Oleh Heni Ummu Faiz
Ibu Pemerhati Umat
Setiap kemarau datang, langit di Kalimantan dan Sumatra kembali kelabu. Asap pekat dari Kebakaran Hutan dan Lahan-Karhutla mengepul, menutup matahari, dan masuk ke paru-paru jutaan warga.
Padahal ini bukan bencana baru. Hal Ini bencana yang diulang. Dan yang paling membayar mahal bukan korporasi pemilik konsesi, bukan pejabat pembuat kebijakan. Yang paling merasakan adalah perempuan, ibu hamil, balita, dan anak-anak.
Fakta di Lapangan: Beban yang Tidak Adil
Dokter paru sudah berulang kali memperingatkan. Kelompok rentan seperti balita, anak-anak, ibu hamil dan menyusui paling berbahaya terpapar asap Karhutla. ISPA, asma kambuh, iritasi mata, hingga gangguan pertumbuhan janin jadi ancaman nyata.
Di Kalimantan Selatan misalnya, dampaknya tidak berhenti di masalah kesehatan. Laporan Mongabay mencatat perempuan di wilayah terdampak menghadapi beban berlapis. Selain harus menjaga kesehatan reproduksi dan kehamilan di tengah polusi, mereka juga mengurus anggota keluarga yang sakit. Ditambah lagi, ada kelangkaan air bersih dan rusaknya sumber penghidupan harian seperti ladang dan kebun. (Mongabay.co.id, 18/08/2026)
Artinya, ketika asap datang, perempuan dipaksa kerja 3 kali lipat: menjaga diri, merawat yang sakit, dan memutar otak mencari air bersih dan nafkah. Sementara itu kebakaran lahan limbah "veneer" di Sukabumi juga butuh 2 hari untuk dipadamkan. Artinya, api kecil saja kewalahan, apalagi kebakaran skala ribuan hektar. (Kompas.com, 29/08/2026)
Akar Masalahnya Bukan Sekadar Api
Kenapa Karhutla bisa berulang tiap tahun? Jawabannya bukan karena warga "suka bakar lahan". Akarnya ada di sistem. Sistem ini telah banyak merenggut nyawa manusia, hewan dan lingkungan. Keserakahan kian menggila seolah tak merasa takut terhadap Sang Pencipta. Beberapa analisis terhadap banyaknya kerusakan Karhutla di antaranya:
Pertama, Karhutla lahir dari logika kapitalisme lahan. Pembukaan lahan secara massif demi keuntungan korporasi dibolehkan. Hutan yang harusnya jadi paru-paru dunia dan penyangga air, diubah jadi kebun sawit, HTI, dan tambang. Keselamatan manusia dan ekosistem dikorbankan demi angka pertumbuhan ekonomi.
Kedua, ketika bencana terjadi, negara menyerahkan bebannya ke keluarga. Negara hadir sebagai pemadam di hilir. Imbauannya hanya "pakai masker" dan "stay indoor". Tidak ada jaminan kesehatan gratis khusus terdampak, tidak ada distribusi air bersih masif, tidak ada kompensasi untuk perempuan yang kehilangan mata pencaharian. Negara memadamkan api, tapi tidak memadamkan pemicunya di hulu: izin konsesi dan lemahnya pengawasan.
Akibatnya, perempuan diposisikan sebagai "penyangga krisis terakhir". Mereka yang harus merawat anak ISPA tengah malam, antre air bersih, dan tetap mengurus rumah. Generasi yang lahir di tengah asap, tumbuh dengan paru-paru yang sudah lemah sejak bayi. Ini bukan sekadar bencana lingkungan. Namun bencana sosial yang terstruktur.
Ironisnya cita-cita menciptakan Indonesia paru-paru dunia dengan generasi emas yang sehat lahir batin sulit terwujud. Jika demikian perlu untuk saling mengingatkan dan mencari solusi terbaik bangsa ini.
Negara Sebagai Junnah dan Raa'in
Islam memandang persoalan ini dari akar. Solusi yang akan memberikan rasa nyaman dan terbaik bagi semesta alam.
Pertama, Islam mengharamkan segala bentuk perusakan di muka bumi. Allah berfirman: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya” QS. Al-A’raf: 56. Hutan, air, dan udara termasuk kepemilikan umum-al-milkiyyah al-‘ammah. Haram hukumnya diprivatisasi untuk segelintir orang demi keuntungan. Mengalihfungsikan hutan secara massif tanpa perhitungan ekologis adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah mengelola bumi.
Kedua, negara dalam Islam-khilafah-adalah junnah pelindung dan raa'in pengurus rakyat. Fungsi negara bukan hanya memadamkan api, tapi mencegah api. Saat bencana terjadi, negara wajib hadir dengan 3 jaminan:
1. Jaminan Kesehatan: RS lapangan, puskesmas bergerak, obat-obatan dan oksigen gratis untuk ibu hamil, balita, dan lansia.
2. Jaminan Air Bersih: truk tangki, sumur bor, dan distribusi air ke wilayah terdampak.
3. Jaminan Sosial: bantuan langsung untuk keluarga yang mata pencahariannya rusak karena asap. Dengan begitu beban domestik perempuan tidak makin terhimpit saat krisis.
Ketiga, negara wajib menindak tegas pelaku. Pembakaran hutan harus dikenai sanksi ta’zir yang berat dan berefek jera. Izin konsesi yang merusak ekosistem harus dicabut. Tidak boleh ada kompromi antara keuntungan segelintir pihak dengan keselamatan jutaan jiwa dan masa depan generasi.
Islam tidak mengenal konsep "kerugian yang bisa ditoleransi". Dalam Islam, satu jiwa yang sesak napas karena asap adalah tanggung jawab penguasa.
Penutup: Hentikan di Hulu, Lindungi di Hilir
Data sudah bicara. Berita sudah berulang. Dokter sudah memperingatkan. Perempuan sudah bersuara. Tapi jika polanya tidak diubah, tahun depan kita akan menulis opini yang sama lagi dengan angka korban yang lebih besar.
Karhutla bukan bencana alam. Ini bencana kebijakan. Selama logika keuntungan masih di atas logika kemanusiaan, maka asap akan terus mengepul dan perempuan serta anak-anak akan terus jadi korban.
Sudah saatnya kita menuntut negara yang benar-benar berfungsi sebagai pelindung. Negara yang berani menghentikan izin perusak hutan di hulu, dan sigap menjamin kesehatan, air, dan rasa aman di hilir.
Karena menyelamatkan hutan berarti menyelamatkan ibu yang sedang hamil. Menyelamatkan hutan berarti menyelamatkan napas anak-anak kita.
Wallahu a’lam bish-shawab.
