.jpeg)
Oleh Rukmini
Aktivis Muslimah
Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data terbaru tentang kemiskinan pada Maret 2025, yang memperlihatkan penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 23,85 juta orang atau sekitar 8,47% dari total penduduk. Namun, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, mempertanyakan data ini karena tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Ia berpendapat bahwa standar kemiskinan yang digunakan saat ini tidak efektif dan perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti akses ke fasilitas sanitasi dan air bersih. Sementara itu, peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyatakan bahwa penurunan kemiskinan di pedesaan signifikan, tetapi kemiskinan di perkotaan justru meningkat karena kenaikan angka pengangguran parsial dan pemutusan hubungan kerja yang lebih banyak terjadi di kota. Tirto.id
Angka kemiskinan ekstrem memang menurun secara statistik, tetapi faktanya standar garis kemiskinan yang digunakan masih rendah dan tidak mencerminkan realitas sebenarnya. Hal ini dapat dianggap sebagai manipulasi statistik untuk menunjukkan kemajuan semu. Sistem ekonomi kapitalis lebih memprioritaskan citra ekonomi daripada realitas penderitaan rakyat. Akar masalah kemiskinan ekstrem bukanlah pada definisinya, tetapi pada sistem ekonomi kapitalis yang menciptakan kesenjangan antara kaya dan miskin. Kekayaan terkonsentrasi pada segelintir elite, sementara akses ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak semakin sulit dijangkau.
Sesungguhnya, kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks dan krusial. Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan, seperti sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, mengentaskan kemiskinan tidak hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran pendidikan dan layanan kesehatan. Kebijakan yang diterapkan pada kedua sektor ini juga perlu sejalan dengan visi mengentaskan kemiskinan. Jika tidak, maka harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik akan sulit tercapai.
Mengapa demikian? Hal ini karena kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mulai berlaku pada Desember 2024 menimbulkan kekhawatiran bagi banyak keluarga, terutama mereka yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Dampak kenaikan ini dapat dirasakan secara signifikan, terutama bagi keluarga yang hidup pas-pasan. Di sisi lain, masalah pendidikan juga menjadi sorotan. Biaya UKT yang tinggi dan masalah ekonomi menjadi hambatan utama bagi banyak siswa untuk melanjutkan pendidikan. Bahkan, angka putus sekolah di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di jenjang SMA. Menurut data Kemendikbudristek, jumlah anak putus sekolah mencapai 4,6 juta orang, dengan faktor ekonomi sebagai penyebab utama. Program MBG yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan juga diragukan efektivitasnya karena dana yang dialokasikan mengalami penurunan.
Sistem kapitalis yang saat ini diterapkan telah menimbulkan dampak yang signifikan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor ini, yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara, kini menjadi komoditas yang mahal dan sulit dijangkau oleh banyak orang. Pemerintah, yang seharusnya berperan sebagai pelayan masyarakat, seringkali bekerja sama dengan pengusaha untuk menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai ajang bisnis yang menguntungkan. Bahkan, dalam beberapa kasus, pemerintah dapat berperan ganda sebagai pengusaha, sehingga memudahkan terjadinya privatisasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam sistem ini, pemerintah lebih fokus pada pembuatan regulasi tanpa memastikan bahwa rakyat dapat mengakses pendidikan dan kesehatan secara layak dan merata.
Selain itu, sistem kapitalis yang mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan negara juga menimbulkan masalah tersendiri. Peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan akan berdampak pada kenaikan pajak yang harus dibayar oleh rakyat. Dengan demikian, rakyat akan terus dibebani dengan biaya yang semakin mahal, sehingga sulit untuk mengakses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Akibatnya, rakyat akan terus terjepit dalam lingkaran kemiskinan dan kesulitan ekonomi.
Islam sebagai agama yang komprehensif menawarkan solusi unik dan efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sistem ekonomi Islam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, termasuk sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan, dan pendidikan. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara, baik kaya maupun miskin, dapat mengakses pendidikan dan kesehatan secara gratis dan berkualitas. Untuk mencapai ini, negara akan menyediakan lapangan kerja yang memadai, pelatihan, dan bantuan modal bagi mereka yang membutuhkan.
Dalam bidang pendidikan, negara akan menyediakan infrastruktur yang memadai, tenaga pengajar yang berkualitas, dan gaji yang kompetitif. Bahkan, sejarah Islam menunjukkan bahwa Rasulullah saw. pernah membebaskan tawanan perang dengan syarat mereka mengajarkan anak-anak Muslim untuk membaca dan menulis. Di bidang kesehatan, negara akan membangun rumah sakit dengan fasilitas yang memadai dan menyediakan tenaga medis yang berkualitas. Semua masyarakat memiliki akses gratis ke pendidikan dan kesehatan.
Pembiayaan untuk semua ini akan diambil dari Baitulmal, yang memiliki sumber pendapatan tetap dari fai, kharaj, ganimah, khumus, jizyah, dan dharibah. Selain itu, Baitulmal juga menerima pendapatan dari aset-aset negara, seperti tambang, laut, hutan, dan sungai, yang dikelola untuk keperluan umum. Dengan demikian, Islam menawarkan solusi yang holistik dan efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan dan memastikan kesejahteraan masyarakat.
Dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah, negara dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bebas dari kemiskinan. Islam rahmatan lil-'alamin dapat menjadi kenyataan, membawa kebaikan dan rahmat bagi seluruh umat manusia, bukan hanya kaum muslim. Konsep Baldatun thayibatun wa rabbun ghafur, yang berarti "negeri yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun", dapat diwujudkan, membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Dengan demikian, Islam menawarkan solusi yang efektif dan adil untuk mengatasi masalah kemiskinan.
Wallahualam bissawab.
.jpeg)
