Keuangan Politik: Sumber Korupsi yang Tak Pernah Dituntaskan

Oleh: Tasha Lutfhi Ainy (Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Andalas)
Oleh: Tasha Lutfhi Ainy
 (Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Andalas)


Dalam politik modern, kekuasaan dan uang adalah dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Di Indonesia, hubungan keduanya bukan hanya erat, tetapi telah bertransformasi menjadi salah satu akar utama korupsi politik. Sayangnya, isu keuangan politik masih belum mendapatkan perhatian serius dalam kerangka reformasi demokrasi kita.


Pilkada 2024 kembali menunjukkan betapa mahalnya ongkos politik. Biaya kampanye yang membengkak, kebutuhan logistik di lapangan, hingga biaya “mengamankan suara” diberbagai tingkatan, memperlihatkan bahwa akses terhadap kekuasaan kini nyaris menjadi monopoli mereka yang memiliki sumber daya finansial besar. 


Fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan telah menciptakan disinsentif besar bagi kandidat-kandidat potensial yang berintegritas namun miskin modal.

Dalam teori politik klasik, demokrasi seharusnya menawarkan kesempatan setara kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam kekuasaan. 


Namun realitas keuangan politik kita justru menghasilkan oligarki baru — segelintir elite ekonomi yang mengendalikan arah demokrasi lewat skema pembiayaan politik yang tidak transparan.

Lebih parah lagi, sistem pembiayaan politik yang tidak sehat ini menyiapkan lingkaran setan korupsi sejak awal: kandidat yang terpilih “berutang” kepada penyokong dana mereka, dan konsekuensinya adalah kebijakan publik yang dikompromikan untuk membayar hutang politik. 


Kasus-kasus korupsi berjemaah yang terungkap oleh KPK sepanjang satu dekade terakhir hanya sebagian kecil dari fenomena gunung es ini.

Sayangnya, regulasi yang ada hari ini — seperti UU Pemilu maupun peraturan tentang laporan dana kampanye — lebih banyak bersifat simbolis. Pengawasan atas dana

kampanye masih sebatas compliance checklist ketimbang audit substantif. Keterbukaan data sumbangan politik pun hanya berlaku di atas kertas, tanpa mekanisme verifikasi independen yang memadai.


Jika kita serius ingin membenahi demokrasi, reformasi keuangan politik harus menjadi prioritas utama. Setidaknya ada tiga langkah mendesak:

Pertama, memperketat pelaporan dan audit dana kampanye dengan melibatkan lembaga keuangan dan auditor independen.

Kedua, membatasi secara tegas sumbangan individu dan korporasi, serta membuka semua data secara real-time kepada publik.

Ketiga, memperbesar skema pendanaan politik negara, agar partai dan kandidat tidak sepenuhnya bergantung pada sumber dana privat yang sarat kepentingan tersembunyi.


Tanpa reformasi radikal dalam keuangan politik, kita hanya mempercantik demokrasi di permukaan, sambil membiarkan jantungnya membusuk dari dalam. Demokrasi sejati tidak mungkin bertahan lama bila kekuasaan terus dibeli dan dijual dengan harga tinggi. Dan jika kita tidak bertindak sekarang, kita harus bersiap menanggung biaya sosial dan politik yang jauh lebih mahal di masa depan.

Nama

Artikel,34,Bahan Ajar PAI Kelas 7,2,Baznas,1,BIM,2,BNNP,2,Cerpen,1,DPRD Bukittinggi,7,Film,1,Hiburan,1,Internasional,10,Jakarta,4,Jakarta Selatan,1,KAI,31,Kampus,12,Kejati Sumbar,9,Kesehatan,8,KJI,1,Komedi,1,Koperasi,2,Kota Padang,44,Kuliner,2,Lampung,1,Lifestyle,2,Malaysia,1,Nasional,89,Natuna,1,Olahraga,1,Opini,153,Otomotif,1,Padang,6,Padang Pariaman,8,Papua,2,Pariaman,3,Pasaman,1,Pasaman Barat,1,Payakumbuh,2,Pekanbaru,10,Pemkab Solok,4,Pemko Padang,11,Pendidikan,11,Peristiwa,2,Perumda Air Minum,1,Pesisir Selatan,3,PLN,10,Polda,1,Polda Sumbar,50,Polresta Padang,1,Polri,61,Puisi,12,Riau,4,Smartphone,2,Sulawesi Tengah,1,Sumatera Bagian Tengah,1,Sumatera Selatan,1,Sumbar,256,Teknologi,2,Telkom,1,Tips,5,TNI,94,UNAND,3,UNP,7,Wisata,4,Yastis,3,
ltr
item
Media Sumbar: Keuangan Politik: Sumber Korupsi yang Tak Pernah Dituntaskan
Keuangan Politik: Sumber Korupsi yang Tak Pernah Dituntaskan
Dalam politik modern, kekuasaan dan uang adalah dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Di Indonesia, hubungan keduanya bukan hanya erat,
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj72EDlHjJmyTstnFFUqAljC540Tmbu8g_RM0h97IgG9NSepD3fegzg5iopGV92mrIv3PC_HyBUiST1zwv44ht3yPoSMTJFKo7qcANJKFVOMeuaS5k8O2IQ3VtqxxZ_PtC6lCjHI4YELE7MpPlwu2-CSMvfSSi-LE5LUucrin_jxl33CRN6IE_-WJ7hpHiE/w426-h640/1000068805.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj72EDlHjJmyTstnFFUqAljC540Tmbu8g_RM0h97IgG9NSepD3fegzg5iopGV92mrIv3PC_HyBUiST1zwv44ht3yPoSMTJFKo7qcANJKFVOMeuaS5k8O2IQ3VtqxxZ_PtC6lCjHI4YELE7MpPlwu2-CSMvfSSi-LE5LUucrin_jxl33CRN6IE_-WJ7hpHiE/s72-w426-c-h640/1000068805.jpg
Media Sumbar
https://www.mediasumbar.net/2025/05/keuangan-politik-sumber-korupsi-yang.html
https://www.mediasumbar.net/
https://www.mediasumbar.net/
https://www.mediasumbar.net/2025/05/keuangan-politik-sumber-korupsi-yang.html
true
7463688317406537976
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content