Oleh : Wiwin
Antrean BBM mengular di Berbagai Daerah
Belakangan ini terjadi antrean panjang pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengular di berbagai daerah, seperti di Sumut, Riau, Kalbar hingga Pamekasan Madura. Ketika BBM langka, truk pengangkut kebutuhan pokok harus mengantre berjam-jam bahkan berhari-hari di SPBU. Kondisi ini sampai merengut nyawa seorang sopir yang meninggal karena kelelahan ekstrem saat antri BBM jenis solar di Banyuasin Sumatera Selatan (Liputan 6 SCTV, Senin 6/7/26).
Antrian yang mengular terjadi akibat adanya indikasi kenaikan harga yang mencapai 10 sampai 15 persen serta kelangkaan BBM bersubsidi. Data menunjukkan konsumsi Pertalite dan Solar subsidi telah melampaui separuh dari kuota tahunan 2026, yang membuat kuota tersisa di lapangan menjadi sangat kritis. Pemerintah melalui BPH Migas berdalih bahwa antrean terjadi akibat isu pembatasan yang memicu "panic buying" di masyarakat. Untuk itu pemerintah berjanji bahwa antrean akan terurai dalam beberapa hari ke depan (Kompas.com, Jumat,17/7/2026).
Pasokan BBM memang memegang peran penting dalam kehidupan. Menurut Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), pengeluaran transportasi mendominasi sekitar 40% dari total biaya logistik, dengan porsi bahan bakar mencapai 30% hingga 50% dari biaya transportasi tersebut.
Efek domino kelangkaan BBM
Kelangkaan BBM membuat konsumen menunggu lama. Waktu tunggu yang lama ini dinilai sebagai kerugian operasional bagi perusahaan. Biaya angkut dari pusat produksi ke pasar tradisional naik menjadi jauh lebih mahal, para pelaku usaha mendistribusikan beban biaya tersebut kepada konsumen. Akibatnya, harga bahan pangan melonjak di pasar. Akhirnya rakyat lagi yang kena imbasnya. BBM sulit didapat, harga-harga barang naik, sementara uang sulit diperoleh.
Efek lain dari langkanya BBM adalah keterlambatan distribusi yang bisa membuat bahan pangan membusuk di jalan sebelum sampai ke konsumen. Sudah pasti kerugian yang dipetik oleh pengusaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan energi tidak hanya soal kebijakan BBM, tetapi juga masalah sistemis yang belum terselesaikan.
Akar Masalah Kelangkaan BBM
Selama ini Indonesia dikenal sebagai negara penghasil minyak bumi. Hampir di setiap pulau besar ditemukan sumber minyak bumi, tapi kenapa sekarang terjadi kelangkaan BBM? Sangat tidak wajar BBM sulit didapat atau harganya mahal, maka harus dicari akar masalahnya.
Akar masalahnya adalah sistem yang diterapkan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Negara ini menerapkan pengelolaan SDA dengan sistem Kapitalisme. Dalam kapitalisme, negara tidak berperan sebagai pengelola SDA, melainkan hanya sebagai regulator, pembuat aturan saja, pemberi surat izin pengelolaan. Pemberian izin ini menjadi celah bagi penyalahgunaan jabatan.
Pelaksana pengelolaan SDA diberikan kepada pihak swasta atau asing yang mempunyai modal untuk mengolahnya. Swasta dan Asing berorientasi pada keuntungan saja. Liberalisasi pengelolaan minyak bumi dari hulu (eksplorasi minyak mentah) hingga hilir (distribusi BBM) kepada swasta/asing menyebabkan negara kehilangan kontrol kepada mereka, harga dan stok BBM dalam negeri, mereka yang atur, dan rakyat dipaksa tunduk pada permainan pasar korporat. Akibatnya, SDA yang harusnya hak rakyat sebagai mana tercantum dalam UUD 45 pasal 33, malah dijadikan komoditas komersial untuk mencari keuntungan pribadi.
Rakyat ditempatkan sebagai konsumen yang harus membeli BBM dengan harga pasar. Tidak ada peran negara melindungi atau meringankan beban rakyatnya. Negara bukannya menyelesaikan akar masalah kelangkaan BBM, negara justru membuat regulasi teknis yang berbelit-belit dengan membatasi kuota dan memperumit syarat pembelian BBM di SPBU. Subsidi kepada rakyat makin dikurangi dan yang mendapatkannya dipilih-pilih dengan berbagai syarat. Bahkan kendaraan yang belum bayar pajak, dilarang membeli BBM. Ibarat pepatah, rakyat sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah langka dan mahal, harus bayar pajak dulu.
Krisis dan kelangkaan BBM adalah potret buruk pelayanan negara kapitalisme. Dalam sistem ini, negara gagal hadir sebagai pengurus dan pelayan rakyat.
Peran Negara dengan Sistem Islam dalam Masalah Energi
Berbeda dengan sistem Islam, dimana Islam menetapkan bahwa negara adalah pengurus rakyat yang haram mengambil keuntungan dari pengelolaan kebutuhan dasar publik, seperti pemenuhan BBM. Negara wajib menjamin ketersediaan BBM sebagai pelayanan mutlak, bukan memperlakukannya sebagai barang dagangan. Rakyat adalah pemilik SDA minyak bumi, sudah seharusnya menerima pelayanan akan BBM dengan mudah dan murah.
Sistem ekonomi Islam melarang liberalisasi SDA, karena SDA dengan deposit yang besar adalah milik umum/rakyat, sebagai mana sabda Rasulullah Saw, "Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api", (HR Ibnu Majah). Yang dimaksud dengan api dalam hadis itu adalah sumber energi, seperti minyak bumi dan batu bara.
Proses pengolahan energi dari hulu ke hilir memerlukan teknologi serta dana yang sangat besar sehingga tidak memungkinkan untuk dikelola secara mandiri oleh rakyat. Disinilah negara berperan menjadi wakil rakyat dalam pengelolaan energi, dan seluruh hasilnya wajib dikembalikan kepada rakyat. Dengan pengelolaan negara secara penuh maka SDA menjadi sumber pemasukan yang sangat besar untuk kas negara. Tanggung jawab negara ini tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain.
Sistem Islam juga menghapus birokrasi yang panjang dan berbelit dalam pemenuhan hak rakyat. Pemenuhan hak rakyat dilakukan dengan cepat dan efektif, tidak menyulitkan rakyat. Negara dengan sistem Islam akan mendistribusikan BBM secara merata ke seluruh wilayah, jangan sampai ada kelangkaan BBM di wilayah terjauh sekalipun.
Wallahu a'lam bisshawab.
