MEDIA SUMBAR. NET -- Padang — Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang melaksanakan Kegiatan Audiensi dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional I Sumatera di Kantor BBPPKS Padang yang berlokasi di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Senin (06/04/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi antara insan pers dan lembaga pemerintah dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta peningkatan kualitas program kesejahteraan sosial.
Rombongan PJKIP Kota Padang disambut langsung oleh Kepala BBPPKS Padang, Wildan Humaedi, yang dalam kesempatan tersebut memaparkan profil kelembagaan serta peran strategis BBPPKS dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial.
Ia menjelaskan bahwa BBPPKS berperan sebagai lembaga pelaksana pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, serta turut mendukung pelaksanaan berbagai program kesejahteraan sosial melalui penguatan kompetensi dan penyusunan program yang relevan.
Sekretaris PJKIP Kota Padang, Arif Budiman Efendi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah rencana kegiatan organisasi, di antaranya permohonan kepada Kepala BBPPKS Padang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Podcast bertajuk “Bincang Akrab PJKIP Kota Padang Bersama Kepala BBPPKS Padang". Podcast ini dirancang sebagai sarana komunikasi publik yang edukatif dan informatif terkait keterbukaan informasi serta program kesejahteraan sosial.
Selain itu Arif juga meminta saran dan masukan terkait rencana kegiatan Studi Tiru PJKIP Padang ke Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan ini dirancang untuk mendukung upaya Pemerintah Kota Padang dalam menyukseskan Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos). Dipilihnya Banyuwangi untuk daerah tujuan Studi Tiru karena daerah tersebut menjadi daerah percontohan pelaksanaan Program Digitalisasi Bansos untuk tingkat nasional.
Arif menambahkan, "Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu PJKIP Padang sudah beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar Bapak Evi Yandri Rajo Budiman dan menyampaikan permohonan untuk difasilitasi melaksanakan Kegiatan Studi Tiru ke Banyuwangi tersebut melalui Program Pokir beliau". Arif menjelaskan, selain kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, PJKIP Padang juga sudah menyurati Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar dari Dapil Kota Padang yang lainnya untuk maksud yang sama, sehingga bisa mengajak lebih banyak aktifis jurnalis keterbukaan informasi publik dan aktifis sosial seperti Pendamping Program PKH, PSM, TKSK, Karang Taruna dan Tagana di Kota Padang untuk membersamai Program Studi Tiru ke Banyuwangi.
"Target Program Studi Tiru ke Banyuwangi tersebut adalah membantu Pemko Padang mensukseskan Program Digitalisasi Bansos dimana Kota Padang adalah daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sebagai percontohan pelaksanaan Program Digitalisasi Bansos untuk Provinsi Sumatera Barat", pungkas Arif.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BBPPKS Padang memberikan sejumlah masukan strategis terkait fokus pembahasan Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos).
Kepala BBPPKS Padang Wildan Humaedi memberikan dukungan terhadap rencana PJKIP Kota Padang yang akan melaksanakan Studi Tiru ke Kabupaten Banyuwangi.
Wildan merekomendasikan agar pembahasan yang lebih mendalam mengenai Program Digitalisasi Bansos dilakukan langsung dengan Direktorat Jaminan Sosial di Jakarta, mengingat direktorat tersebut memiliki kewenangan utama dalam merumuskan kebijakan dan pengelolaan sistem jaminan sosial secara nasional.
Dalam kesempatan itu, Wildan Humaedi juga menambahkan bahwa saat ini BBPPKS Padang telah menerapkan sistem digitalisasi dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dijalankan.
Digitalisasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta mendukung transparansi dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa peran utama BBPPKS Padang adalah sebagai pelaksana pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial, termasuk bagi ASN dan non-ASN, serta mendukung pengembangan berbagai program kesejahteraan sosial yang selaras dengan kebijakan pemerintah.
Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang semakin erat antara PJKIP Kota Padang dan BBPPKS Padang dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta penyebarluasan informasi terkait program-program sosial kepada masyarakat. Sinergi yang terbangun juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya sistem pelayanan sosial yang lebih transparan, modern, dan berbasis digital di Kota Padang.
(An)
