Oleh Ranti Nuarita, S.Sos.
Aktivis Muslimah
Indonesia kini dihadapkan dengan masalah serius, di mana makin hari makin banyak sarjana tidak memiliki pekerjaan. Selembar ijazah yang dahulu dianggap sebagai tiket menuju kehidupan yang lebih baik kini tidak lagi menjamin seseorang memperoleh pekerjaan.
Mengutip dari kemdiktisaintek.go.id, Kamis (25/6/2025) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menunjukkan sekitar 1,01 juta lulusan perguruan tinggi menganggur pada 2025. Mereka menjadi bagian dari jutaan pengangguran terbuka di negeri ini.
Fenomena tersebut bukan sekadar angka statistik, bahkan di berbagai bursa kerja, ribuan pencari kerja berdesakan membawa CV, ijazah, dan harapan. Belum cukup sampai di situ, tidak jarang orang tua pun ikut mengantar hingga menunggu anaknya mencari pekerjaan. Ironisnya, semua itu berlangsung ketika pertumbuhan ekonomi terus digaungkan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan.
Pemerintah bahkan pernah menjanjikan penciptaan jutaan lapangan kerja. Tidak heran mahasiswa di Jawa Barat pun sempat menagih janji 19 juta pekerjaan tersebut. Lantas, jika pemerintah mengklaim bahwa ekonomi negeri terus tumbuh, mengapa pekerjaan layak justru semakin sulit diperoleh?
Pertumbuhan Ekonomi, Mengapa Tidak Menjamin Kesejahteraan?
Di sinilah kita perlu melihat persoalan secara lebih mendalam. Perlu diketahui, bahwa pertumbuhan ekonomi pada faktanya tidak otomatis bermakna meningkatnya kesejahteraan rakyat. Perekonomian dapat tumbuh secara agregat, sementara kesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan layak justru stagnan atau bahkan menyusut. Fenomena inilah yang dikenal sebagai jobless growth, yakni kondisi ketika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pertumbuhan lapangan kerja dalam proporsi yang memadai.
Sebuah perusahaan misalnya, dapat meningkatkan produktivitas juga keuntungan melalui otomatisasi, digitalisasi, ataupun efisiensi tenaga kerja. Jika dilihat dari sudut pandang perusahaan, langkah tersebut dapat dianggap rasional. Akan tetapi bagi pekerja, tentu saja efisiensi dapat berarti PHK dan hilangnya sumber penghidupan.
Oleh karena itu, menjadikan rendahnya kompetensi lulusan sebagai penyebab utama pengangguran sarjana adalah penyederhanaan masalah. Memang, kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri perlu diperbaiki. Pendidikan harus mampu melahirkan generasi yang memiliki ilmu, keterampilan, dan kapasitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara.
Namun, harusnya pertanyaan mendasarnya bukan hanya sekadar apakah sarjana siap bekerja atau tidak. Melainkan lebih jauh dari itu, yakni apakah sistem ekonomi menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan mencukupi bagi mereka atau tidak.
Sebab, sehebat apa pun seseorang meningkatkan skill, jika lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas, upah rendah, atau tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja, pengangguran tetap menjadi persoalan struktural.
Ketika Ekonomi Diserahkan kepada Mekanisme Pasar
Perlu disadari juga, bahwa persoalan ini bukan tanpa alasan, karena akar masalah sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari paradigma kapitalisme yang menjadikan aktivitas ekonomi sangat dipengaruhi mekanisme pasar dan kepentingan pemilik modal.
Kapitalisme meniscayakan negara cenderung ditempatkan sebagai regulator dan pencipta iklim investasi. Sementara keputusan terkait investasi, produksi, ekspansi usaha, hingga perekrutan tenaga kerja banyak ditentukan oleh korporasi berdasarkan pertimbangan keuntungan. Tidak hanya itu, masalahnya kepentingan kapitalis seringnya tidak selalu identik dengan kebutuhan rakyat.
Perusahaan tentu berkepentingan menjaga keuntungan dan keberlangsungan usaha. Ketika biaya tenaga kerja dianggap terlalu tinggi, permintaan melemah, atau teknologi dinilai mampu menggantikan manusia, pengurangan tenaga kerja dapat menjadi pilihan ekonomi yang rasional.
