 |
| Oleh Rismawati Aisyacheng Pegiat Literasi |
Menjadi sarjana adalah impian setiap orang atau setiap keluarga. Sebab dibalik kata sarjana ada kekuatan dan harapan besar bagi setiap orang yang menyandangnya. Bagaimana tidak, di negeri kita saat ini hampir semua pekerjaan atau menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) wajib dari kalangan orang-orang yang telah menyandang status sarjana. Oleh karena itu, kata sarjana seolah punya kekuatan besar untuk memperbaiki ekonomi bagi beberapa orang di kalangan masyarakat termasuk mereka yang orang tuanya tak punya saham atau usaha sendiri. Namun, faktanya harapan itu menjadi pupus padahal mereka sudah menyandang status sarjana, akibat dari tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk mereka yang akhirnya membuat sebagian besar dari mereka harus menganggur.
Bukti bahwa banyaknya pengangguran hari ini adalah melihat dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Mei 2026 menyebutkan, bahwa total penduduk yang telah berusia kerja yang menganggur kini mencapai 7,22 juta orang. Jadi ada sekitar 14,31 persen atau 1.033.182 orang di antaranya merupakan pengangguran yang berlatar belakang sarjana terapan atau S-1, S-2, dan S-3 (sarjana).
Selain itu, Yanu Endar Prasetyo selaku Peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengungkapkan bahwa terjadinya porsi pengangguran yang terus naik tiap tahunnya bisa menjadi indikasi kuat adanya tren struktural yang berjalan independen dari siklus ekonomi. Menurutnya ekspansi akses pendidikan tinggi saat ini nyatanya tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja formal. Bahkan penyerapan tenaga kerja tampak lebih banyak di pekerjaan yang berketerampilan rendah. (kompas.id, 07-08-2026)
Mirisnya lagi, dalam kondisi hari ini kasus PHK malah semakin banyak. Sebagaimana yang dilansir dari money.kompas.com (04/08/2026) bahwa walaupun perekonomian tetap jalan, tetapi bersamaan dengan itu ternyata PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) juga semakin tinggi dan meluas. Sehingga kini tercatat dalam Data Kementerian Ketenagakerjaan sekitar 15.425 pekerja telah kehilangan pekerjaannya dalam waktu singkat, yaitu pada Januari sampai April 2026 meningkat menjadi 84 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Fakta banyaknya sarjana pengangguran hari ini menjadi bukti bahwa negara kita seakan lalai dari tanggung jawabnya memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Sebab, mereka yang telah sarjana seharusnya sudah bisa menikmati pekerjaan dengan gaji yang memadai agar bisa menghidupi dirinya dan keluarga mereka. Namun, malah gelar sarjananya seolah menjadi sia-sia belaka akibat ketidakpedulian negara.
Begitulah Kapitalisme bekerja, dalam sistem ini masalah pertumbuhan ekonomi hasilnya diukur dari akumulasi modal, bukan pada kesejahteraan riil masyarakatnya, dan kesejahteraan individu per individu. Bahkan dalam sistem kapitalisme masalah PHK dan pengangguran dibiarkan begitu saja tanpa di beri win-win solution (solusi tuntas), karena memang dalam sistem Kapitalisme itu, negara lebih mengutamakan keuntungan para pemilik modal daripada keberlangsungan hidup pekerja atau masyarakatnya.
Selain itu, dalam sistem kapitalisme, negara menyerahkan penyediaan lapangan kerja kepada pasar dan pihak swasta saja. Sedangkan negara hanya bertindak sebagai regulator yang memastikan hal tersebut berlangsung dan berjalan sesuai keinginan mereka. Bahkan Kapitalisme juga membiarkan kepemilikan umum seperti (SDA, tambang, energi) dikuasai oleh para korporasi swasta atau asing demi investasi, padahal seharusnya kepemilikan umum di kelolanya oleh negara yang hasilnya akan di berikan pada rakyat yang membutuhkan. Apa lagi sektor kepemilikan umum juga sangat berpotensi menyerap tenaga kerja besar dengan begitu tak perlu ada pengangguran. Namun malah di kelola swasta atau asing yang akhirnya muncullah pengangguran yang meluas di negeri kita yang katanya kaya akan sumber daya alam.
Tetapi lain halnya jika sistem Islam yang diterapkan. Nah dalam sistem Islam, masalah pemenuhan kebutuhan pokok pada masyarakat atau setiap individu menjadi sebagai ukuran keberhasilan perekonomian, jadi bukan sekadar pertumbuhan ekonomi ala Kapitalisme atau akumulasi modal saja, melainkan berfokus pada pemenuhan kesejahteraan rakyat.
Dalam sistem Islam, Negara bertanggung jawab menjamin kebutuhan rakyat yang kehilangan pekerjaannya, sementara syariat mengatur hubungan kerja dan melindungi hak-hak para pekerja. Oleh karena itu, Daulah Islam betul-betul berperan sebagai raa’in dengan membuka lapangan kerja yang banyak dan memadai untuk setiap individu masyarakat yang membutuhkan. Kemudian negara juga akan mengembangkan industri yang strategis, bahkan wajib menyediakan fasilitas keterampilan dan penempatan kerja untuk masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, ada banyak sumber daya alam yang strategis di negeri kita seperti minyak, gas, tambang, hutan, dan air. Dan semua itu merupakan kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara, semata-mata untuk kemaslahatan seluruh masyarakat. Dengan pengelolaan yang benar terhadap sumber daya alam maka Daulah Islam akan mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar.
Sehingga dengan begitu tak akan lagi kita temukan para Sarjana menganggur akibat tiadanya lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, kita butuh sebuah perisa seperti Daulah Islam ini untuk menjadi win-win solution dari problem umat dalam kasusu apa pun termasuk pada banyaknya angka pengangguran di negeri kita yang katanya kaya ini. Sebab memang menyejahterakan rakyat itu adalah kewajiban negara, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah atas kepemimpinannya.
Rasullullah Sallalahu Alihi Wassalam bersabda:
"Kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara (imam/amir) yang memimpin rakyat banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka..." (HR. Bukhari dan Muslim).
Dari hadis di atas mengingat kan para pemimpin bahwa tanggungjawab sebagai pemimpin itu tidak mudah dan tidak boleh di angga remeh, karena kelak semua itu akan diminta pertanggungjawaban hingga di akhirat. Dan jika mereka melanggar syariat dari Allah saat memimpin maka akan ada balasan setimbal yang menunggu mereka di akhirat kelak. Wallahualam bissawab[]
