Oleh Dedeh
Aktivis Muslimah
Belakang ini, kita sering menyaksikan aksi demontrasi mahasiswa di berbagai daerah, terkait kebijakan pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), harga BBM naik, hingga tarif listrik yang makin mahal, melalui aksi nyata di jalanan maupun di berbagai media sosial. Namun, sebagian kebijakan yang dianggap prioritas oleh penguasa tetap berjalan, meskipun banyak menerima penolakan dari berbagai lapisan masyarakat.
Seperti yang kita lihat fakta beberapa waktu yang lalu, sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi besar di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah dan DPR RI. Dikutip dari kompas.com.(19/6/2026).
Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi nyatanya tidak bisa menciptakan hubungan baik dengan rakyat. Dalam sistem demokrasi hubungan antara penguasa dan rakyat terjalin apabila saat pemilihan umum saja. Namun, setelah terpilih mereka lupa dengan apa yang di janjikanya pada rakyat. Itulah penguasa dalam sistem demokrasi. Di satu sisi rakyat dibebaskan bicara, tetapi nyatanya mereka membatasi aspirasi rakyat bersuara dalam mengeluarkan pendapat dan seolah tidak mau menerima kritik apapun. Di mana kebijakan yang mereka putuskan selalu mengatasnamakan rakyat padahal sejatinya menguntungkan segelintir elite oligarki, bukan semata-mata mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Dalam sistem Islam, memiliki konsep yang berbeda dalam mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat. Hubungan tersebut dibangun di atas dasar akidah dan syariat Islam bukan atas dasar kepentingan individu, kelompok ataupun upaya untuk melanggengkan kekuasaan. penguasa dalam sistem Islam senantiasa ada dikala rakyat membutuhkan. Rasulullah saw. bersabda, "Pemimpin adalah pihak yang berkewajiban memelihara urusan rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus." (HR.Muslim)
Pemimpin atau penguasa yang memposisikan diri sebagai pelayan rakyat ini tentu sangat diinginkan oleh semua lapisan masyarakat. Pemimpin seperti ini hanya akan terwujud saat sistem Islam dan syariat Islam diterapkan secara kaffah oleh negara. Semua sistem pemerintahan pun berjalan sesuai dengan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, di mana hak yang membuat hukum yaitu Allah SWT, bukan manusia.
Disamping itu, Islam memiliki lembaga yang memberikan ruang bagi rakyat yang ingin menyampaikan pendapatnya dan bermusyawarah (syura) dengan penguasa. Lembaga ini bernama Majelis Umat, keberadaan Majelis Umat ini sebagai sarana bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan pengawasan jalanya pemerintahan. Islam juga mewajibkan umat untuk menjalankan lil hukkam, yaitu mengoreksi dan menasehati penguasa apabila melakukan kezaliman. Atas dasar tersebut, kontrol terhadap kekuasaan tidak didasarkan pada kepentingan politik, melainkan sebagai bentuk amar makruf nahi munkar. Melalui mekanisme inilah Islam menciptakan hubungan yang selaras, adil dan tanggung jawab antara penguasa dan rakyat, karena keduanya sama-sama terikat dengan hukum syarak.
Wallahu a'lam bishawab
