Padang, 15 April 2026 — Polemik cover Majalah Tempo edisi 12–17 April 2026 menuai respons tegas dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sumatera Barat. Dalam pernyataan resminya, DPW menilai sampul tersebut telah keluar dari batas kritik yang sehat dan berpotensi mengaburkan prinsip jurnalisme yang berimbang.
Pernyataan itu dibacakan oleh Nasrul A, perwakilan Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPW NasDem Sumbar, yang menegaskan bahwa visualisasi pada sampul tidak sekadar menyampaikan kritik, melainkan membangun persepsi yang dinilai tidak proporsional.
Menurut DPW, pendekatan visual tersebut dapat menimbulkan tafsir publik yang bias dan berpotensi merendahkan martabat tokoh bangsa, termasuk Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
Alih-alih menolak kritik, DPW justru menekankan pentingnya kritik yang berbasis data, fakta, dan substansi. Mereka mengingatkan bahwa kebebasan pers sebagai pilar demokrasi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab etik.
“Pers bukan hanya bebas, tetapi juga wajib akurat dan berimbang. Kritik yang kuat harus dibangun di atas fakta, bukan visual yang membuka ruang tafsir menyesatkan,” demikian kutipan sikap resmi tersebut.
Dari Kritik ke Tuntutan
Dalam dinamika yang berkembang, DPW NasDem Sumbar tidak hanya menyampaikan keberatan, tetapi juga mengajukan langkah konkret. Mereka mendesak Majalah Tempo untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Surya Paloh serta seluruh kader Partai NasDem.
Selain itu, DPW meminta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat untuk meneruskan laporan resmi ke Dewan Pers sebagai bentuk pengawasan terhadap dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik.
Mereka juga mendesak Dewan Pers untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap produk jurnalistik yang dinilai berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap media.
Menjaga Marwah, Meneguhkan Sikap
DPW NasDem Sumbar menilai polemik ini bukan sekadar soal satu edisi majalah, melainkan bagian dari upaya menjaga marwah pers nasional agar tetap dipercaya publik.
Di sisi lain, organisasi ini menegaskan soliditas internal partai tetap terjaga hingga tingkat akar rumput. Komitmen terhadap demokrasi, menurut mereka, tetap berdiri di atas prinsip kritis namun beretika.
Menutup pernyataannya, DPW menegaskan bahwa sikap yang diambil merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan ruang publik tetap sehat—di mana kritik tumbuh, namun tetap berlandaskan etika dan penghormatan terhadap martabat.
