Oleh Turmini
Aktivis Muslimah
Di tengah kondisi pendidikan kita yang belum berkeadilan dan merata, pemerintah berencana membuat sekolah jenis baru yaitu Sekolah Rakyat. Seperti dilansir KABAR BANDUNG - pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung telah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Ciwidey bisa selesai pada Juni 2026. Sekolah tersebut diproyeksikan mampu menampung hingga 1000 siswa. Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan lahan seluas delapan hektare sebagai lokasi pembangunan tersebut. Menurutnya, langkah ini menjadi penting karena kebutuhan ruang belajar diperkirakan meningkat dalam waktu dekat. "Kalau pembangunan tidak disiapkan tahun ini, maka pada tahun ajaran 2025/2026 jumlah siswa akan membludak. Karena itu saya minta Kadis PUTR dan satuan kerja terkait untuk segera mengawal percepatan pembangunan ini bersama dukungan kementerian." Ujar Dadang di Bandung, Rabu, 1 Oktober 2025.
Ide pembangunan Sekolah unggulan ini telah menuai pro dan kontra dari sejumlah pengamat pendidikan. Ada yang menilai bahwa wacana pembangunan sekolah rakyat ini hanya akan menimbulkan kesenjangan dan diskriminasi pendidikan. Walaupun sejak awal tahun rencana ini sudah menuai pro kontra, tapi wacana ini ternyata terus bergulir. Bahkan beberapa kota dan kabupaten sudah mulai menetapkan lokasi pembangunan untuk sekolah rakyat khususnya.
Sekilas program ini nampak inklusif karena sekolah rakyat dirancang untuk anak dari keluarga miskin, serta bertujuan memutus mata rantai kemiskinan dengan membantu pelajar yang tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan. Namun, apakah ini benar-benar solusi untuk pemerataan pendidikan atau ini hanya solusi instan yang malah menimbulkan masalah baru?
Perlu diketahui dalam skema ini sekolah rakyat, itu berfungsi sebagai sekolah gratis untuk siswa miskin. Sekilas mungkin ini sepertinya adil namun jika infrastruktur dan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah unggulan nantinya jauh lebih baik dibanding dengan sekolah reguler apalagi sekolah rakyat, maka kebijakan ini justru akan bisa memperdalam kesenjangan pendidikan. Lalu bagaimana mungkin pendidikan ini dikatakan inklusif, jika fasilitas terbaik hanya diberikan kepada siswa yang lulus seleksi atau memenuhi kriteria tertentu?
Terkait dengan wacana sekolah gratis, full hingga seragam, makan dan asrama gratis, tentu ini adalah sesuatu yang sangat diidamkan yang bukan hanya oleh rakyat miskin saja tetapi oleh seluruh rakyat. Hanya saja rencana pembangunan sekolah rakyat ini tentunya akan menyedot banyak dana. Nah kemudian, kira-kira dana apalagi yang akan diefesiensikan?
Sementara kita tahu bahwa kesulitan yang dihadapi oleh negri ini saat ini adalah karena kesalahan penerapan sistem, di mana sistem kapitalis yang diterapkan dinegeri ini merupakan biang keladi kesengsaraan dan penderitaan rakyat. Kita lihat bagaimana pemasukan negara yang hanya bertumpu pada pajak dan utang, serta sedikitnya sumber daya alam sangat menyulitkan kehidupan rakyat. Sumber daya alam yang melimpah ruah ini diprivatisasi, dan diberikan kepada swasta, baik nasional maupun asing, dengan dalih kebebasan kepemilikan.
Ditambah lagi, belanja negara, di mana utang dan bunga utang atau riba menghabiskan hampir 50% total dari belanjaan negara kita. Jadi kapitalismelah yang diterapkan saat ini yang membuat rakyat sulit untuk mendapatkan pendidikan yang unggul dan berkualitas secara gratis.
Berbeda dengan sistem Islam, negara khalifah Islam akan menjamin kebutuhan warga negara untuk bisa mengakses pendidikan, dengan fasilitas sekolah yang terbaik dan berkualitas, juga bersifat merata bagi seluruh warga negara, dimana didalam khalifah, negara akan menjamin berbagai kebutuhan rakyat, termasuk pendidikan, dengan mewujudkan pendidikan yang unggul dan gratis bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk segelintir rakyat yang dikatagorikan miskin oleh negara.
Hal ini tentunya bisa terwujud karena Islam mewajibkan negara untuk mengadopsi politik pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-sunnah. Artinya dari wahyu Allah Ta'ala Dzat Pencipta Manusia. Politik pendidikan Islam, berdiri atas sejumlah prinsip, diantaranya:
Pertama, adanya pandangan tentang ilmu dan pendidikan yang terkait dengan hal ini, Nabi saw. bersabda dari Abu Musa, beliau bersabda, "Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutuskan dengannya adalah bagai hujan yang bermanfaat yang mengenahi tanah." (HR. Bukhari)
Itu pandangan tentang ilmu dan pendidikan.
Kedua, yang terkait dengan fungsi negara Rasulullah saw. bersabda "Seorang imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya," (HR. Bukhari).
Kemudian yang ketiga terkait dengan sumber pembiayaan, di mana sistem pendidikan formal yang diselenggarakan khalifah itu akan memperoleh sumber pembiayaan sepenuhnya dari negara, yaitu dari Baitul mall.
Dan yang keempat, adanya sentralisasi kekuasaan negara dan desentralisasi administrasi. Di dalam Islam kekuasaan negara terkait pembiayaan maupun kurikulum itu bersifat terpusat agar tujuan pendidikan bisa terwujud.
Yang kelima, merupakan bagian integral dari negara khalifah yang memberikan kesejahteraan bagi seluruh alam. Artinya pendidikan itu adalah bagian yang integral, tidak terpisah dari negara khalifah.
Kebijakan pembangunan sekolah rakyat yang bergulir saat ini sebenarnya adalah kebijakan populis yang berpeluang menimbulkan masalah baru, karena hanya ditujukan bagi rakyat miskin. Sementara yang tidak terkatagori miskin, tapi tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pendidikan berkualitas tentu mereka akan terdiskriminasi. Seharusnya negara menerapkan kebijakan yang tidak tebang pilih kepada rakyatnya, karena pendidikan gratis yang berkualitas dan unggul itu adalah hak bagi seluruh warga negara.
Jadi sekolah rakyat seharusnya untuk seluruh rakyat dengan kualitas terbaik dan terunggul. Maka, tidak ada solusi yang akan mampu mewujudkan kualitas yang unggul dan merata ini, kecuali dengan menerapkan politik pendidikan Islam dalam negara yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh.
Wallahualam bissawab
