Oleh Rukmini
Aktivis Muslimah
Indonesia punya minyak. Punya gas. Punya laut. Punya bumi yang katanya subur. Tapi pagi ini, rakyatnya antre. Antre di SPBU seperti antre bantuan. Bawa jerigen, tidur di motor, berebut dengan tetangga. Dari Sumut sampai Kalbar, pemandangannya sama: barisan panjang kendaraan mengular keluar halaman SPBU. Negeri minyak, tapi rakyatnya haus BBM.
Negeri kaya SDA, tapi rakyatnya dipersulit dapat hak dasar. Antrean BBM bukan isu baru. Tapi hari ini makin parah. Solar habis. Pertalite langka. SPBU tutup karena "stok kosong".
Apa kata negara?
BPH Migas bilang ini karena "panic buying". Katanya masyarakat panik gara-gara isu pembatasan. Dan seperti biasa, janjinya: "Beberapa hari lagi akan normal." Tapi faktanya menampar. Data 2026 menunjukkan konsumsi Pertalite dan Solar subsidi sudah melampaui 50% kuota tahunan. Padahal baru pertengahan tahun. Artinya kuota sudah kritis. Artinya negara salah proyeksi. Artinya negara gagal menghitung kebutuhan dasar rakyatnya sendiri. bbc.com, Selasa (14/07/2026)
Jadi bukan rakyat yang panik. Negara lah yang bikin rakyat takut.
Kapitalisme Telah Melahirkan Negara Pedagang
Krisis ini tidak jatuh dari langit. Ia diproduksi oleh sistem:
Pertama, SDA rakyat dijual, bukan diurus. Dalam sistem Kapitalisme, negara tidak berfungsi sebagai pelayan. Ia berfungsi sebagai korporasi.
Minyak, gas, batu bara yang harusnya jadi hak milik umum, diubah jadi komoditas dagang. Tujuannya satu: cari untung. Akibatnya BBM yang harusnya murah dan mudah, jadi mahal dan langka. Subsidi dihitung-hitung. Rakyat diminta "hemat". Seolah-olah yang bikin jebol itu rakyat kecil, bukan proyek mercusuar dan kebocoran di hulu.
Kedua, kedaulatan energi diserahkan ke asing. Lihatlah rantai migas kita. Eksplorasi? Banyak dipegang asing. Kilang? Swasta. Distribusi? Ikut harga pasar dunia.
Negara sudah kehilangan kendali. Mau tidak mau tunduk pada mafia migas dan kepentingan korporasi. Lalu rakyat disuruh urus sendiri. Disuruh daftar pakai aplikasi. Disuruh pakai barcode. Disuruh antri. Seolah BBM itu barang mewah, bukan kebutuhan pokok.
Ketiga, solusinya justru menyiksa rakyat. Daripada beresin di hulu, negara malah bikin regulasi di hilir. Kuota dipotong. Pembelian dibatasi. SPBU diawasi ketat.
Ini logika terbalik. Negara gagal menyediakan, lalu rakyat yang dipersalahkan karena "terlalu banyak pakai". Padahal yang harusnya dipotong itu kerakusan korporasi. Yang harusnya diawasi itu kebocoran dan mafia. Tapi nyatanya yang kena getahnya tetap sopir angkot, petani, dan nelayan.
Kembalikan Negara Pada Fitrahnya Sebagai Pengurus
Islam tidak kenal negara pedagang. Islam hanya kenal negara pengurus:
Pertama, negara haram mengambil untung dari kebutuhan dasar.
Rasulullah saw bersabda: "Imam itu laksana penggembala dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya."
BBM, listrik, air adalah kebutuhan pokok. Wajib hukumnya negara menjamin ketersediaan dan kemudahannya. Tanpa syarat ribet. Tanpa antre berjam-jam. Jika ada satu rakyat saja yang kesulitan karena BBM, maka penguasanya berdosa. Karena ia telah mengkhianati amanah.
Kedua, SDA adalah milik umum. Haram hukumnya diserahkan ke swasta dan asing.
Nabi bersabda: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." Para fuqaha memasukkan minyak, gas, dan seluruh SDA ke dalamnya. Artinya negara wajib mengelola dari hulu sampai hilir. Tidak boleh ada kontrak bagi hasil yang merugikan. Tidak boleh ada privatisasi. Hasilnya masuk baitul mal. Digunakan untuk membiayai kebutuhan rakyat, termasuk subsidi BBM. Dengan sistem ini, tidak akan ada istilah "subsidi jebol" karena sumber dananya justru dari bumi kita sendiri.
Ketiga, distribusi harus adil, cepat, dan tanpa birokrasi zalim.
Sistem Islam menghapus semua keruwetan. Tidak ada aplikasi, tidak ada QR, tidak ada antre seharian. Negara akan mendata kebutuhan riil di lapangan. Kebutuhan petani, nelayan, transportasi umum, UMKM. Lalu dipenuhi secara langsung dan merata. Prinsipnya: tidak boleh ada satu pun rakyat yang terhambat mencari nafkah karena negara gagal menyediakan BBM.
Keempat, umat harus membangun kesadaran politik.
Selama kita masih berpikir masalah ini bisa selesai dengan "menteri baru" atau "kebijakan baru" di dalam sistem kapitalis, maka kita akan terus terjebak. Ini bukan masalah teknis. Ini masalah sistem. Selama negara masih berpikir untung-rugi, selama SDA masih dikuasai asing, maka antrean ini akan terus ada. Maka dakwah hari ini adalah dakwah untuk menyadarkan umat: bahwa satu-satunya solusi adalah mencampakkan sistem kapitalis dan menggantinya dengan sistem Islam secara kaffah.
Lihatlah antrean itu baik-baik, itu bukan antrean BBM. Itu adalah cermin. Cermin wajah negara kapitalis yang gagal. Negeri minyak tapi rakyat antri. Negeri kaya tapi rakyat sengsara.
Ini bukan takdir. Ini pilihan sistem. Sudah cukup rakyat jadi korban.
Sudah saatnya kita menuntut: Kembalikan SDA ke tangan umat! Kembalikan negara pada fungsinya! Kembalikan sistem Islam! Karena hanya dengan itu, SPBU akan kembali sepi. Bukan karena kosong, tapi karena rakyat sudah bisa mendapatkan haknya dengan mudah dan mulia. Wallahu a'lam bish-shawab.
