 |
| Oleh Umi Rokayah (Pegiat Literasi) |
Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional. Peningkatan produksi pertanian, penguatan cadangan pangan, dan berbagai program stabilisasi harga terus digaungkan. Namun, di tengah optimisme tersebut, masyarakat masih harus berhadapan dengan persoalan klasik: harga pangan yang terus membebani kebutuhan sehari-hari.
Bagi rakyat, keberhasilan pangan bukan sekadar kabar tentang meningkatnya produksi atau tercapainya target swasembada. Keberhasilan itu semestinya terasa ketika beras, telur, minyak goreng, sayur-mayur, dan kebutuhan pokok lainnya tersedia dengan mudah serta dapat dibeli tanpa mengorbankan kebutuhan penting lainnya.
Di lansir dari ANTARA News pada 26 Agustus 2025 melaporkan bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dari Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram untuk sebagian besar wilayah nasional. Kebijakan tersebut disebut sebagai langkah jangka pendek untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan produksi, tetapi juga menyangkut bagaimana harga ditetapkan dan sejauh mana daya beli masyarakat terlindungi.
Ketika harga pangan meningkat, dampaknya tidak berhenti pada pasar. Rumah tangga harus mengurangi belanja, mengatur ulang kebutuhan pendidikan dan kesehatan, bahkan menekan konsumsi makanan bergizi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pangan tidak cukup diselesaikan dengan mengejar angka produksi. Ada persoalan distribusi, tata niaga, penguasaan pasar, hingga lemahnya perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
Ketika Produksi Meningkat, tetapi Harga Tetap Menjerat
Swasembada pangan sering dipahami sebagai kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. Konsep ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat ketahanan nasional. Namun, swasembada tidak otomatis menjamin pangan murah dan merata.
Produksi yang melimpah bisa saja tidak dinikmati seluruh rakyat apabila distribusinya tersendat, biaya logistik tinggi, atau rantai perdagangan dikuasai segelintir pelaku. Di sisi lain, petani dapat menerima harga jual yang rendah, sementara konsumen membeli dengan harga tinggi. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa persoalan pangan bukan hanya tentang berapa banyak yang diproduksi, tetapi juga siapa yang menguasai distribusi dan bagaimana negara mengaturnya.
Dalam sistem ekonomi kapitalisme, pangan cenderung ditempatkan sebagai komoditas yang mengikuti mekanisme pasar. Keuntungan menjadi dorongan utama dalam aktivitas produksi dan perdagangan. Akibatnya, ketika pasokan terganggu atau permintaan meningkat, harga dapat melonjak dan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling terdampak.
Negara pun kerap lebih berperan sebagai regulator daripada pengurus kebutuhan rakyat secara langsung. Berbagai kebijakan dibuat untuk menjaga stabilitas, tetapi pelaksanaannya sering berhadapan dengan kepentingan bisnis, permainan harga, dan ketimpangan penguasaan sumber daya. Pada akhirnya, rakyat tetap menjadi pihak yang menanggung beban ketika harga pangan tidak terkendali.
Islam Memandang Pangan sebagai Kebutuhan yang Wajib Dijamin
Islam memiliki pandangan yang berbeda dalam menempatkan kebutuhan pangan. Pangan bukan semata-mata barang dagangan untuk memperoleh keuntungan, melainkan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap individu. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak.
Rasulullah SAW bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan, melainkan amanah untuk mengurus rakyat. Dalam urusan pangan, negara tidak cukup hanya mengeluarkan kebijakan, tetapi harus memastikan kebutuhan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat.
Beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam pengurusan pangan antara lain:
Pertama, menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Negara wajib mengupayakan produksi yang memadai, memperbaiki sarana pertanian, menyediakan infrastruktur distribusi, serta memastikan pangan dapat diakses masyarakat dengan harga yang wajar. Stabilitas harga tidak boleh hanya menguntungkan pedagang besar, tetapi juga harus melindungi petani dan konsumen.
Kedua, mencegah praktik yang merugikan masyarakat. Islam melarang penimbunan barang kebutuhan pokok untuk memperoleh keuntungan melalui kelangkaan. Rasulullah ﷺ bersabda:
لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ
"Tidak ada yang melakukan penimbunan kecuali orang yang berdosa." (HR. Muslim)
Larangan ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan tidak boleh mengorbankan kebutuhan masyarakat. Negara harus bertindak terhadap praktik penimbunan, manipulasi pasokan, dan penguasaan pasar yang merugikan rakyat.
Ketiga, membangun kemandirian pertanian. Negara perlu mengembangkan sektor pertanian dari hulu hingga hilir, melindungi lahan produktif, meningkatkan kualitas benih dan teknologi, serta memberikan dukungan kepada petani. Kemandirian pangan tidak cukup diwujudkan melalui slogan, tetapi membutuhkan kebijakan yang konsisten dan pengelolaan sumber daya yang berpihak pada kemaslahatan rakyat.
Keempat, memastikan distribusi yang adil. Ketersediaan pangan di suatu wilayah tidak boleh menjadi alasan masyarakat di wilayah lain mengalami kelangkaan atau harga yang tidak terjangkau. Negara harus mengurus distribusi antardaerah, mengawasi rantai pasokan, dan memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan cara merugikan masyarakat luas.
Mengukur Keberhasilan dari Kondisi Rakyat
Keberhasilan swasembada pangan seharusnya tidak berhenti pada laporan produksi, luas panen, atau jumlah cadangan nasional. Ukuran yang lebih penting adalah apakah setiap keluarga mampu memperoleh pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau.
Sebab, apa artinya produksi meningkat jika harga pangan tetap sulit dijangkau? Apa artinya cadangan pangan tersedia jika distribusinya tidak merata? Dan apa artinya negara disebut berdaulat pangan jika rakyat masih bergantung pada kebijakan pasar yang tidak berpihak kepada mereka?
Sudah saatnya persoalan pangan dipandang sebagai tanggung jawab negara, bukan semata-mata urusan mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai pengurus dan pelindung rakyat, memastikan produksi berjalan, distribusi lancar, serta kebutuhan pokok dapat dipenuhi tanpa membebani masyarakat.
Swasembada pangan yang hakiki bukan hanya ketika negeri mampu menghasilkan pangan sendiri, melainkan ketika hasil bumi tersebut benar-benar dapat dinikmati seluruh rakyat. Ketahanan pangan tidak cukup dibuktikan dengan angka, tetapi harus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari: dapur tetap mengepul, kebutuhan gizi terpenuhi, dan masyarakat tidak lagi cemas menghadapi kenaikan harga pangan. Wallahu a’lamu bish-shawab.
