 |
Oleh: Sumiyah Umi Hanifah Member AMK dan Pemerhati Kebijakan Publik |
Instrumen kebijakan pemerintahan Prabowo kembali didengungkan. Kali ini terkait dengan wacana evakuasi warga Gaza ke Indonesia. Pertanyaannya, dibalik berbagai macam persoalan yang tengah melanda negeri, benarkah kebijakan ini menjadi solusi?
Prabowo mengatakan bahwa Indonesia siap menampung seribu warga Gaza, Palestina, yang menjadi korban kekejaman tentara Israel. Hal ini disampaikan kepada awak media sebelum beliau berkunjung ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada 9 April 2025 yang lalu. Prabowo menegaskan Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik dalam penyelesaian konflik di Gaza. "Evakuasi ini bersifat sementara, para pengungsi Gaza akan kembali ke Tanah Air mereka setelah kondisi membaik" ucapnya. (beritasatu.com, Rabu, 9/4/2025)
Hingga kini zionis Israel laknatullah masih saja melakukan genosida terhadap warga Palestina, khususnya di wilayah Gaza. Warga Palestina yang syahid dan yang mengalami luka-luka terus bertambah. Direktur Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Gaza, Muhamad Zaqout, menyebutkan bahwa sudah ada enam ribu orang warga Gaza yang siap dievakuasi dan 12 ribu orang dalam kondisi mendesak untuk mendapatkan perawatan medis. (republika.co, id, 9/4/2025)
Kebijakan Prabowo memicu berbagai macam reaksi dari masyarakat. Pro dan kontra mewarnai pernyataan Prabowo terkait proses evakuasi warga Gaza ke Indonesia. Ada beberapa lembaga negara yang mendukung kebijakan Prabowo, salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Namun mayoritas masyarakat Indonesia menolak dengan tegas, bahkan tidak sedikit yang menyebut kebijakan tersebut termasuk "gegabah".
Pakar Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, menyebut rencana Prabowo bisa ditafsirkan bahwa Indonesia telah berubah haluan menjadi kepanjangan tangan Amerika Serikat, yang nantinya bakal berakibat menurunkan penilaian publik terkait posisi Indonesia dalam memperjuangkan kebebasan warga Palestina. Selama ini Indonesia termasuk negara yang paling keras menolak berbagai bentuk penjajahan, termasuk penjajahan atau kependudukan Israel laknatullah di Tanah Palestina. Senada dengan yang disampaikan oleh Sang Guru Besar, Pengamat Isu Geopolitik Timur Tengah, Smith Aldar, juga mengimbau agar Prabowo mewaspadai akan kemungkinan munculnya protes dari dalam negeri. Kebijakan ini sewaktu-waktu dapat berubah menjadi "blunder" yang bisa memicu demo besar-besaran. Salah satu sebabnya karena dilakukan pada saat masyarakat sedang terhimpit oleh berbagai macam persoalan hidup, akibat kebijakan pemerintah yang ugal-ugalan.
Proyek evakuasi atas nama pengobatan ataupun dengan mengatasnamakan nilai-nilai kemanusiaan, atau apapun telah ditolak oleh Liga Arab (kecuali yang berada di wilayah perbatasan), sebab substansinya sama saja yaitu pengosongan tanah dari pemiliknya. Hal ini jelas sesuai dengan keinginan dan ambisi besar Donald Trump untuk mengosongkan wilayah Palestina, dengan apa yang disebut "Proyek Riviera Timur". Yang mana salah satu strateginya adalah merekonstruksi total Gaza, dalam perjanjian gencatan senjata antara Zionis dan Hamas, yang diinisiasi pada Januari 2025. Indonesia disebut-sebut menjadi bagian skenario besar antara Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa Arab. Dengan demikian, evakuasi warga Gaza ke luar Palestina merupakan bentuk pengusiran secara nyata.
