Oleh Sonia Rahayu, S.Pd
Aktivis Muslimah
Persoalan ketenagakerjaan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung usai. Ironisnya, di tengah klaim pertumbuhan ekonomi yang meroket dan derasnya arus investasi, jutaan rakyat justru masih terseok-seok mencari penghidupan yang layak. Bagi sebagian orang, mendapatkan pekerjaan hari ini sudah menjadi kemewahan tersendiri. Sementara bagi mereka yang sudah bekerja, upah yang didapat kerap kali langsung menguap, kalah cepat dengan lonjakan biaya hidup yang semakin mencekik.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024 merekam realitas pahit ini: sekitar 83,83 juta orang atau 57,95 persen penduduk bekerja di sektor informal. Artinya, lebih dari separuh pekerja kita menggantungkan hidup pada sektor yang rentan—pendapatan tidak menentu, perlindungan hukum minim, dan tanpa jaminan sosial. Ditambah lagi dengan angka pengangguran yang masih menyentuh 7,47 juta orang. Angka-angka ini adalah alarm keras bahwa lapangan kerja formal di negara ini sedang mengalami krisis serius.
Dominasi sektor informal memperlihatkan ketimpangan yang nyata. Lapangan kerja formal yang tersedia gagal menampung ledakan angkatan kerja baru yang lulus setiap tahunnya. Akibat kelangkaan ini, persaingan menjadi sangat brutal. Posisi tawar pekerja di hadapan pemilik modal pun otomatis melemah, membuat buruh terjebak dalam kondisi pasrah menerima upah murah.
Fenomena ini bisa kita lihat langsung di sekitar kita. Menjamurnya pedagang kaki lima, pekerja lepas (freelancer), pengemudi ojek online, hingga kurir paket, bukanlah penanda bahwa masyarakat kita memiliki jiwa wirausaha yang tinggi. Realitas ini adalah potret keterpaksaan karena tidak adanya pilihan lain untuk bertahan hidup.
Sayangnya, pemerintah sering kali berlindung di balik narasi romantis bahwa UMKM adalah "tulang punggung perekonomian nasional". Padahal di lapangan, mayoritas pelaku UMKM sedang megap-megap dalam survival mode—sekadar memutar uang agar bisa makan esok hari, bukan untuk berkembang. Mereka terjepit oleh daya beli masyarakat yang lesu dan modal yang terus tergerus.
Kondisi ini diperparah dengan tren gig economy melalui berbagai platform digital. Fleksibilitas kerja yang sering dipromosikan nyatanya semu. Di balik kemudahan aplikasi, ada kerentanan akut: tidak ada kepastian pendapatan, nihil jaminan kesehatan, dan ketiadaan hubungan kerja yang jelas. Risiko bisnis yang semestinya ditanggung korporasi raksasa, kini justru dialihkan ke pundak para pekerja.
Anomali ini membuktikan bahwa masalah ketenagakerjaan bukan sekadar soal "kurangnya keterampilan" atau salah jurusan saat kuliah. Ini adalah indikasi nyata bahwa negara belum berhasil menjalankan fungsi utamanya sebagai penyedia lapangan kerja yang layak. Ketika rakyat dipaksa kreatif menciptakan pekerjaannya sendiri demi tidak kelaparan, di sanalah peran negara dipertanyakan.
Jika ditarik garis merah, akar masalah ini berhulu pada sistem ekonomi kapitalisme yang kita adopsi. Sistem ini menempatkan keuntungan pemilik modal di atas segalanya. Kebijakan ekonomi akhirnya lebih ramah pada investor ketimbang buruh. Pertumbuhan ekonomi memang tercapai secara statistik, tetapi kuenya hanya dinikmati oleh segelintir elite, memperlebar jurang kesenjangan sosial.
Sebagai alternatif, Islam menawarkan sudut pandang yang sangat berbeda. Dalam Islam, penyediaan lapangan kerja bukan diserahkan pada hukum pasar bebas, melainkan menjadi tanggung jawab langsung (mas'uliyah) negara. Negara bertindak sebagai pengurus rakyat (ra'in), bukan sekadar makelar atau regulator yang melepas hajat hidup publik ke tangan korporasi swasta atau asing.
Sistem ekonomi Islam memiliki mekanisme konkret untuk membuka lapangan kerja massal. Sumber daya alam yang melimpah—seperti tambang dan energi—diklasifikasikan sebagai kepemilikan umum yang haram diprivatisasi. Negara wajib mengelolanya sendiri secara mandiri. Dari sini, rantai industri dari hulu hingga hilir akan terbentuk dan otomatis menyerap jutaan tenaga kerja lokal. Selaras dengan itu, kurikulum pendidikan didesain sejak awal untuk mencetak SDM yang ahli sekaligus berintegritas.
Hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha pun diatur secara adil melalui akad ijarah (kontrak kerja) yang transparan. Upah, jam kerja, dan beban kerja wajib disepakati dengan jelas di awal. Dengan begitu, tidak ada ruang bagi eksploitasi sepihak atas nama efisiensi bisnis.
Oleh karena itu, carut-marut ketenagakerjaan ini tidak akan pernah selesai jika pemerintah hanya memberikan bansos sesaat, pelatihan kerja kosmetik, atau sekadar mempermudah pinjaman modal UMKM. Selama akar sistemiknya tidak dibenahi, jumlah pekerja informal akan terus membeludak dan pekerja gig akan selamanya terjebak dalam kerentanan.
Sudah saatnya kita berhenti mengukur kesejahteraan rakyat hanya dari angka pertumbuhan ekonomi atau statistik investasi di atas kertas. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah kemampuan negara menjamin pekerjaan yang layak dan masa depan yang aman bagi seluruh rakyatnya.
