 |
| Oleh: Evani, S.H (Aktivis Dakwah Kampus) |
Keselamatan transportasi di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah terjadinya kecelakaan beruntun yang merenggut nyawa di jalan tol. Berulangnya insiden serupa menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam sistem transportasi yang belum terselesaikan. Kurangnya pengawasan, rendahnya kesejahteraan pengemudi, serta lemahnya regulasi menjadi faktor utama yang memicu kecelakaan di jalan raya.
Baru-baru ini terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan enam kendaraan di Gerbang Tol Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Peristiwa yang terjadi pada Rabu, 5 Februari dini hari ini menewaskan delapan orang dan menyebabkan 11 lainnya luka-luka. Selain masalah transportasi yang belum teratasi, kecelakaan ini juga menyoroti bahaya-bahaya baru di jalan raya yang perlu mendapat perhatian.
Pengamat kebijakan publik, Agus Pebiago, menyoroti kesejahteraan dan standar keselamatan sopir truk sebagai salah satu faktor utama berulangnya kecelakaan maut di jalan tol, termasuk yang terjadi di Gerbang Tol Ciawi.
Beliau mengungkapkan bahwa profesi sopir merupakan pekerjaan yang kurang diminati. Banyak yang terpaksa menjadi sopir karena tidak memiliki pilihan lain. Bahkan, mereka sering kali mendapatkan SIM tanpa melalui ujian yang layak, sehingga hal ini dianggap menjadi pemicu kecelakaan di jalan tol.
Selain itu, Agus juga menyoroti kesejahteraan sopir yang masih jauh dari kata ideal. Ia mengkritik sistem kerja vendor yang tidak memperhatikan kesejahteraan sopir. Misalnya, upah sopir masih di bawah UMR, sementara jam kerja mereka sangat panjang. Mereka sering kali dipekerjakan tanpa mempertimbangkan waktu istirahat yang cukup. Jika satu perjalanan selesai, mereka langsung diperintahkan untuk berangkat lagi tanpa peduli apakah mereka sudah kelelahan atau tidak. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab kecelakaan di jalan tol.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, juga angkat bicara terkait kecelakaan maut di Gerbang Tol Ciawi. Menurutnya, insiden tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi pemilik kendaraan, baik individu maupun perusahaan, serta instansi pemerintah terkait untuk melakukan pemeriksaan kendaraan secara berkala. Ia juga menegaskan bahwa salah satu penyebab utama kecelakaan adalah rem blong, yang bisa terjadi pada kendaraan pribadi, angkutan umum, maupun kendaraan niaga. Oleh karena itu, Dasco menekankan pentingnya pengecekan rutin untuk memastikan keselamatan.
Dari berbagai faktor penyebab kecelakaan ini, terlihat bahwa selain permasalahan individu, ada juga masalah struktural, seperti:
Pertama, Pemberian SIM yang tidak layak. Banyak pengemudi tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kendaraan.
Kedua, Kurangnya pengecekan kondisi kendaraan. Kendaraan yang tidak stabil atau memiliki masalah teknis sering kali tetap dioperasikan.
Ketiga, Beban kerja sopir yang berat. Waktu kerja yang panjang dan minimnya istirahat meningkatkan risiko kecelakaan.
Hal ini menunjukkan lemahnya regulasi keselamatan, tidak optimalnya pengawasan terhadap individu maupun kendaraan, serta hukum yang kurang ditegakkan. Semua ini menjadi bukti lemahnya jaminan keselamatan transportasi dan mitigasi dalam sistem kapitalisme, yang hanya menjadikan negara sebagai operator dan fasilitator.
Islam dan Jaminan Keselamatan Transportasi
Islam memandang bahwa jalan adalah kebutuhan publik dan memiliki manfaat luas bagi masyarakat, sehingga membutuhkan perhatian khusus. Perbaikan jalan harus dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Infrastruktur jalan merupakan salah satu kewajiban negara dalam menyediakan fasilitas publik yang aman dan layak bagi masyarakat.
Dalam sistem Islam (Khilafah), negara harus memastikan bahwa seluruh wilayah—baik perkotaan, pedesaan, maupun daerah terpencil—memiliki infrastruktur jalan yang bagus dan aman. Ini mencakup penyediaan lampu penerangan jalan yang memadai untuk keselamatan pengendara.
Khilafah akan membiayai sepenuhnya pembangunan infrastruktur jalan melalui kas baitulmal, yang terdiri dari berbagai sumber seperti fai, ganimah, ‘usyur, khumus, jizyah, kharaj, serta pengelolaan barang tambang. Anggaran ini digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum, termasuk pembangunan jalan, sekolah, perguruan tinggi, masjid, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya. (Syekh Abdul Qadim Zallum, Al- _Amwal fii Daulah al-Khilafah_ , Bab Harta Milik Umum dan Jenisnya, hlm. 99).
Khilafah juga akan melakukan pengecekan secara berkala terhadap kelayakan jalan dan memastikan bahwa pengemudi memenuhi semua syarat yang berlaku. Selain itu, Khilafah akan mengawasi lembaga-lembaga pemerintah agar tidak terjadi praktik kecurangan atau suap dalam regulasi apa pun, termasuk standar kelayakan mengemudi dan lalu lintas.
Selain itu, Khilafah akan menyediakan moda transportasi dengan teknologi terbaik dan tingkat keselamatan tinggi. Penyediaan moda transportasi ini tidak boleh diserahkan kepada operator swasta atau asing. Khilafah akan memastikan bahwa rakyat dapat mengakses moda transportasi berkualitas dengan harga murah, aman, dan nyaman.
Khilafah juga menerapkan sistem sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar aturan. Pelanggaran terhadap konstitusi negara dianggap sebagai _mukhalafat_ (pelanggaran hukum Islam). Khalifah memiliki wewenang untuk menetapkan berbagai aturan, seperti jarak halaman rumah, jalan umum, batas bangunan, serta regulasi bagi tempat umum seperti kafe dan hotel. Setiap pelanggar aturan ini akan dikenai sanksi. (Syekh Abdurrahman al-Maliki, _An-Nizham al-Uqubat wa al-Ahkam al-Bayyinat fii al-Islam_ , hlm. 261).
Pada masa kekhalifahan Islam, pembangunan infrastruktur berkembang pesat. Jalan-jalan di Kota Baghdad, Irak, sudah terlapisi aspal sejak abad ke-8 M, jauh sebelum Eropa yang baru membangun jalan beraspal pada abad ke-18 M. Khalifah Al-Mansur memulai pembangunan jalan pada tahun 762 M, sementara Khalifah Umar bin Khattab ra. mendanai pembangunan infrastruktur melalui anggaran khusus dari baitulmal. Warga Khilafah saat itu dapat memanfaatkan jalan dan fasilitas publik lainnya secara gratis dengan kualitas yang baik.
Sudah sepatutnya para pemimpin negeri ini belajar dari Khalifah Umar bin Khattab ra., yang sangat peduli terhadap keselamatan rakyatnya. Beliau pernah berkata:
_"Seandainya seekor keledai terperosok di Kota Baghdad, niscaya Umar akan dimintai pertanggungjawaban, seraya ditanya, ‘Mengapa tidak meratakan jalan untuknya?’”_
Wallahu a‘lam bish-shawab. (Muslimah News ID).
.jpeg)
