Oleh Rismayanti
Aktivis Dakwah
Belum usai konflik berdarah yang terjadi di Gaza, lagi-lagi dunia dikejutkan oleh berita pembantaian massal di Sudan. Tepatnya di Al-Fasher, ibu kota negara bagian Darfour Utara daerah barat Sudan. Dalam kurun waktu empat hari yaitu antara 26-29 Oktober 2025, setidaknya ada 62.000 warga sipil mengungsi dan meninggalkan wilayah sekitarnya setelah kota ini direbut oleh Rapid Support Forces (RSF). Pasukan yang dikomandoi Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo ini atau yang lebih dikenal sebagai pasukan militer RSF, melakukan pengepungan selama18 bulan lebih dan akhirnya berhasil memukul mundur tentara Sudan dan merebut ibu kota. Konflik bersenjata ini turut diperparah dengan krisis kekurangan pangan, air bersih dan tempat teduh yang layak. (minanews.net, 08/11/2025)
Terjadinya Krisis
Krisis Sudan yang sudah berlangsung lama sebetulnya bukan murni konflik antar etnis. Sebenarnya, ada campur tangan negara adidaya (AS) dan Inggris yang melibatkan negara negara bonekanya (zionis dan UEA), terkait perebutan pengaruh politik (proyek timur tengah baru AS) demi kepentingan menguasai sumber daya alam (SDA) yang melimpah ruah.
Ketika masa Kekhalifahan Utsmani, Sudan merupakan satu wilayah kegubernuran Mesir setelah penaklukannya pada tahun 1820-1821 oleh pasukan Muhammad Ali Pasha, Gubernur Mesir di bawah Utsmani.
Namun pada tahun 1882, Inggris berhasil mengambil paksa kekuasaan di Mesir dari bawah kendali Utsmani. Maka sejak saat itu secara otomatis Mesir menjadi wilayah jajahan Inggris meski secara hukum internasional masih menjadi bagian otonom dari Kekhilafahan Utsmani.
Pada tahun 1898, Pasukan Inggris dan Mesir berhasil mengkudeta pemberontakan yang terjadi di Sudan oleh seorang tokoh agama yang anti-kolonialisme bernama Al-Mahdi (Muhammad Ahmad). Setelah itu kedua pasukan ini berkoalisi mendirikan pemerintahan bernama Sudan Anglo-Mesir. Pada saat itulah kondisi Sudan menjadi kacau antara kepentingan imperialisme Inggris dan kenaifan Mesir.
Terlebih ketika Mesir dijadikan wilayah protektorat oleh Inggris sebagai bentuk kekecewaan terhadap Khilafah Utsmani yang bekerjasama dengan Blok sentral untuk melawan kolonial Inggris. Begitupun saat Inggris "memerdekakan" Mesir dari status protektorat secara sepihak pada tahun 1922.
Sudan kemudian dibiarkan terombang-ambing dalam ketidakjelasan dan masalah yang tak kunjung selesai. Inggris tampak sengaja menunda penyelesaian ini sebagai bentuk rencana pengambilan kendali secara bertahap atas Kondominium Anglo-Mesir. Untuk menjadikan Sudan sebagai mahkota kolonial Inggris melakukan pembatasan administrasi Sudan dan mengambil kendali langsung atas Sudan.
Terbunuhnya Gubernur Jenderal Sir Lee Stack di Kairo menjadi awal pemicu ketegangan dan kerusuhan antara kedua negara ini, puncaknya pada 1924 tatkala Inggris benar-benar memecah belah administrasi Sudan Utara dan Selatan, bahkan melakukan penarikan semua pasukan dan pegawai negeri sipil.
Tak cukup disitu Inggris pun membuat beberapa kebijakan yang merugikan beberapa pihak seperti "pintu tertutup" (closed door ordinances) untuk memisahkan Sudan bagian utara dan selatan untuk memuluskan tujuannya secara efektif. Bahkan Inggris membatasi warga Sudan yang ingin masuk atau sekadar bekerja di wilayah selatan dan sebaliknya dari wilayah selatan ke utara. Dalam pembangunan infrastruktur pun Inggris lagi-lagi dengan sengaja lebih mementingkan bagian utara sehingga membuat wilayah selatan menjadi terbelakang. Sedangkan dibagian selatan, Inggris melakukan kebijakan curang yaitu ekonomi laissez-faire dimana pemerintah seakan "lepas tangan" dengan ekonomi yang terjadi sehingga memudahkan kolonialisme melakukan hegemoni sumber daya alam secara masif bahkan menimbulkan berbagai konflik dan kekerasan.
Maka dari sini mulailah terjadi kesenjangan ekonomi yang luas antara Sudan bagian utara dan selatan. Inggris lebih mengutamakan wilayah selatan yang sebagian besar dihuni oleh warga lokal yang mayoritas kristen dan aminis dibanding wilayah utara dengan penduduk yang bermayoritas Arab-Muslim. Bahkan Inggris melakukan misionaris dalam mengkristenisasi penduduk lokal dan mengangkat kembali adat istiadat lokal Afrika.
