 |
| Nurhidayah Humayrah (Pegiat Literasi) |
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapatkan tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan, sehingga total gaji dan tunjangan mereka menjadi lebih dari Rp 100 juta per bulan. Dengan berbagai permasalahan ekonomi yang tak kunjung reda, anggota DPR malah memperoleh tunjangan yang melejit, hasil dari pemalak rakyat, yang membuat mereka semakin menderita. (beritasatu.com, 20/08/2025).
Bukan hanya itu, wakil ketua DPR Adies Kadir mengatakan tunjangan yang juga melejit adalah beras dan bensin. Setiap bulan tunjangan beras senilai 12 juta dan tunjangan bensin naik Rp 7 juta. (tempo.com, 19/08/2025).
Tunjangan DPR Melejit, hasil dari buah kapitalisme.
Tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan untuk DPR seakan menjadi beban negara apa lagi di tengah krisis ekonomi dan ditengah-tengah banyaknya penderitaan rakyat. Bagaimana tidak, kehidupan rakyat saat ini banyak yang tampak di permukaan betapa banyaknya yang mengalami kesulitan keuangan, bahkan ada di antara mereka tidak punya rumah yang layak bahkan ada pula tidak memiliki rumah sama sekali sehingga harus tinggal di emperan kota serta di bawah kolong jembatan.
Tunjangan DPR yang 50 juta per bulan ini, yang katanya untuk pembayaran kos mereka, sesungguhnya hal itu sangat menyakiti hati para profesi lain seperti guru dan nakes. Bagaimana tidak, mereka bekerja untuk mencerdaskan generasi dan memperhatikan kesehatan masyarakat tapi gaji mereka sangat jauh berbeda dari tunjangan DPR.
Sungguh tunjangan DPR begitu drastis, namun gaji para pekerja negara yang masih terbilang honorer hanya dibawa gaji UMR, tidak cukup untuk makan semua keluarga, karena mahalnya sembako dan bahan makanan lainnya, luar biasa negara kita ini menerapkan aturannya.
Tunjangan beras Rp 12 juta, beras premium Rp 15 ribu per kilo, yang biasa Rp 12 ribu, ketika 12 juta/bulan, beras premium 800 kilo, yang medium 1 ton seribu kilo, orang makan sekali 100 gram di kali tiga, 300 gram/hari. Kalo sebulan dikali 30 berarti Rp 9000 gram/bulan, sembilan kilo. Sembilan kilo dikali Rp 12 ribu berarti Rp 135000. Klo 12 juta perhitungannya itu dari mana?.
Adapun tunjangan bensin naik, mereka mau ke mana saja, sesuka hatinya. Rakyat beli bensin sampai dorong motor, sudah hancur negeri kita dari bobroknya kapitalisme.
Pejabat melejit tunjangannya, makan dan hidup enak, namun rakyatnya susah makan, tidak mempunyai tempat tinggal (terlantar), ironinya mereka malah berbahagia di atas penderitaan rakyat.
Tingginya juga pemalak pajak rakyat, semua dipajaki dan ini semakin mencekik rakyat.
Dengan kenaikan tunjangan DPR sebenarnya tidak sesuai dengan kinerjanya, tapi beginilah di sistem kapitalisme, yang dimanah diutamakan adalah keuntungan, mereka sendiri yang membuat peraturan bukan dari pencipta-Nya, maka mereka akan melakukan aturan sesuka hati mereka.
Wakil rakyat harusnya merakyat, tapi faktanya tidak merakyat. Kapitalisme hanya melayani kepentingan para korporat.
Wakil rakyat dalam Islam
Dalam struktur pemerintahan Islam (Khilafah) terdapat struktur bernama majelis umat yang terdiri dari orang yang mewakili suara (aspirasi) kaum muslim agar menjadi pertimbangan khalifah dan tempat khalifah meminta masukan dalam urusan-urusan kaum muslim. Mereka melakukan koreksi kepada para pejabat.
Dalam Islam perundang-undangan dibuat oleh Allah SWT yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah bukan berasal dari pemikiran wakil rakyat yang bertabrakan. Karena yang tahu bagaimana kita, hanyalah sang Pencipta kita.
Mereka diberikan tunjangan untuk melakukan riayatusy syu'unil ummah (mengurusi urusan umat). Ini karena mereka paham bahwa amanah akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT.
Kisah kesederhanaan Abdurrahman bin Auf yang menjadi contoh dalam sistem Islam, ia menangis ketika diberi makan untuk berbuka, karena beliau mengingat Rasulullah SAW dan keluarganya tidak diberikan roti sampai akhir hayatnya.
Kesejahteraan akan didapat ketika wakil rakyat memenuhi kebutuhan rakyat seperti sandang, pangan dan papan. Para pejabat dalam sistem Islam tidak akan mengutamakan diri mereka sendiri.
Pemanfaatan harta milik umum serta negara dan pengelolaan zakat akan disalurkan sebagaimana mestinya sesuai syariat Islam yang akan diberikan kepada rakyat.
Di tangan sistem Islam maka Insya Allah negara akan menjadi sejahtera dan berkah karena kebutuhan rakyat akan terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, dalam sistem Islam yang kafah akan melahirkan para wakil rakyat yang amanah dan menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga rakyat tidak ter zalimi seperti yang kita saksikan saat ini. Wallahualam bissawab
