juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat adat dan ruang hidup mereka. (BBC Indonesia)
Fenomena ini memperlihatkan kontradiksi dalam sistem demokrasi hari ini. Demokrasi selalu dipromosikan sebagai sistem yang menjamin kebebasan berpendapat dan melindungi kritik publik. Namun, ketika kritik tersebut menyentuh kepentingan kekuasaan dan proyek strategis negara, justru muncul pembungkaman. Pembubaran nobar film dokumenter ini menunjukkan bahwa demokrasi kapitalistik pada hakikatnya tetap memiliki watak otoriter ketika berhadapan dengan kepentingan elit dan oligarki. Kritik dianggap ancaman, bukan masukan yang harus didengar.
Lebih jauh, polemik ini membuka tabir besar tentang proyek strategis nasional dalam sistem kapitalisme. PSN yang seharusnya menjadi solusi kesejahteraan rakyat sering kali justru menjadi pintu masuk penguasaan lahan besar-besaran oleh korporasi dan oligarki. Negara memberikan jutaan hektare lahan kepada investor atas nama pembangunan dan ketahanan pangan, sementara masyarakat adat kehilangan tanah, hutan, dan sumber penghidupannya. Ketimpangan kepemilikan lahan akhirnya semakin tajam. Rakyat kecil tersingkir, sedangkan pemilik modal mendapatkan keuntungan besar.
Inilah karakter asli sistem kapitalisme. Dalam sistem ini, negara lebih berfungsi sebagai regulator kepentingan pemilik modal daripada pelayan rakyat. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi milik bersama justru jatuh ke tangan segelintir elite. Hutan, tambang, laut, dan tanah dikelola demi keuntungan ekonomi, bukan kemaslahatan masyarakat. Akibatnya, kerusakan lingkungan meningkat, konflik agraria meluas, dan rakyat hidup dalam kesulitan.
Islam memiliki paradigma yang sangat berbeda dalam mengatur kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam Islam, kepemilikan dibagi secara jelas, menjadi milik individu, milik umum, dan milik negara. Tanah milik individu diakui dan dilindungi sehingga negara tidak boleh merampas atau menggusur secara zalim. Sementara itu, sumber daya strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak termasuk dalam kepemilikan umum yang wajib dikelola negara untuk kepentingan rakyat, bukan diserahkan kepada korporasi. Allah Swt. berfirman :
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah)
memperbaikinya...”
(QS. Al-A‘raf: 56)
Karena itu negara dalam sistem Islam tidak boleh menjalankan proyek pembangunan yang merusak kehidupan masyarakat. Seluruh kebijakan wajib berlandaskan syariat dan orientasinya adalah kemaslahatan umat, bukan keuntungan segelintir pihak. Karena itu, pengelolaan lahan dan pembangunan harus memperhatikan keberlangsungan hidup masyarakat lokal serta kelestarian lingkungan.
Selain itu, Islam tidak antikritik. Pemimpin dalam Islam wajib menerima nasihat dan koreksi dari rakyat. Bahkan sejarah Islam menunjukkan banyak khalifah yang terbuka terhadap kritik masyarakat dan siap mencabut kebijakan yang keliru. Kritik dipandang sebagai bentuk amar makruf nahi mungkar, bukan ancaman kekuasaan.
Polemik film Pesta Babi akhirnya bukan sekadar soal film dokumenter atau larangan nobar semata. Persoalan ini memperlihatkan wajah asli demokrasi kapitalisme yang mudah membungkam kritik demi menjaga kepentingan oligarki. Selama sistem ini dipertahankan, ketimpangan dan konflik agraria akan terus terjadi. Karena itu, solusi mendasar tidak cukup hanya dengan membuka ruang kritik, tetapi harus dengan mengganti sistem yang melahirkan ketidakadilan tersebut, yakni menuju sistem Islam yang menjamin keadilan pengelolaan harta dan keberpihakan negara kepada rakyat.
Wallahualam bissawab
