 |
| Oleh : Herliana Tri M |
Tak ada habisnya bahasan pajak jadi perbincangan publik. Hal ini karena pajak menjadi kewajiban bagi warga negara baik miskin ataupun kaya, semua mendapatkan beban pembayaran pajak dengan berbagai pos yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pajak menjadi tanggungan individu rakyat tak memandang situasi dan kondisinya. Kondisi ekonomi yang melambat, krisis ekonomi, banyaknya PHK, atau 'hujan badai' apapun perekonomian rakyatnya, pajak tetap menjadi tanggung jawab yang harus ditunaikan.
Bahasan pajak semakin panas diperbincangkan saat kenaikan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) naik ratusan persen. Dilansir IDN Times, 26/8/ 2025 menyebutkan beberapa daerah di Indonesia mengalami kenaikan PBB yang sangat fantastis. Jombang Jawa Timur kenaikan pajak 1000%, yang semula Rp 400 ribu menjadi Ro 3,5 juta. Cirebon Jawa Barat juga 1000% dengan tagihan yang semula Rp 6,3 juta menjadi Rp 65 juta. Semarang 400%, yang semula Rp160 ribu menjadi Rp 870 ribu pada tahun berikutnya.
Alasan Kenaikan PBB
Kenaikan PBB beberapa waktu terakhir yang salah satunya di wilayah Pati Jawa Tengah dengan rencana menaikkan PBB-P2 sampai 250% mendapatkan penolakan dari masyarakat sehingga terjadi aksi besar-besaran menolak kenaikan PBB tersebut. Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institut for The Development of Economics and Finance (INFEF)), M Rizal menyatakan bahwa gelombang kenaikan PBB- P2 di berbagai daerah didorong oleh kebutuhan atas tuntutan kenaikan fiskal pasca desentralisasi. Kenaikan PBB-P2 diambil karena dianggap relatif cepat dan mudah untuk dioptimalkan dan berbasis pada penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Jalur instan inilah yang mudah didapat dibanding sumber penerimaan baru lain yang membutuhkan waktu lebih lama. Artinya alasan kuat adanya pemangkasan transfer ke daerah, pengetatan belanja pusat, serta kewajiban membiayai layanan publik, telah memaksa pemerintah daerah mencari sumber pendapatan instan.
Paradigma Sistem Kapitalis Semakin Menyengsarakan
Rakyat
Sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di Indonesia telah menempatkan pajak sebagai komponen penting dan utama dalam pembiayaan negara. Rakyat tak henti-hentinya terbebani pajak dengan berbagai komponen dan variabelnya sehingga semakin besar kebutuhan negara ditambah hutang yang terus menumpuk, menjadikan bunga yang ditanggung pemerintah menjadi beban tambahan bagi rakyat. Dalam kondisi ini, negara akan terus mencari sumber-sumber pendapatan pajak baru dari rakyat dengan komponen-komponen yang sebelumnya belum pernah ada atau menaikkan pajak dari komponen tersebut seperti kenaikan PBB yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan.
Sebagai gambaran besaran bunga yang harus dibayarkan negara cukup fantastis. Mengutip dari laman CNBC Indonesia, 04/07/2025 menuliskan, pemerintah menghabiskan Rp 257,08 triliun sepanjang Januari-Juni 2025 dalam rangka membayar bunga utang. Sampai akhir tahun, pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai Rp 552,1 triliun atau hampir 16% outlook belanja negara. Inilah yang menjadikan kehidupan rakyat akan semakin sengsara dan terus menderita. Beban pembiayaan negara yang bertumpu pada pajak menjadikan rakyat tak hanya harus mandiri mengurus hidupnya, tetapi juga tuntutan pembiayaan negara ada pada 'pundaknya'.
Efisiensi anggaran yang digaungkan penguasa pun dianggap hanya berlaku untuk pengurusan rakyat, disisi lain pejabat negara, komisaris BUMN ataupun wakil rakyat hidup mewah hasil keringat cucuran rakyat. Kalau buruh memperjuangkan kenaikan UMR yang tak seberapa, gaji pejabat- pejabat negara ini tak mengalami efisiensi di tengah krisis yang mendera. Penghasilan komisaris BUMN bisa diangka 100-200 juta rupiah perbulannya, belum termasuk bonus yang bernilai miliaran rupiah pertahunnya. Adapun gaji anggota DPR bisa mencapai total termasuk tunjangan senilai Rp 100 juta setiap bulannya.
Pembiayaan Negara dalam Islam
Islam sebagai agama Mulia yang Allah swt turunkan mencukupi pembiayaan negara tak bertumpu pada pajak. Paradigma berpikirnya bukan pembiayaan negara dari uang rakyat, melainkan penguasa diberikan amanah rakyat untuk mengelola kekayan alam yang Allah sediakan. Pemasukan yang sangat besar dan dikelola oleh negara adalah hasil pengoptimalan Sumber Daya Alam (SDA) oleh negara. Apalagi dengan kekayaan alam Indonesia yang berlimpah ruah seperti tambang mineral, migas, hasil laut, pertanian, hutan dll menjadikan Indonesia tak pernah kekurangan harta untuk mengurusi rakyat ini dalam segala urusan baik menyelesaikan masalah individu seperti sandang, pangan, papan ataupun kebutuhan komunal seperti kesehatan, pendidikan, keamanan dll.
Disamping itu negara juga akan menindak tegas setiap aktivitas curang yang merugikan rakyat seperti korupsi. Negara akan merampas aset yang bukan hak nya serta menjatuhkan hukuman berat bagi pejabat negara yang berbuat curang.
Ini sedikit gambaran perbedaan cara pandang dalam mengurusi rakyat. Sistem kapitalis yang bertumpu pada pajak akan membebani rakyat terus menerus. Sedangkan Islam yang bertumpu pada pengelolaan kekayaan alam sebagai salah satu pos pengelolaan negara, menjadikan rakyat merasakan kesejahteraan dalam naungannya.
Penguasa yang amanah akan bekerja keras memenuhi kebutuhan rakyat karena ingat bahwa amanah yang ditanggungnya akan dimintai pertanggungjawaban Allah swt. Penguasa akan hidup selayaknya rakyat hidup. Tak akan mengelilingi hidupnya dengan kemewahan saat terjadi krisis dan hidup rakyat mengalami guncangan. Bahkan penguasa sebagaimana gambaran hidup khulafaur Rasyidin mendahulukan kesejahteraan rakyat dibanding kesenangan dan kenikmatan diri dan keluarga.
