Oleh Euis Somantri
Aktivis Muslimah
Ambruknya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pekan ini menjadi rekor terlemah sepanjang sejarah. Tepat pada Kamis (21/05), kurs dolar mencapai Rp17.691. Di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap prediksi para pakar yang menyebutkan bahwa harga kebutuhan pokok akan terdampak dan mengalami kenaikan, Presiden RI Prabowo Subianto justru menanggapi persoalan ini dengan santai.
Sebagaimana diberitakan oleh Kompas.com, dalam pidato peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk, Jawa Timur, Prabowo menilai masyarakat desa tidak terdampak langsung oleh melemahnya rupiah karena rakyat desa tidak menggunakan dolar. Pernyataan “rakyat di desa tidak memakai dolar” yang dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden tersebut sontak memicu keresahan di tengah masyarakat. Rakyat merasa semakin terhimpit, sementara kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi terus meningkat.
Melemahnya rupiah terhadap dolar tidak dapat dianggap sebagai persoalan sepele karena berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Pandangan pemerintah yang menilai kondisi masyarakat masih aman dinilai tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi rakyat membuat masyarakat harus berjuang sendiri menanggung beban hidup. Ketika harga kebutuhan pokok melambung tinggi, angka pengangguran pun meningkat akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai daerah. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah gagal memberikan solusi dalam menyelesaikan persoalan umat.
Konflik politik internasional, khususnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, turut memengaruhi aktivitas pasar global sehingga menjadi salah satu pemicu melemahnya nilai rupiah terhadap dolar.
Memburuknya kondisi ekonomi dunia saat ini merupakan akibat dari gagalnya penerapan sistem ekonomi kapitalis. Para pemilik modal, dengan sifat egoistisnya, terus mengeruk sumber daya alam dan mengeksploitasi sumber daya manusia demi memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Peran negara dalam sistem saat ini jelas berbeda dengan prinsip politik Islam yang menekankan sifat amanah dan pengelolaan urusan umat sesuai syariat.
Sistem ekonomi Islam diyakini mampu menjamin kesejahteraan masyarakat karena Daulah Khilafah akan menerapkan sistem mata uang yang stabil, yakni berbasis emas dan perak, serta menjaga stabilitas harga sesuai mekanisme yang ditetapkan syariat. Dalam pandangan Islam, sumber daya alam merupakan milik umat yang harus dikelola negara demi kemakmuran rakyat. Sebab, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat pada hakikatnya merupakan tanggung jawab pemimpin atau khalifah.
