Oleh Tinie Andryani
Aktivis Muslimah
Pernahkah kita membayangkan sebuah momen yang seharusnya dipenuhi tawa bahagia menyambut bayi baru lahir, justru berubah drastis menjadi duka mendalam karena sang ibu kehilangan nyawa?
Melahirkan merupakan moment sakral bagi sebuah keluarga, tetapi bagi sebagian perempuan di negeri ini, proses tersebut tidak ubahnya seperti bertaruh nyawa di medan perang. Hal ini menjadi tanda tanya besar, mengapa di era modern berkelindan teknologi medis berkembang pesat serta gedung rumah sakit megah berdiri kokoh, kita masih saja disuguhkan kabar duka tentang para ibu yang gugur di medan persalinan. Fenomena kelam ini mengisyaratkan adanya kesalahan fundamental dalam tata kelola kesehatan yang menuntut jawaban nyata, bukan sekadar retorika.
Jika kita melihat kenyataan objektif saat ini, potret layanan kesehatan di negeri ini justru menampilkan sebuah kontradiksi yang sangat menyakitkan. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia saat ini tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara (koranindopos.com, 21/4/2026). Padahal, di sisi lain otoritas kesehatan menyatakan bahwa jumlah dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) secara akumulatif di dalam negeri sebenarnya sudah mengalami surplus seperti yang dilansir dalam liputan kompas.id (Kamis,4/6/2026). Fenomena ini menunjukan adanya jurang pemisah yang sangat lebar antara klaim ketersediaan tenaga medis dengan realita pelayanan kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat di lapangan.
Kematian seorang ibu saat melahirkan bukan sekadar angka statistik dalam laporan tahunan, melainkan sebuah tragedi kemanusiaan yang meruntuhkan ketahanan keluarga, berdampak mendalam pada kelangsungan hidup anak anak yang ditinggalkan, serta mengancam kualitas masa depan generasi penerus bangsa.
Realitas ini mengonfirmasi bahwa akar masalah utama bukan terletak pada minimnya jumlah kelulusan dokter spesialis, melainkan pada pola ketimpangan distribusi yang luar biasa masif. Mayoritas dokter kandungan memilih menumpuk dan terkonsentrasi di kota kota besar yang menawarkan perputaran ekonomi tinggi dan gaya hidup modern. Sebaliknya, wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, khususnya daerah 3T seperti Papua, menghadapi kelangkaan yang sangat ekstrem. Para dokter enggan bertugas di daerah terluar karena tingkat kesejahteraan, jaminan keamanan, dan ketersediaan fasilitas penunjang medis di sana jauh tertinggal dibandingkan dengan kota besar. Di sisi lain, upaya intervensi negara untuk memaksa pemerataan dokter melalui program seperti Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) terbentur isu legalitas dan dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga pemerintah kehilangan taji untuk menempatkan tenaga medis di daerah yang paling membutuhkan.
Jika dianalisis secara mendalam, karut marut distribusi ini lahir dari cara pandang sistem kapitalis yang menjadikan sektor kesehatan sebagai komoditas ekonomi yang sarat dengan motif keuntungan materi. Dalam paradigma ini, layanan medis dan keahlian dokter dihargai berdasarkan hukum pasar, di mana ada modal dan daya beli tinggi, di sanalah fasilitas terbaik akan berpusat.
Kapitalisme hanya peduli pada pemenuhan jumlah atau kuantitas tenaga kesehatan secara makro, tetapi abai terhadap mekanisme distribusinya karena menyerahkan keputusan penempatan pada pilihan pribadi dokter yang rasional secara ekonomi. Akibatnya, negara mereduksi perannya hanya sebatas regulator atau pembuat aturan semata, alih alih bertindak sebagai pengurus langsung yang bertanggungjawab penuh atas urusan rakyat.
Persoalan tingginya angka kematian ibu (AKI) ini sesungguhnya bersifat sistemis, yang tidak akan selesai hanya dengan menambah kuantitas dokter, melainkan menuntut pembenahan mendasar pada sistem jaminan kesejahteraan masyarakat serta percepatan pemerataan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pasokan listrik, dan jaringan fasilitas kesehatan yang memadai.
