 |
| Oleh Nahmawati. S.IP Pegiat Literasi |
Krisis di Sudan kembali membara sejak pecahnya perang antara militer Sudan (SAF) dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Konflik yang berawal dari perebutan kekuasaan kini berubah menjadi bencana kemanusiaan yang tak terkendali. Ribuan orang terbunuh, jutaan lainnya terpaksa mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Chad dan Mesir. Kota-kota hancur, layanan kesehatan lumpuh, dan bantuan kemanusiaan sulit menjangkau korban. Kekerasan brutal berupa pembunuhan massal, penjarahan, dan pemerkosaan terhadap perempuan serta anak-anak terus terjadi tanpa henti. PBB dan organisasi kemanusiaan internasional telah mengecam keras tragedi ini, namun hingga kini belum ada langkah nyata yang mampu menghentikan penderitaan rakyat Sudan.
Menurut laporan Al Jazeera, jumlah korban jiwa akibat serangan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan dilaporkan terus meningkat. Dalam tiga hari terakhir, sedikitnya 1.500 orang tewas ketika kelompok milisi tersebut merebut kota el-Fasher di wilayah Darfur Barat. Jaringan Dokter Sudan melaporkan bahwa sebagian besar korban merupakan warga sipil yang berusaha melarikan diri dari kota yang terkepung. Serangan ini memperparah kondisi kemanusiaan di Sudan, yang sejak lama dilanda konflik antara RSF dan militer pemerintah dalam perebutan kekuasaan. (Republika.co.id, 30/10/2025)
Sementara itu International Organization for Migration (IOM) melaporkan, situasi kemanusiaan di El-Fasher, ibu kota Darfur Utara, kian memburuk. Dalam kurun waktu empat hari, antara 26 hingga 29 Oktober, tercatat lebih dari 62.000 warga terpaksa mengungsi akibat pertempuran yang semakin intens. IOM melaporkan bahwa sebanyak 62.263 orang meninggalkan El-Fasher dan wilayah sekitarnya setelah kota tersebut direbut oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Hanya pada 29 Oktober saja, sekitar 26.080 orang dilaporkan mengungsi, menandakan skala krisis yang semakin meluas di wilayah tersebut. (Minanews.net, 2/11/2025).
Sudan sejatinya bukan negeri miskin. Ia merupakan negara terbesar ketiga di Afrika, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Negeri ini memiliki sejarah peradaban yang menakjubkan, memiliki piramida lebih banyak dari pada Mesir dan dilalui oleh sungai Nil yang lebih panjang. Di atas tanahnya tersimpan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, cadangan emas terbesar di dunia Arab, minyak bumi, uranium, serta lahan pertanian yang subur. Namun, di tengah limpahan potensi itu, Sudan justru terperangkap dalam krisis kemanusiaan yang sangat panjang. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi berkah, justru berubah menjadi kutukan akibat perebutan kepentingan dan intervensi asing yang terus menancapkan pengaruhnya di bumi Islam tersebut.
Krisis yang melanda Sudan sejatinya bukanlah sekadar konflik etnis atau perebutan kekuasaan antar faksi militer. Di balik semua itu, tersimpan jejak panjang intervensi kekuatan asing yang berkepentingan terhadap kekayaan alam dan posisi strategis Sudan. Negara ini berada di persimpangan penting antara Afrika, Timur Tengah, dan Laut Merah, jalur vital perdagangan dan energi dunia. Tak mengherankan jika Sudan menjadi incaran kekuatan global, terutama Amerika Serikat dan Inggris, yang berupaya mempertahankan dominasi mereka di kawasan melalui proyek “Timur Tengah Baru.” Proyek ini sejatinya bertujuan untuk menata ulang peta politik dunia Islam agar tetap terpecah dan mudah dikendalikan.
