Yanti Novianti
(Pegiat Dakwah)
Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) dilaporkan meningkatkan tekanannya kepada Hamas agar segera merampungkan rancangan kesepakatan demiliterisasi di Jalur Gaza sebelum pekan ini berakhir. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya mempercepat terciptanya situasi yang lebih kondusif di wilayah yang selama ini diliputi ketegangan berkepanjangan.
BoP juga meminta Hamas untuk melucuti seluruh persenjataannya sebagai syarat kunci dalam membuka jalan menuju perdamaian di Gaza. Tak hanya itu, kelompok tersebut juga didorong untuk membuka informasi terkait jaringan terowongan bawah tanah yang selama ini menjadi bagian penting dari infrastruktur pertahanan mereka di Gaza.
Tetapi kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan bahwa Israel kembali mengingkari kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza. Tuduhan ini muncul setelah terjadi rangkaian serangan pada Sabtu, 11 April, yang dilaporkan menyebabkan sedikitnya tujuh korban jiwa.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menggambarkan serangan terbaru di kamp pengungsi Bureij, wilayah Gaza bagian tengah, sebagai “pembantaian yang sangat keji” setelah enam warga sipil dilaporkan kehilangan nyawa. Ia juga menyatakan bahwa pasukan Zionis kembali melakukan aksi kekerasan dengan menewaskan enam warga sipil di kamp Bureij. Ia menilai peristiwa ini sebagai bagian dari rangkaian kekejaman yang terus berlangsung tanpa henti. Pernyataan tersebut disampaikan sebagaimana dikutip dari Anadolu Agency pada Minggu, 12 April 2026.
Diberitakan sejak ketegangan yang terjadi pada Oktober 2023, jumlah korban meninggal dunia dilaporkan telah menembus angka 72.000 jiwa. Sementara itu, lebih dari 171.000 orang lainnya tercatat mengalami luka-luka akibat konflik tersebut.(www.metrotvnews.com : 12/04/2026)
Membentuk Opini Publik melalui Wacana Perdamaian
BoP bukanlah mediator yang netral dan berdiri di tengah secara adil. . Sebaliknya, ia dinilai lahir dari kerangka sistem kapitalisme global yang selama ini banyak dipengaruhi negara-negara kuat di Barat. Karena itu, setiap keputusan atau arah kebijakan yang dihasilkan kerap dianggap lebih selaras dengan kepentingan mereka, termasuk kepentingan Zionis, dibandingkan dengan kebutuhan dan keadilan bagi rakyat Palestina.
Selain itu, wacana pelucutan senjata dinilai sebagai langkah dari Barat, khususnya Amerika Serikat, untuk melemahkan dan menghentikan perjuangan perlawanan rakyat Gaza.
Pelucutan senjata yang diperintahkan
BoP merupakan proses yang berusaha menggeser persepsi umat dari yang semula melihat perlawanan sebagai bentuk pembelaan, menjadi dianggap sebagai ancaman yang harus dihindari.
Melalui narasi yang terus dibangun, penyerahan senjata kemudian diposisikan sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian. Akibatnya, makna perjuangan perlahan bisa berubah di mata masyarakat, seolah-olah menghentikan perlawanan adalah pilihan paling benar. Karena itu, isu ini tidak hanya berkaitan dengan kekuatan fisik, tetapi juga menyentuh ranah pemikiran dan cara pandang umat terhadap konflik dan solusi yang ditawarkan.
Penyelesaian persoalan di Gaza tidak diprioritaskan melalui jalur diplomasi, melainkan dianggap lebih tepat jika dikaitkan dengan gagasan sistem pemerintahan Islam yang belandaskan pada Al Qur'an dan Sunnah. Palestina merupakan wilayah yang memiliki nilai historis dan keagamaan dalam dunia Islam, sehingga penyelesaiannya harus dalam kerangka perjuangan politik yang lebih luas, bukan semata negosiasi internasional.
Allah berfirman:
“Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.”
(QS. Al-Ma’idah: 44)
Palestina dalam Perspektif Politik Umat Islam
Dalam syariat Islam, Khilafah merupakan sistem yang dapat menyatukan serta mengoordinasikan potensi kekuatan militer dari berbagai negeri Muslim, dengan tujuan mendorong berakhirnya keberadaan pasukan Israel di wilayah Palestina.
Membangun Kesadaran Umat tentang Pentingnya Kepemimpinan Islam
Dalam sistem Islam, khalifah adalah pemimpin yang bertanggung jawab mengurus urusan umat secara menyeluruh. Ia tidak hanya menjalankan pemerintahan, tetapi juga berperan sebagai pelindung yang menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perannya itu, khalifah diibaratkan seperti perisai yang berdiri di depan, memastikan bahwa nyawa dan kehormatan kaum Muslim terlindungi dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar.
Rasulullah ﷺ bersabda:
"Imam (pemimpin) adalah perisai (junnah), yang di belakangnya kaum Muslim berperang dan berlindung." (HR. Bukhari dan Muslim)
Sebagai pengayom, khalifah juga dituntut untuk menghadirkan keadilan dan ketertiban. Ia harus memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan benar, kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, dan tidak ada pihak yang tertindas. Dengan kepemimpinan yang kuat dan amanah, keberadaan khalifah diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan stabilitas di tengah kehidupan umat.
Maka dari itu,penting bagi umat untuk memahami konsep ini secara utuh. Pemahaman tersebut tidak datang dengan sendirinya, tetapi perlu dibangun melalui dakwah yang menyentuh aspek pemikiran dan kesadaran. Dakwah ideologis berperan dalam menjelaskan mengapa Khilafah dianggap penting, serta bagaimana kaitannya dengan kehidupan umat secara luas.
Mereka didorong untuk memahami bahwa memperjuangkan nilai-nilai yang diyakini merupakan bagian dari peran sebagai Muslim. Dengan demikian, terbentuklah kesadaran kolektif yang lebih kuat dalam memandang arah perjuangan dan tujuan bersama.
Wallahu alam bishawwab
