Oleh Rukmini
Aktivis Muslimah
Masalah ketenagakerjaan di Indonesia tidak bisa direduksi hanya menjadi angka pengangguran. Justru kualitas pekerjaan dan lemahnya perlindungan bagi mayoritas pekerja adalah tantangan yang jauh lebih serius. Struktur pasar kerja yang timpang saat ini membuat banyak pekerja terjebak dalam kondisi rentan, baik di sektor informal maupun dalam model kerja baru berbasis digital.
Faktanya, struktur tenaga kerja Indonesia saat ini masih didominasi sektor informal dengan mutu pekerjaan yang rendah. Mulai dari pedagang kaki lima, freelancer, buruh tani, asisten rumah tangga, ojek atau pengemudi online, pedagang asongan, hingga pemulung. Mereka bekerja tanpa kepastian pendapatan, jam kerja, dan jaminan sosial.
Ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja yang tersedia juga membuat daya tawar pekerja makin lemah. Opsi untuk membuka usaha sendiri melalui UMKM pun kian sulit direalisasikan, karena daya beli masyarakat yang terus menurun membuat usaha kecil susah bertahan.
Di sisi lain, munculnya gig economy memang membuka peluang kerja baru, khususnya bagi anak muda. Namun, pekerja di sektor ini justru sangat rawan karena belum memiliki jaminan sosial dan status hubungan kerja yang jelas dengan pemberi kerja. (antaranews.com, 01/05/2026)
Kondisi ketenagakerjaan ini mencerminkan persoalan yang lebih dalam dari sekadar statistik. Ketika lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, ditambah arah kebijakan yang timpang, maka kesejahteraan rakyat makin sulit dicapai. Karena itu, akar masalahnya harus ditelusuri dari sistem yang saat ini berjalan.
Kegagalan Sistem dalam Menjamin Kesejahteraan Pekerja
Ketersediaan lapangan kerja makin menyempit, sementara jumlah orang yang membutuhkan pekerjaan terus bertambah. Ketidakseimbangan ini menjadi indikator bahwa negara belum berhasil menyediakan kesempatan kerja yang layak bagi seluruh rakyat, sehingga banyak warga kesulitan memperoleh penghidupan yang stabil dan terpaksa bertahan di sektor informal.
Penerapan sistem ekonomi kapitalis terbukti memperparah jurang antara kelompok kaya dan miskin, karena distribusi kekayaan hanya berputar di kalangan tertentu. Akibatnya, kemiskinan yang bersifat struktural makin meluas dan akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi tidak merata, sehingga pekerja selalu berada pada posisi yang paling dirugikan.
Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah pun cenderung lebih menguntungkan pemilik modal dibanding masyarakat luas, sebab fokus pembangunan ekonomi lebih diarahkan pada investasi dan keuntungan korporasi. Dengan orientasi seperti itu, kebutuhan dasar serta hak-hak rakyat kerap terabaikan dan suara pekerja jarang dijadikan prioritas.
Hubungan antara pekerja dan pemberi kerja saat ini juga tidak didasarkan pada aturan syariat Islam. Padahal, dalam Islam sudah ada ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk menciptakan keadilan. Karena tidak adanya landasan tersebut, praktik eksploitasi dan ketidakadilan dalam dunia kerja menjadi sulit dihindari, dan pekerja tidak memiliki pegangan hukum yang kuat untuk melindungi dirinya.
Solusi Islam untuk Menuntaskan Krisis Ketenagakerjaan Secara Menyeluruh
Islam secara tegas membebankan tanggung jawab kepada negara sebagai pemelihara urusan umat untuk menyediakan lapangan kerja yang layak bagi seluruh laki-laki dewasa. Hal ini bertujuan agar setiap kepala keluarga mampu menunaikan kewajiban utamanya, yaitu memberi nafkah yang halal dan cukup bagi istri serta anak-anaknya.
Tanggung jawab tersebut bukan sekadar imbauan moral atau kebijakan opsional, melainkan amanah kepemimpinan yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Rasulullah saw. bersabda: "Imam adalah pengurus dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya". Maka, menyediakan lapangan kerja adalah bagian dari ri’ayah atau pengurusan negara terhadap rakyat.
Sistem pendidikan, politik, dan ekonomi dalam Islam dirancang secara terpadu untuk menjamin bahwa setiap laki-laki dewasa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, bakat, serta kapasitas yang dimilikinya. Melalui sistem pendidikan, negara menyiapkan generasi yang memiliki skill dan kepribadian Islam.
Melalui sistem ekonomi, negara menjamin distribusi kekayaan yang adil serta membuka akses modal dan lapangan kerja seluas-luasnya, sebagaimana firman Allah SWT: "Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu". Adapun melalui sistem politik, negara memastikan seluruh kebijakan diarahkan untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk kepentingan korporasi. Dengan keterpaduan tiga pilar ini, tidak ada satu pun individu yang dibiarkan menganggur atau terpaksa bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan potensinya.
Syariat Islam juga telah mengatur secara rinci dan adil mengenai hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja, sehingga potensi konflik yang selama ini kerap muncul dapat dicegah sejak awal. Masalah terkait upah yang tidak layak, jam kerja yang berlebihan, beban kerja yang melampaui batas kemampuan, hingga relasi kerja yang tidak sehat tidak akan terjadi jika aturan Islam diterapkan. Sebab, akad kerja dalam Islam dibangun di atas prinsip keridhaan kedua belah pihak, kejelasan akad, serta nilai keadilan dan ihsan.
Rasulullah saw. bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya", dan Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu". Dengan begitu, tidak ada pihak yang dizalimi dan tidak ada pula pihak yang menzalimi.
Oleh karena itu, penyelesaian problematika ketenagakerjaan yang akut saat ini tidak akan tuntas hanya dengan tambal sulam kebijakan atau program jangka pendek yang bersifat parsial. Dibutuhkan perubahan mendasar dan menyeluruh pada sistem politik, ekonomi, serta sistem pendidikan yang seluruhnya berpijak pada syariat Islam secara kafah, sebagaimana perintah Allah SWT: "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan".
Hanya dengan penerapan Islam secara total dalam bingkai institusi negara, jaminan kesejahteraan, keadilan, dan kemuliaan bagi seluruh pekerja dapat benar-benar diwujudkan tanpa terkecuali. Wallahua'lam bisshowab.
