Oleh Ummu Aryan
Aktivis Muslimah
Wacana penutupan program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri sempat memicu perdebatan di berbagai kalangan. Meski pemerintah kemudian menegaskan bahwa kebijakan tersebut lebih mengarah pada evaluasi dan transformasi prodi daripada penutupan massal, polemik yang muncul tetap menarik untuk dicermati.
Pemerintah beralasan bahwa sejumlah program studi perlu dievaluasi karena lulusannya sulit terserap dunia kerja, terjadi ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, atau kurikulumnya belum mengikuti perkembangan teknologi. Karena itu, perguruan tinggi didorong untuk memperbarui kurikulum dan menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman.
Di satu sisi, langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan kualitas lulusan. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan yang perlu direnungkan bersama. Apakah tujuan pendidikan tinggi hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja? Apakah keberadaan suatu program studi harus ditentukan oleh tinggi rendahnya serapan lulusan di pasar kerja?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa polemik ini sebenarnya bukan sekadar tentang penutupan prodi. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana pendidikan dipandang dan diarahkan selama ini.
Banyak kalangan akademisi mengingatkan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berfungsi mencetak tenaga kerja. Kampus juga memiliki peran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan penelitian, menjaga khazanah keilmuan, serta melahirkan berbagai gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, tidak semua bidang ilmu dapat diukur hanya dari manfaat ekonominya atau tingkat serapan kerja lulusannya.
Namun, realitas yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa pendidikan makin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Program studi yang dianggap sesuai dengan kebutuhan industri dipandang memiliki prospek yang baik, sedangkan bidang ilmu yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan dunia kerja sering kali dipertanyakan keberadaannya. Akibatnya, nilai suatu disiplin ilmu lebih banyak diukur dari manfaat ekonomi yang dapat dihasilkannya.
Kondisi tersebut tidak lahir begitu saja. Ia merupakan konsekuensi dari sistem pendidikan yang dibangun dalam paradigma liberal-sekuler. Dalam paradigma ini, pendidikan cenderung diposisikan sebagai sarana mencetak sumber daya manusia yang dibutuhkan pasar. Keberhasilan pendidikan pun sering kali diukur dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan industri.
Padahal kebutuhan masyarakat tidak selalu sama dengan kebutuhan pasar. Sebuah negara membutuhkan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, peneliti, ahli pertanian, pakar teknologi, insinyur, dan berbagai profesi lainnya untuk mengurus kehidupan rakyat. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak semestinya diserahkan kepada mekanisme pasar yang terus berubah, tetapi harus direncanakan dan dipenuhi secara serius.
Karena itu, solusi atas polemik program studi tidak cukup hanya dengan memperbarui kurikulum atau menyesuaikan kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Yang perlu dikaji lebih dalam justru paradigma pendidikan yang menjadi dasar berbagai kebijakan tersebut.
Islam memandang pendidikan sebagai bagian penting dari pengaturan kehidupan manusia. Pendidikan tidak sekadar bertujuan menghasilkan tenaga kerja, tetapi membentuk manusia yang berkepribadian Islam, berilmu, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. Karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab negara yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.
Dalam sistem Islam, negara tidak menyerahkan arah pendidikan kepada kebutuhan pasar atau kepentingan industri. Negara bertugas menetapkan visi pendidikan yang berlandaskan akidah Islam serta memastikan seluruh proses pendidikan berjalan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dengan visi yang jelas, pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang memiliki keterampilan, tetapi juga memiliki keimanan, akhlak, dan tanggung jawab terhadap umat.
Negara juga berkewajiban memetakan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melayani masyarakat. Berapa banyak tenaga kesehatan yang dibutuhkan, berapa jumlah guru, peneliti, ahli pertanian, insinyur, maupun pakar teknologi yang diperlukan untuk mengelola berbagai sektor kehidupan harus menjadi perhatian negara. Dari kebutuhan itulah arah pendidikan disusun, termasuk dalam menentukan program studi yang perlu dibuka, dikembangkan, atau diperkuat.
Selain itu, negara bertanggung jawab menyediakan pembiayaan pendidikan dan riset sehingga perguruan tinggi dapat menjalankan fungsi akademiknya secara optimal. Kampus tidak dipaksa mengikuti kepentingan pasar demi mempertahankan keberlangsungan institusi, tetapi dapat fokus mengembangkan ilmu pengetahuan dan menghasilkan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Islam juga memandang ilmu pengetahuan sebagai salah satu pilar penting dalam membangun peradaban. Karena itu, berbagai disiplin ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan akan terus dikembangkan, baik ilmu-ilmu dasar, ilmu sosial, ilmu humaniora, maupun ilmu-ilmu terapan. Keberadaan suatu program studi tidak semata-mata diukur dari keuntungan ekonomi yang dihasilkannya, tetapi dari kontribusinya dalam memenuhi kebutuhan umat dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan.
Dengan demikian, akar persoalan polemik program studi bukan terletak pada banyak atau sedikitnya jurusan yang ada, melainkan pada paradigma yang digunakan dalam mengatur pendidikan. Selama pendidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar, maka keberadaan suatu bidang ilmu akan selalu dinilai berdasarkan manfaat ekonominya. Sebaliknya, ketika pendidikan dibangun berdasarkan pandangan Islam, orientasinya adalah membentuk manusia yang beriman dan berilmu sekaligus menyiapkan berbagai keahlian yang dibutuhkan untuk mengurus kehidupan masyarakat.
Polemik penutupan prodi seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali arah pendidikan yang ditempuh saat ini. Apakah pendidikan akan terus diposisikan sebagai pemasok tenaga kerja bagi industri, atau dikembalikan pada fungsi hakikinya sebagai sarana membangun manusia dan peradaban? Di tengah berbagai persoalan yang terus muncul, Islam menawarkan sebuah paradigma yang tidak hanya memberikan solusi pada level teknis, tetapi juga menghadirkan arah yang jelas bagi penyelenggaraan pendidikan dan kehidupan secara keseluruhan.
