Oleh Bunda Annisa
Muslimah Peduli Umat
Tahun ajaran baru 2026/2027 cukup menyita perhatian publik. Pasalnya ada fenomena ketimpangan mengenai jumlah pendaftar murid baru di beberapa sekolah negeri di Indonesia. Sekolah negeri yang menawarkan biaya ringan bahkan gratis justru malah sepi peminat.
Misalnya yang terjadi di SDN 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung, yang hanya menerima dua orang siswa baru. Lalu ada SDN Labuan 7, Kabupaten Pandeglang, Banten yang hanya ada tiga siswa baru yang mendaftar. Bahkan di SDN Kamilanis 4 Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur sama sekali tidak mendapat siswa baru yang mendaftar. (metrotvnews.com 17/7/2026)
Ironisnya, itu baru sebagian wujud krisis murid baru di sekolah-sekolah negeri. Masih banyak sekolah-sekolah lain yang sangat sepi peminat. Sungguh timpang dengan penampakan pendaftaran ke SD-SD swasta yang bahkan harus membuka gelombang pendaftaran lebih dari satu.
Fenomena ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Dari aspek fisik, misalnya, banyak SD negeri harus menghadapi persoalan minimnya sarana prasarana dan tenaga pendidik akibat ketergantungan pada anggaran pemerintah daerah. Berbanding terbalik dengan sekolah swasta yang menawarkan fasilitas dan tenaga pendidik terbaik.
Faktor lain adalah perubahan struktur demografi. Menurut Peneliti Senior Lembaga Demografi FEB UI Turro Wongkaren jumlah anak sudah mulai berkurang sejak tahun 2010-an. Selain itu juga tingginya angka urbanisasi turut mempengaruhi fenomena krisis murid baru. (kompas.com 15/7/2026)
Selain itu, persepsi masyarakat juga menjadi faktor kritis terhadap fenomena ini. Sekolah-sekolah swasta mampu membangun branding dengan baik, citra sekolah yang disiplin, berprestasi, dan memiliki manajemen yang profesional. Output siswa lulusannya pun terbukti meningkatkan kepercayaan publik. Hal sebaliknya justru terjadi di kebanyakan SD Negeri di Indonesia. Stigma negatif seperti birokrasi yang rumit, kedisiplinan yang kurang, serta ketidakmerataan guru pengajar yang berkualitas masih menempel kuat dan membuat banyak orang tua menjadi trust issue.
Padahal dalam Islam pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap individu. Generasi muda yang kelak akan menjadi pilar pengokoh peradaban Islam harus mendapatkan layanan pendidikan terbaik, tidak tebang pilih, serta gratis. Dipastikan ketersediaan sekolah untuk rakyat disertai dengan pemerataan layanan yang berkualitas tanpa pungutan biaya bagi setiap individu.
Berbeda dengan kondisi saat ini yang menggunakan sistem sekuler liberal, kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ini secara tuntas. Kurikulum yang terus berganti mengikuti pergantian pemangku jabatan terbukti tidak mampu menghasilkan generasi terdidik yang berkualitas. Berbeda dengan sistem Islam yang menerapkan kurikulum berbasis akidah. Kekuatan akidah sebagai fondasi dasar akan mewujudkan output pendidikan yang tidak hanya bertakwa tapi juga mahir dalam IPTEK.
Negara dipastikan akan menyediakan SDM guru, sarana prasarana, dan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung layanan pendidikan. Bahkan manfaat ini bisa didapatkan oleh setiap individu secara gratis. Namun mirisnya banyak masyarakat belum sadar bahwa kerusakan-kerusakan generasi saat ini terjadi secara sistemik. Sistem yang saat ini tengah dijalankan justru adalah akar masalah dari setiap persoalan hidup yang terjadi, salah satunya layanan pendidikan.
Karena itu, penting bagi kita untuk terus mendakwahkan politik demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan butuhnya sebuah sistem yang mampu menyelamatkan generasi muda. Anak-anak harus mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas secara merata demi membangun peradaban bertakwa yang cemerlang. Wallahu a'lam.