Sebagai alternatif yang komprehensif, Islam memposisikan kesehatan bukan sebagai barang dagangan atau hak istimewa kelompok kaya, melainkan sebagai kebutuhan dasar publik yang wajib dipenuhi, dijamin, dan disediakan oleh negara secara mutlak untuk seluruh warga tanpa memandang status sosial maupun letak geografis.
Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin negara mengemban amanah besar untuk mengurus dan melindungi rakyatnya secara langsung di bawah dorongan iman, bukan motif materi. Prinsip ini ditegaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah saw. bersabda:
"Seorang imam (pemimpin) adalah ra’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas kepengurusan rakyatnya."
Berdasarkan kewajiban ini, negara dalam sistem Islam (khilafah) tidak akan menjadi sekadar regulator dalam krisis kesehatan, melainkan pengelola langsung yang memastikan setiap nyawa ibu hamil terlindungi.
Lebih gamblang lagi, solusi Islam dalam mengatasi ketimpangan ini dilakukan melalui tiga pilar kebijakan yang terintegrasi, yakni :
Pertama, negara akan melakukan pemetaan kebutuhan riil dan mendistribusikan tenaga kesehatan serta dokter spesialis secara merata ke seluruh pelosok negeri berdasarkan tingkat urgensi medis, bukan berdasarkan daya beli daerah tersebut. Negara berhak mengatur penempatan tugas para dokter tanpa dianggap melanggar HAM, karena dalam Islam, kemaslahatan umum dan perlindungan terhadap nyawa manusia harus didahulukan di atas kepentingan individu.
Kedua, untuk mendukung kinerja para dokter di daerah terpencil, negara secara masif akan membangun infrastruktur pendukung yang mutakhir, mulai dari rumah sakit dengan peralatan medis yang lengkap, jaminan listrik dan air bersih, hingga akses jalan dan transportasi yang memadai agar pasien darurat dapat dievakuasi dengan cepat.
Ketiga, seluruh sistem ini di danai secara mandiri oleh Baitul Mal (kas negara) yang bersumber dari pengelolaan kekayaan alam milik umum (tambang, minyak, gas, dll) dan sumber pendapatan syariat lainnya, sehingga seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dapat diakses oleh masyarakat secara gratis dengan mutu terbaik, sekaligus memberikan gaji dan fasilitas kesejahteraan yang sangat tinggi bagi para dokter agar mereka dapat fokus mengabdi tanpa mengkhawatirkan materi.
Keberhasilan sistem Islam dalam mengelola kesehatan ini bukan cerita utopis, melainkan bagian dari rekam jejak emas peradaban yang diakui dunia. Pada masa kekhalifahan, rumah sakit-rumah sakit besar seperti RS Al-Mansuri di Kairo dibangun dengan fasilitas terbaik untuk semua kalangan, lengkap dengan ruang perawatan khusus ibu melahirkan, di mana setiap pasien dirawat secara gratis agar mereka bisa fokus menjalani masa pemulihan tanpa beban ekonomi.
Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 32:
"...Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya."
Ayat ini menjadi pemantik kesadaran bahwa menyelamatkan nyawa seorang ibu yang sedang bertaruh nyawa melahirkan generasi baru adalah tugas suci yang bernilai ibadah agung di sisi Allah.
Sudah saatnya kita membuka mata dan menyadari bahwa surplus dokter tidak akan pernah bermakna apa apa selama sistem yang menaunginya masih menempatkan nyawa manusia di bawah bayang-bayang keuntungan materi. Tingginya angka kematian ibu di Indonesia adalah alarm keras yang mengingatkan kita bahwa perubahan di permukaan saja tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan krisis yang sudah mengakar.
Mempertahankan sistem yang mengomersilkan kesehatan sama saja dengan membiarkan lebih banyak ibu gugur di medan melahirkan hanya karena mereka tinggal di tempat yang salah. Sudah saat nya kita kembali ke tata kelola kesehatan yang berbasis pada pengabdian tulus dan tanggung jawab mutlak negara sebagaimana yang digariskan dalam syariat Islam; sebuah tatanan yang menempatkan perlindungan terhadap setiap nyawa manusia diatas segala galanya, demi mewujudkan keadilan medis yang sejati dan menyelamatkan masa depan generasi kita.
Wallahu a'lam bisawwab.
