 |
| Oleh : Ummu Naufal Praktisi Pendidikan |
Beredarnya beras oplosan di masyarakat saat ini, menjadi sebuah keprihatianan di sektor pangan nasional, sampai-sampai kementrian pertanian melakukan investigasi ke pasar dan toko-toko, untuk memastikan keberadaannya.
Dilansir dari, Jakarta: Ultimatum tegas diberikan oleh pemerintah kepada para pengusaha beras supaya mematuhi regulasi yang berlaku, yaitu terkait mutu, harga, dan kemasan yang terdapat pada produk informasinya harus sesuai. Hasil investigasi nasional oleh Kementerian Pertanian (Kementan) terungkap adanya anomali pada produk beras yang beredar di pasaran dan diprediksi merugikan konsumen hingga Rp99,35 triliun per tahun.
Pengecekan ke lapanganpun dilakukan oleh Menteri pertanian bersama Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, Kepolisian, dan Kejaksaan, dan ditemukan adanya anomali harga; yang semestinya turun, malah naik. Ketidaksesuaian mutu, berat tidak pas dan harga melebihi HET, tegas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dikutip dari siaran pers yang diterima, Minggu, (12/7/2025).
Penggunaan Sistem Kapitalisme Sekuler
Sistem sekuler kapitalisme sudah lama diterapkan di negeri ini, sehingga tiap menit bahkan detik begitu banyak permasalahan yang terjadi dan muncul dalam kehidupan masyarakat saat ini. Kehidupan dalam sistem ini tidak diatur sepenuhnya oleh agama. Malah sengaja menjauhkan agama dari kehidupan. Akibatnya berbagai pelanggaran mudah terjadi. Misalnya saja penipuan, pemalsuan, kecurangan dll. nampaknya sudah menjadi kebiasaan sehari-hari.
Praktek kecurangan adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan yang jauh dari aturan agama atau sekuler seperti di negeri ini. Segala sesuatu hanya dipandang dari segi keuntungan, bahkan hingga menghalalkan yang haram, dan melanggar regulasipun, sudah dianggap hal yang biasa dalam sistem sekuler kapitalisme. Kasus beras oplosan merupakan salah satu kasus dari ribuan bahkan jutaan kasus kecurangan yang terjadi di negeri ini.
Pelayanan publik dalam negara sekuler kapitalis memang tidak memprioritaskan kebutuhan rakyat. Dalam sistem ini justru terjadinya persekongkolan antara penguasa dan pengusaha kerap terjadi. Pengadaan beras seharusnya melewati regulasi yang telah ditentukan oleh pemerintah terhadap para pengusaha, tetapi banyaknya sogok menyogok kadang regulasi tak pernah dilalui, sehingga kecurangan yang mungkin terjadi tak bisa dikendalikan. Sungguh miris memang bukannya pemerintah menjamin kebutuhan pokok rakyat, malah membiarkan para cukong mengintip peluang bisnis haram yang sangat merugikan rakyat. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya pengabaian dari pemerintah untuk meriayah rakyatnya.
Fakta ini juga menunjukkan bahwa dalam pemerintahan yang menganut sistem sekuler kapitalisme seperti di negeri ini, pemerintah selalu gagal dalam mencetak individu yang amanah dan bertakwa. “Mengapa demikian?” Karena sistem pendidikannya tidak benar-benar dikelola dengan kurikulum yang berbasis pemahaman agama yang meningkatkan moral bangsa. Akan tetapi pengaturan urusan pendidikan dalam sistem ini dijadikan ajang bisnis untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Bahkan tidak memperhitungkan bagaimana kualitas pendidikan bagi penerus bangsa agar teapat sasaran. Padahal seharusnya semua ini menjadi tanggung jawab pemerintah.
Telisik Mengapa Kecurangan Makin Marak?
Kecurangan terjadi lagi, setelah beberapa waktu lalu bensin oplosan, malah sekarang lebih parah lagi yaitu beras oplosan. Padahal tentu saja beras merupakan kebutuhan pokok yang digunaka setiap hari. Kecurangan yang terjadi di dunia pangan ini merupakan salah satu dari ribuan bahkan jutaan kecurangan yang terjadi di negeri ini. Peristiwa-peristiwa yang membuat miris ini tetap saja terjadi tanpa bisa terbendung lagi, masyarakat saat ini sudah dibuat tak berdaya dengan serangan kemaksiatan, seperti penipuan, kecurangan, dll. yang marak terjadi.