Dalam konteks ini, AS dan Inggris tidak bergerak sendiri. Mereka melibatkan negara-negara sekutunya seperti Uni Emirat Arab dan entitas Zionis untuk memperluas pengaruh politik serta memuluskan akses terhadap sumber daya alam Sudan. Persaingan geopolitik antara blok Barat dan kekuatan baru seperti Rusia dan Tiongkok di Afrika semakin memper keruh keadaan. Di balik jargon demokrasi, kemanusiaan, dan stabilitas, Barat sejatinya berupaya menancapkan cengkeraman ekonomi dan militer guna memastikan bahwa emas, minyak, dan sumber energi Sudan tetap mengalir ke pasar mereka. Rakyat Sudan pun menjadi korban dari permainan kotor kepentingan global yang membungkus eksploitasi dengan dalih bantuan kemanusiaan.
Lebih jauh, lembaga-lembaga internasional seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia sejatinya beroperasi dalam kerangka kepentingan negara-negara adidaya. Aturan dan kebijakan global yang mereka buat sering kali berpihak pada kelanggengan hegemoni Barat terhadap negeri-negeri Muslim. Sanksi, pinjaman, hingga intervensi kemanusiaan kerap dijadikan alat tekanan politik untuk menundukkan negara yang menolak mengikuti garis kebijakan mereka. Dalam tatanan dunia semacam ini, Sudan yang kaya sumber daya alam hanya menjadi objek permainan dan rebutan pengaruh para penguasa dunia. Sementara itu, rakyatnya terus menanggung beban penderitaan akibat sistem internasional yang menempatkan mereka di posisi paling lemah, tidak berdaulat atas kekayaan maupun masa depan bangsanya.
Melihat akar persoalan Sudan dan berbagai konflik di negeri-negeri Muslim lainnya, sudah saatnya umat Islam menaikkan level berpikirnya. Umat tidak boleh terus terjebak dalam narasi media Barat yang memecah-belah dan mengaburkan hakikat persoalan. Mereka harus mampu membaca seluruh problem dunia dalam kacamata ideologis, bahwa konflik, penjajahan, dan eksploitasi yang terjadi di dunia Islam bukanlah fenomena lokal semata, melainkan bagian dari perang peradaban antara Islam dan ideologi non-Islam. Kesadaran ini penting agar umat memahami bahwa penderitaan Sudan adalah bagian dari upaya sistem global sekuler kapitalistik untuk menyingkirkan Islam dari percaturan politik dunia.
Umat Islam di seluruh penjuru dunia perlu menyadari bahwa tidak akan ada solusi hakiki selama mereka tetap tunduk pada sistem buatan Barat. Sistem internasional yang didominasi oleh negara-negara adidaya terbukti hanya menciptakan ketimpangan, ketidakadilan, dan perampokan kekayaan negeri-negeri Muslim. Karena itu, solusi tidak bisa sekadar berupa gencatan senjata atau bantuan kemanusiaan temporer, melainkan perubahan menyeluruh terhadap sistem yang mengatur dunia saat ini. Hanya dengan meninggalkan sistem kapitalisme global dan kembali pada aturan Islam secara Kaffah, umat dapat terbebas dari lingkaran ketergantungan dan penindasan.
Umat harus disadarkan bahwa hanya sistem Islam yakni khilafiah yang bisa diharapkan untuk menyelesaikan berbagai krisis yang menimpa dunia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun kemanusiaan. Melalui penerapan syariat Islam secara total, kerahmatan dan keadilan sejati dapat terwujud bagi seluruh manusia. Kesadaran ini seharusnya mendorong umat untuk turut berjuang menegakkan Khilafah karena dorongan keimanan, bukan semata reaksi emosional terhadap penderitaan.
Persatuan negeri-negeri Muslim di bawah naungan Khilafah adalah sebuah keniscayaan untuk melawan hegemoni negara-negara kafir Barat yang terus membuat umat Islam terjajah, terpecah, dan menderita. Hanya dengan kepemimpinan Islam yang satu, umat akan kembali menjadi kekuatan global yang disegani dan membawa rahmat bagi seluruh alam.
Wallahu alam bisshawab
