Oleh Ummu Qimochagi
Aktivis Muslimah
Ada kegelisahan yang kini terasa nyata di tengah masyarakat. Antrean panjang BBM terjadi di berbagai daerah seperti Makassar dan Bandung akibat kekhawatiran kelangkaan dan kenaikan harga (detik.com, 31/03/2026). Di saat yang sama, gangguan distribusi global, termasuk ketegangan di kawasan strategis seperti Selat Hormuz, turut menekan pasokan energi dunia dan mendorong kenaikan harga BBM nonsubsidi (heygotrade.com, 05/04/2026).
Namun, persoalan ini bukan sekadar tentang antrean atau kenaikan harga. Ini adalah potret nyata rapuhnya kemandirian energi negeri ini.
Pemerintah memang berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mempertahankan harga BBM berarti menanggung beban subsidi yang besar. Di sisi lain, menaikkan harga akan langsung menekan rakyat melalui lonjakan harga kebutuhan pokok dan turunnya daya beli. Namun, dilema ini sesungguhnya bukan masalah baru, melainkan konsekuensi dari sistem yang sejak awal dibangun di atas ketergantungan.
Indonesia, negeri yang kaya sumber daya, justru menjadi net importir minyak. Kebutuhan energi yang tidak mampu dipenuhi secara mandiri memaksa negeri ini bergantung pada pasar global. Akibatnya, setiap gejolak dunia, baik konflik geopolitik maupun gangguan distribusi, langsung berdampak ke dalam negeri.
Inilah wajah ekonomi yang rapuh. Kedaulatan energi hanya menjadi slogan, sementara realitasnya tunduk pada mekanisme pasar global. Ketika dunia bergejolak, rakyatlah yang pertama merasakan dampaknya.
Lebih mendasar lagi, kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya berpihak pada rakyat. Dalam sistem yang berjalan hari ini, energi diperlakukan sebagai komoditas ekonomi yang tunduk pada logika untung-rugi, bukan sebagai kebutuhan vital yang harus dijamin negara.
Padahal, Islam memiliki pandangan yang sangat jelas dalam hal ini.
Rasulullah saw. bersabda: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api."
(HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Para ulama menjelaskan bahwa “api” mencakup seluruh sumber energi yang menjadi kebutuhan vital, termasuk minyak dan gas. Artinya, energi adalah milik umum yang tidak boleh dikuasai oleh individu atau korporasi. Negara wajib mengelolanya dan mendistribusikannya untuk kemaslahatan rakyat.
Di sinilah letak akar persoalan yang sesungguhnya: sistem.
Selama pengelolaan energi masih mengikuti logika kapitalistik, selama ketergantungan pada impor tetap dipertahankan, maka krisis demi krisis akan terus berulang. Hari ini BBM, esok bisa jadi listrik, pangan, atau sektor lainnya.
Solusi tambal sulam seperti subsidi, pembatasan pembelian, atau kebijakan penghematan tidak akan pernah menyentuh akar masalah. Ia hanya menunda krisis berikutnya.
Islam menawarkan solusi yang mendasar dan menyeluruh.
Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sumber daya alam sebagai amanah dari Allah. Minyak dan gas tidak diserahkan kepada swasta atau asing, melainkan dikelola langsung oleh negara untuk kepentingan rakyat. Hasilnya digunakan untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat, termasuk energi dengan harga yang terjangkau, bahkan gratis jika memungkinkan.
Lebih dari itu, Islam membangun kemandirian yang hakiki. Negara tidak bergantung pada pasar global, tetapi mengandalkan kekuatan sumber daya yang dimilikinya serta sinergi antarwilayah dalam satu kepemimpinan.
Dalam konsep khilafah, wilayah-wilayah Muslim yang kaya sumber daya akan terhubung dalam satu sistem. Daerah yang memiliki cadangan energi melimpah akan menopang wilayah lain yang membutuhkan. Distribusi dilakukan bukan atas dasar keuntungan, tetapi sebagai kewajiban syariat untuk memenuhi kebutuhan umat.
Allah swt. berfirman: "Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari-Nya." (TQS. Al-Jatsiyah: 13)
Ayat ini menegaskan bahwa seluruh sumber daya diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Namun, kemaslahatan itu hanya akan terwujud jika dikelola dengan aturan yang benar.
Dengan sistem ini, ketergantungan pada pasar global dapat diputus. Negara tidak lagi mudah goyah oleh fluktuasi harga minyak dunia atau konflik geopolitik. Bahkan, dengan potensi yang dimiliki, negara justru dapat menjadi kekuatan yang memengaruhi peta energi dunia. Kemandirian ini juga diiringi dengan tanggung jawab. Pengelolaan energi dilakukan secara bijak, termasuk pengembangan sumber energi alternatif untuk menjaga keberlanjutan.
Di titik ini, kita perlu evaluasi. Apakah solusi yang ada hari ini benar-benar menyelesaikan masalah? Ataukah hanya menunda krisis yang sama untuk terulang kembali?
Gonjang-ganjing BBM hari ini adalah alarm keras. Bahwa negeri ini membutuhkan perubahan mendasar, bukan sekadar kebijakan sesaat. Bahwa kemandirian energi bukan pilihan, melainkan keharusan. Dan yang paling penting, solusi hakiki tidak akan pernah lahir dari sistem yang sama yang melahirkan masalah itu sendiri. Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar BBM yang tersedia hari ini, tetapi jaminan bahwa esok mereka tidak lagi hidup dalam kecemasan yang sama.
Wallahualam bissawab