Akan tetapi, bagi rakyat atau pekerja kehilangan pekerjaan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Itu berarti hilangnya sumber nafkah, terancamnya pemenuhan kebutuhan keluarga, bahkan tertundanya masa depan generasi muda.
Di sinilah seharusnya negara hadir untuk rakyatnya. Negara tidak cukup hanya menciptakan regulasi, menggelar job fair, memberikan pelatihan, atau mendorong masyarakat menjadi entrepreneur. Negara harus memiliki visi ekonomi yang menjadikan pemenuhan kebutuhan rakyat sebagai tujuan utama pengelolaan ekonomi.
Kekayaan Alam Milik Siapa dan untuk Siapa?
Persoalan lapangan kerja tidak bisa lepas dari bagaimana kekayaan alam dikelola. Kita ketahui bahwa Indonesia memiliki kekayaan tambang, energi, hutan, laut, dan berbagai sumber daya strategis. Namun, kekayaan tersebut belum otomatis menjadikan rakyat hidup sejahtera. Ketika sumber daya alam lebih banyak diposisikan sebagai komoditas untuk menarik investasi dan menghasilkan keuntungan, negara berisiko kehilangan kesempatan membangun kekuatan ekonomi yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi rakyat.
Sumber daya alam semestinya tidak berhenti sebagai bahan mentah yang diekspor. Kekayaan tersebut dapat menjadi basis industrialisasi, membangun rantai produksi dari hulu hingga hilir, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. Bayangkan saja jika pengelolaan sumber daya strategis diarahkan untuk membangun industri nasional. Bukan hanya tenaga kerja berpendidikan tinggi yang terserap, tetapi juga pekerja teknis, operator, tenaga produksi, peneliti, insinyur, hingga berbagai sektor pendukung.
Dengan demikian, persoalan pengangguran tidak diselesaikan dengan terus-menerus menyuruh individu beradaptasi terhadap pasar. Justru negara harus membangun struktur ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Islam Memiliki Paradigma Ekonomi yang Berbeda
Berbeda dengan kapitalisme, Islam tidak menjadikan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kekayaan sebagai tujuan akhir. Tolok ukur kesejahteraan dalam Islam berkaitan dengan terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu serta distribusi kekayaan yang tidak hanya berputar di antara segelintir orang.
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Imam adalah ra’in (pengurus) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis tersebut menegaskan bahwa penguasa atau pemimpin dalam Islam bukan sekadar pembuat regulasi. Melainkan adalah ra'in, pengurus urusan rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, negara dalam Islam berkewajiban menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendidikan pun tidak semata-mata diarahkan untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya lulusan, tetapi menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang dibutuhkan umat dan negara.
Islam juga menetapkan aturan dalam hubungan kerja, termasuk hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja. Tidak boleh ada kezaliman dalam transaksi dan hubungan ketenagakerjaan. Lebih jauh, Islam memiliki konsep kepemilikan yang berbeda secara fundamental dengan kapitalisme. Islam membedakan kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Sumber daya yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai secara bebas oleh individu atau korporasi.
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: Air padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud)
Sumber daya strategis yang termasuk kepemilikan umum harus dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, membangun infrastruktur, mengembangkan industri strategis, menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan berbagai aktivitas ekonomi yang produktif.
Kekayaan alam dalam aturan Islam tidak sekadar menjadi sumber pemasukan atau ladang keuntungan bagi korporasi. Namun, menjadi instrumen untuk menjamin kesejahteraan rakyat.
Saatnya Umat Kembali kepada Islam
Bagi seorang muslim, persoalan kehidupan tidak dapat dipisahkan dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala Islam bukan hanya agama yang mengatur ibadah individual. Islam juga memiliki aturan tentang ekonomi, politik, pendidikan, hukum, pemerintahan, hubungan sosial, dan pengelolaan kekayaan.
Oleh karena itu, ketika kapitalisme terbukti telah gagal dan terus melahirkan berbagai persoalan dan tidak mampu menjamin kesejahteraan secara menyeluruh, umat Islam tidak seharusnya berhenti pada kritik terhadap kebijakan. Umat harus menyadari bahwa persoalan mendasarnya adalah sistem yang digunakan untuk mengatur kehidupan.
Kembali kepada Islam bukan sekadar memperbanyak simbol keislaman atau memperbaiki perilaku individual. Kembali kepada aturan Islam berarti menjadikan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan.
Wallahualam bissawab.