Apabila kita telisik banyak faktor yang menyebabkan perbuatan curang ini terjadi. Penyebab yang paling menonjol dari semua kasus yang terjadi adalah penerapan sistem sekuler kapitatalisme di negeri ini, sehingga dari penerapan system ini akan muncul dampak- dampak buruk di antaranya:
Pertama, lemahnya benteng keimanan seseorang dalam melaksanakan agama, sehingga mereka mudah terjerumus dalam perbuatan tidak terpuji, misalnya mereka serakah dalam mencari rezeki. Padahal rezeki seharusnya didapatkan dengan cara halal bukan dengan cara menipu atau mengelabui orang lain. Keserakahan ini tentu saja akan mudah untuk mendorong seseorang melakukan perbuatan curang. Sebagaimana terjadinya kecurangan pada kasus beras oplosan.
Kedua, keimanan yang lemah bisa mengakibatkan hilangnya amar makruf nahi munkar di tengah masyarakat yang sebenarnya wajib dilakukan, sehingga akhirnya menimbulkan perilaku tidak terpuji/buruk terus bermunculan.
Ketiga, peran negara sangat lemah. Peran negara yang lemah, dan sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera maka mengakibatkan sering terulangnya perbuatan buruk, seperti kecurangan beras oplosan dan lain-lain.
Saking lemahnya peran negara dalam mengawasi pangan menjadikan seolah-olah negara tidak hadir dalam kasus ini. Ketidakhadiran peran negara dalam mengurusi pangan, karena pengelolaan hulu ke hilir dikuasai oleh korporasi yang orientasinya bisnis. Penguasaan negara terhadap pasokan pangan tidak lebih dari 10 %, sehingga tidak punya power yang tinggi tehadap korporasi. Hal ini berimbas pada pengawasan dan penegakan sangsi. Bagi pejabat atau penguasa Islam mengharuskan mereka amanah dan juga bertanggung jawab dalam menjaga tegaknya keadilan.
Islam Solusi Semua Permasalahan
Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan utama. Dalam Al-Qur’an dan hadis, terdapat banyak panduan yang menekankan pentingnya kepedulian terhadap sesama, pemerataan ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (hablum minallah), tetapi juga hubungan manusia dengan sesama (hablum minannas).
Dalam Islam, kehidupan akan diatur sedemikian baik dan terperinci oleh seorang pemimpin negara yang bertanggung jawab dalam memenuhi semua kebutuhan umat, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, keamanan, dan lain-lain.
Rasulullah saw. bersabda: "Imam/khalifah adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. Al-Bukhari)
Negara akan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram dengan melalui tahapa-tahapan yaitu; Pertama, membentuk ketakwaan individu. Melalui penerapan sistem pendidikan berbasis akidah Islam, umat akan dibina dengan baik hingga terbentuk kepribadian yang bertakwa dan memiliki keimanan yang kuat. Hal inilah yang akan menjadi pencegah terjadinya berbagai kemaksiatan, kecurangan,penipuan, dll. yang dilarang syariat.
Kedua, masyarakat dibiasakan hidup dengan poros dakwah, yaitu saling peduli, melalui kewajiban amar makruf nahi mungkar secara kolektif, hingga mampu mencegah terjadinya berbagai kemaksiatan dan kejahatan, bahkan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh individu. Islam juga memilki qadi hosbah yang akan memeriksa dan memastikan regulasi terkait hak ini berjalan dengan baik dan sesuai aturan.
Ketiga, menerapkan aturan Islam secara sempurna di semua aspek kehidupan, sebagai kewajiban umat Islam. Ketika aturan Islam ditegakkan, umat akan terjaga dari kemungkinan berbuat dosa.
Tiga hal tersebut adalah solusi dalam menyelesaikan tindak kejahatan pada aspek preventif. Adapun pada aspek rehabilitatif, masyarakat dijaga supaya tetap berada pada koridor dan aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pada aspek kuratif negara menerapkan hukuman yang tegas dan adil. Sanksi dalam sistem Islam berfungsi sebagai jawabir (penebus) untuk pelaku dan źawajir (pencegah) bagi orang lain agar tidak berbuat yang serupa. Ketika ia telah dihukum di dunia sesuai syariat Islam, insyaallah di akhirat kelak akan terbebas dari siksa api neraka.
Islam juga menetapkan negara harus hadir secara utuh untuk mengurusi pangan mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi. Bukan hanya memastikan pasokan tersedia namun juga mengurusi rantai tata niaga sehingga tidak terjadi kecurangan seperti ini serta konsumsi untuk memastikan pangan benar-benar sampai kepada seluruh individu rakyat.
Semua itu akan terwujud apabila aturan Islam diterapkan secara kaffah di muka bumi ini. Semua permasalahan apapun dalam kehidupan akan mampu terselesaikan, karena hanya dengan penerapan Islam kesejahteraan seluruh rakyat akan terwujud dan jaminan rasa aman dan tenteram dalam hidup akan terlaksana. Wallahu alam bishshawwab.