Jika warga Gaza dievakuasi, bukan tidak mungkin akan berpotensi mempercepat tujuan Israel untuk menguasai wilayah Palestina, tanah khajraj milik kaum muslimin, negerinya para Nabi. Evakuasi warga Gaza ke luar negeri merupakan bentuk kontraproduktif seruan jihad yang disuarakan oleh banyak pihak akhir-akhir ini. Masyarakat dunia sudah mulai menyadari bahwa tidak ada lagi solusi hakiki bagi kemerdekaan Palestina, selain jihad (melawan dengan kekuatan militer). Faktanya, berulang kali Amerika Serikat dan zionis mengusulkan adanya diplomasi, yakni perjanjian untuk melakukan gencatan senjata, namun nyatanya mereka sendiri yang mengkhianati perjanjian. Nyata sudah, bagi Amerika Serikat dan zionis Israel, diplomasi hanya basa-basi, gencatan senjata hanya retorika Amerika, semua hanya omong kosong belaka. Intinya Amerika dan zionis tetap ingin merebut tanah Palestina.
Berbagai upaya untuk mengakhiri konflik di Gaza, Palestina, telah dilakukan oleh negeri-negeri muslim di dunia, seperti: boikot produk Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, seperti obat-obatan dan makanan, serta yang lain-lain, terbukti gagal. Justru yang ada, Israel makin pongah saja, menyaksikan pemimpin-pemimpin negeri kaum muslim diam seribu bahasa, tak mau mengirimkan tentaranya. Hanya bisa mengutuk dan beretorika, sambil terus menyaksikan saudaranya yang dibantai di depan mata. Sekat nasionalisme telah menjadi penghalang untuk menyambut seruan jihad. Sistem kapitalis yang diterapkan di seluruh dunia saat ini telah melarang siapa saja untuk turut campur urusan negara lain.
Adapun pernyataan Prabowo yang ingin mengevakuasi warga Gaza bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang mulia. Sebab, adanya nash-nash tertentu yang melarang pemindahan penduduk dari Tanah Palestina ke luar negeri. Hal ini dikarenakan adanya keutamaan bagi seseorang muslim yang tinggal di Palestina. Oleh karena itu, evakuasi (pengusiran penduduk Gaza) tidak sah dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Seharusnya, penjajah Israel yang diusir dari Bumi Palestina secara hina. Dalam Islam, kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain adalah membela, melindungi, dan menjaga keselamatan dan kehormatan saudaranya, dari segala kezaliman yang datang dari musuh-musuh Islam. Para pemimpin negeri kaum muslim wajib bersatu di bawah sistem terbaik yang diridhai Allah Swt., yakni khilafah. Pemimpin negara Islam (Khalifah) bersama tentara Islam akan memerangi siapa saja yang secara nyata telah berbuat aniaya terhadap umat Islam.
Firman Allah,
"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S.Al Baqarah (2): 190)
Saat ini seruan jihad telah muncul dan berkobar-kobar dari ulama Internasional, dan seharusnya setiap pemimpin negeri-negeri kaum muslim bersegera menyambut seruan jihad fisabilillah.
Negeri-negeri muslim seharusnya bersatu agar memiliki kekuatan, sehingga kembali menjadi negara adidaya yang memimpin dunia dengan peradaban Islam. Khilafah menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam aspek kehidupan, sehingga menjadi rahmat bagi seluruh alam. Khilafah akan menjadi pelindung atau perisai bagi warga negaranya. Tanpa Khilafah, umat Islam sebagai anak ayam yang kehilangan induknya. Tanpa Khilafah umat menjadi lemah dan bercerai-berai, serta saling bermusuhan satu sama lain. Nasib umat semakin sengsara dan tertindas.
Hal ini membuktikan bahwa keberadaan sistem Islam (khilafah) sangatlah urgent, dan umat membutuhkan kepemimpinan partai ideologis, agar tetap berada di jalur perjuangan yang benar. Sehingga, nantinya akan memberikan pengaruh besar dalam mendorong penguasa negeri muslim untuk mengirimkan tentara, mengusir penjajah Israel laknatullah dari bumi Palestina. Oleh karena itu, evakuasi warga Gaza bukan solusi hakiki, tetapi dengan jihad fisabilillah di bawah sistem Islam (khilafah).
Wallahualam bissawwab
.jpeg)
