Oleh Sahna Salfini Husyairoh, S.T
Pemerhati Remaja dan Isu Sosial
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai penyelamat generasi dari jerat stunting kini justru berbalik menjadi ancaman kesehatan yang nyata. Belum genap dua tahun berjalan secara penuh, rentetan kasus keracunan massal di berbagai daerah menjadi alarm keras bahwa ada yang salah secara sistemik dalam implementasi kebijakan ini.
Data sepanjang Januari 2026 menggambarkan potret kelam di lapangan. Di SMA Negeri 2 Kudus, sebanyak 118 pelajar harus dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap hidangan MBG. Tak berselang lama, di Tomohon, Minahasa, 197 siswa mengalami nasib serupa. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat total 1.242 orang diduga keracunan MBG hanya dalam satu bulan pertama tahun 2026. Jika ditarik garis sejak 2025, angka korbannya sangat fantastis 21.254 orang.
Ironisnya, di tengah angka korban yang terus berjatuhan, klaim keberhasilan program ini mencapai angka fantastis 99,99%. Bagaimana mungkin sebuah program diklaim sukses hampir sempurna ketika ribuan nyawa anak sekolah bertaruh nyawa di bangsal rumah sakit akibat makanan yang seharusnya "bergizi"?
Realisasi anggaran MBG yang menyentuh angka Rp52,9 triliun pada 2025 dan melonjak menjadi Rp335 triliun pada 2026 memicu pertanyaan besar: ke mana dana ini mengalir? Pengelolaan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang didominasi oleh lingkaran penguasa—mulai dari pengusaha besar, keluarga pejabat, hingga instansi keamanan—memperkuat dugaan bahwa MBG lebih menyerupai proyek bagi-bagi kue ekonomi daripada upaya tulus memperbaiki gizi.
Lemahnya pengawasan dan pengontrolan kualitas (quality control) menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan (food safety) kalah telak oleh target serapan anggaran. Keberadaan ahli gizi di setiap SPPG seolah menjadi pelengkap administratif semata ketika makanan basi dan kontaminasi terus terjadi. Lebih miris lagi, anggaran jumbo ini mayoritas dicuplik dari sektor pendidikan (sekitar 66,6%), yang secara tidak langsung mengorbankan kualitas fasilitas dan kesejahteraan guru demi program yang bersifat karitatif dan pragmatis.
Jebakan Kapitalisme dan Solusi Tambal Sulam
Secara fundamental, MBG adalah solusi "plester" untuk luka yang menganga dalam. Masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia bukanlah masalah kurang makan semata, melainkan buah dari kemiskinan struktural akibat sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem ini, negara sering kali bertindak bukan sebagai pengurus (raa’in), melainkan sebagai makelar yang mengomodifikasi kebutuhan dasar rakyat.
Rakyat sulit memenuhi gizi karena daya beli rendah, mahalnya bahan pangan, dan sulitnya lapangan kerja. Program makan gratis hanya menutup gejala, namun tidak menyembuhkan penyakitnya. Selama kesejahteraan keluarga tidak diperbaiki secara menyeluruh melalui kedaulatan pangan dan upah yang layak bagi kepala keluarga, maka gizi generasi akan selalu bergantung pada belas kasihan anggaran negara yang sewaktu-waktu bisa dicabut atau diselewengkan.
Berbeda dengan paradigma kapitalisme, Islam memandang pemenuhan gizi sebagai kewajiban mutlak negara yang berlandaskan syariat, bukan sekadar janji kampanye. Dalam sejarah peradaban Islam, layanan makan gratis melalui imaret (dapur umum) berbasis wakaf telah teruji selama berabad-abad tanpa mengorbankan kualitas.
Ada empat pilar fundamental yang seharusnya diambil negara untuk menjamin gizi secara permanen yaitu :
1. Kepastian Lapangan Kerja
Negara wajib membuka lapangan kerja luas bagi laki-laki (kepala keluarga) agar mampu membiayai gizi keluarganya secara mandiri dan terhormat.
2. Kedaulatan Pangan
Memastikan distribusi pangan merata, berkualitas, dan murah hingga ke pelosok dengan menghapus rantai tengkulak yang zalim.
3. Layanan Publik Gratis
Kesehatan dan pendidikan harus dijamin gratis sehingga pendapatan rakyat bisa fokus dialokasikan untuk nutrisi berkualitas di rumah masing-masing.
4. Anggaran Berbasis Baitulmal
Mengelola sumber daya alam (hutan, tambang, laut) sepenuhnya untuk rakyat, bukan diserahkan kepada korporasi, sehingga negara memiliki dana kuat untuk menjamin kesejahteraan tanpa harus memalak rakyat lewat pajak.
Kesimpulan
Kasus keracunan MBG yang berulang adalah bukti nyata kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung. Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin membangun generasi unggul, maka pola pikir "proyek" harus segera ditinggalkan. Pemenuhan gizi bukan sekadar tentang perut yang kenyang hari ini, tapi tentang sistem ekonomi yang adil dan pengawasan yang ketat sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT kelak. Jangan biarkan masa depan bangsa tumbang di tangan kebijakan yang nampak bergizi, namun keropos dalam praktiknya.
Wallahu 'alam bi showab
