Oleh Ummu Qimochagi
Aktivis Muslimah
Pelarangan nobar film dokumenter Pesta Babi di berbagai daerah kembali menunjukkan wajah asli demokrasi kapitalisme yang selama ini diagung-agungkan sebagai sistem paling menjamin kebebasan. Film tersebut mengangkat persoalan alih fungsi hutan Papua untuk proyek food estate dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai lebih menguntungkan oligarki dibanding rakyat Papua sendiri.
Sejumlah media melaporkan adanya pembatalan nobar di beberapa wilayah. Pemerintah menyatakan kegiatan tersebut “tidak dilarang, tetapi dibatasi”. (kompas.com, 13/05/2026) Sementara itu, watchdoc melaporkan setidaknya terjadi 21 kali intimidasi serius selama pemutaran film ini di berbagai daerah, mulai dari dihubungi secara personal, dipantau langsung hingga pembubaran paksa (bbc.com, 14/05/2026)
Peristiwa ini makin menegaskan bahwa demokrasi kapitalisme sesungguhnya hanya memberi kebebasan selama tidak mengganggu kepentingan penguasa dan oligarki. Ketika kritik mulai menyentuh proyek besar yang berkaitan dengan modal dan kekuasaan, negara berubah represif. Kritik dianggap ancaman, bukan bentuk kepedulian rakyat.
Inilah watak asli kapitalisme. Kekuasaan berjalan berdampingan dengan pemilik modal. Oligarki menjadi pihak yang paling diuntungkan karena memiliki akses besar terhadap kebijakan negara. Rakyat hanya dijadikan objek pembangunan, bahkan kerap terusir dari tanah dan ruang hidupnya sendiri.
Allah swt. telah mengingatkan: “Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian.” (TQS. Al-Hasyr: 7)
Namun, kapitalisme justru melahirkan penumpukan kekayaan pada segelintir elite. Tanah jutaan hektare dapat diberikan kepada korporasi atas nama investasi dan pembangunan, sementara rakyat kecil kehilangan hak hidupnya. Ketimpangan seperti ini bukan penyimpangan, melainkan konsekuensi alami dari sistem kapitalis yang menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan utama.
Papua hanyalah salah satu contoh. Atas nama PSN dan pembangunan nasional, hutan dibuka besar-besaran. Masyarakat adat kehilangan sumber penghidupan, lingkungan rusak, dan konflik sosial meningkat. Ironisnya, suara yang mencoba mengungkap fakta tersebut justru dibatasi.
Padahal dalam Islam, penguasa wajib terbuka terhadap kritik dan muhasabah umat. Rasulullah saw. bersabda: “Agama itu adalah nasihat.” (HR. Muslim)
Hadis ini menunjukkan bahwa kritik terhadap penguasa bukan tindakan terlarang, tetapi bagian dari amar makruf nahi mungkar. Penguasa dalam Islam bukan sosok yang kebal kritik. Ia wajib menerima koreksi dan memperbaiki kebijakan yang zalim.
Islam juga memiliki aturan tegas mengenai kepemilikan umum. Rasulullah saw. bersabda: “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud)
Para ulama menjelaskan bahwa segala sumber daya yang menyangkut hajat hidup rakyat termasuk kepemilikan umum dan haram dikuasai individu maupun korporasi untuk kepentingan pribadi. Negara wajib mengelolanya demi kesejahteraan rakyat.
Karena itu, solusi persoalan hari ini tidak cukup dengan mengganti pejabat atau memperbaiki regulasi. Akar masalahnya adalah sistem demokrasi kapitalisme itu sendiri. Selama sistem ini dipertahankan, oligarki akan terus menguasai negara dan rakyat tetap menjadi korban.
Islam menawarkan sistem pemerintahan yang menjadikan penguasa sebagai raa’in (pengurus rakyat), bukan pelayan korporasi. Dalam sistem Islam, pembangunan dilakukan untuk kemaslahatan umat, bukan demi keuntungan elite. Negara menjaga kepemilikan rakyat, mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat, dan membuka ruang kritik sebagai bentuk kontrol umat terhadap penguasa.
Sudah saatnya umat menyadari bahwa kerusakan hari ini bukan sekadar kesalahan individu, melainkan buah dari sistem yang rusak. Hanya dengan penerapan Islam secara kafah, keadilan ekonomi dan keberpihakan kepada rakyat dapat benar-benar terwujud.
Wallahualam bissawab