Kebijakan ini jelas menjadi bukti hegemoni Inggris terhadap beberapa aspek baik agama, ekonomi, budaya bahkan politik Islam di utara dan ini seakan menjadi benteng pemisah yang kuat bagi dua wilayah tersebut.
Perebutan Sumber Daya Alam
Sudan adalah negri yang melimpah akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan emas yang melimpah. Juga kaya akan mineral industri seperti bijih besi, tembaga, kromit, mangan, gipsum, seng, bahkan uranium. Maka tidak heran Sudan menjadi incaran para kolonialisme termasuk Inggris.
Sudah kita ketahui bahwa Inggris merupakan negara yang berkiblat pada ideologi kapitalisme, maka tidak heran dengan segala sifat rakusnya ingin menguasai kekayaan Sudan yang melimpah ruah. Hanya saja, pasca PD II negara-negara Barat (Eropa) di bawah tekanan PBB (AS yang ingin merebut posisi), telah kadung sepakat untuk mengakhiri okupasi militeristis dan kolonialisme dengan memerdekakan seluruh daerah eks jajahannya. Namun tak cukup disitu, meski secara de facto telah merdeka penjajahan tetap saja terjadi dalam bentuk lain seperti pada aspek ekonomi dan politik oleh para boneka bentukannya. Dalam menyukseskan segala bentuk penjajahannya, Inggris pun melakukan berbagai narasi bahwa apa yang terjadi di Sudan sebagai "perang saudara" atau "perang antar-etnik". Meski Sudan sudah di merdekakan pada tahun 1956, namun lagi-lagi struktur pemerintahannya dikuasai oleh elite dari Sudan utara yang memang lebih siap dibandingkan wilayah selatan.
Akhirnya perang ini menjadi perang saudara yang berkepanjangan akibat kebijakan licik yang dibuat oleh kolonial. Tak cukup disitu, target selanjutnya adalah wilayah garis timur dan barat sehingga wilayah Darfour (Sudan bagian barat) otomatis menjadi terpisah dari Karthoum (Sudan Utara).
Maka makin terpecahlah persatuan umat Islam, dengan sekat-sekat yang dibuat oleh para penjajah bahkan mereka meminimalisir potensi Islam di Sudan yang masih cukup kuat.
Islam Satu-satunya Solusi
Gaza yang masih belum usai dengan segala penderitaannya, kini ditambah rakyat Sudan yang mengalami penderitaan serupa. Mereka seakan tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa, hanya kepada sesama muslim yang mereka harapkan. Namun para penguasa muslim dunia seakan tidak menghiraukan derita mereka, tepatnya para penguasa lebih mementingkan kursi kekuasaannya. Terlebih mereka memilih untuk bekerjasama dengan para kolonial Barat yang jelas telah memporak porandakan kehidupan mereka.
Dunia termasuk umat Islam seakan tertipu dengan narasi krisis Sudan sebagai perang etnis atau perang saudara. Konflik ini di biarkan berlangsung dalam jangka panjang. Inilah buah dari sistem kufur yang dicekokkan kepada mereka, sehingga tidak ada lagi rasa kemanusiaan sesama muslim. Semua ini tidak lain demi melancarkan hegemoni Barat terhadap sumber daya alam Sudan yang melimpah.
Sesungguhnya hal yang sama pun telah terjadi di negeri muslim Afrika, bukan hanya Sudan. Penerapan sistem sekuler kapitalisme benar-benar menzalimi umat Islam, terlebih umat Islam selalu dikambing hitamkan dalam penderitaan dan keterpecahbelahan umat.
Sebelum sistem kufur ini bercokol, umat Islam merupakan umat yang sangat kuat dan menjadi digdaya. Mereka berada di bawah naungan pemerintahan Islam yang menerapkan syariat Islam secara kafah dan menjadikan aturannya rahmat bagi seluruh alam. Bahkan 2/3 dunia ada di bawah naungannya selama belasan abad lamanya, sebelum kepemimpinan ini di runtuhkan pada tahun 1924 yang menjadi bencana besar bagi umat Islam.
Kekayaan alam yang begitu melimpah tidak dapat dinikmati, semua ini akibat dari tidak dipakainya aturan dari Sang Pencipta. Allah berfirman bahwa kehidupan tanpa Islam pasti dipenuhi kesulitan.
"Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta." (TQS. Thaha: 124)
Terbukti kehidupan umat Islam mengalami kesulitan dalam berbagai aspek. Umat Islam seharusnya sadar bahwa kita membutuhkan aturan Allah yang bisa menyelesaikan permasalahan saat ini seperti konflik kaum muslim Gaza, Palestina, muslim Sudan, India, Rohingya, Uighur, dan yang lainnya. Tentu semua aturan Islam ini tidak akan bisa terealisasikan sebelum tegaknya kepemimpinan politik Islam dibawah naungan pemerintahan Islam.
Meski pemerintahan Islam telah dijanjikan oleh Allah Swt., tetapi harus tetap diperjuangkan dengan kesungguhan. Dakwah merupakan jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena dengan kita melakukan interaksi di tengah umat kita bisa membangun kesadaran bahwa Islam bukan sekadar agama tok, tapi Islam adalah sebuah aturan dalam kehidupan.
Wallahu'alam bissawab
