Oleh: Prof. Dr. H. Sobhan Lubis, M.A.
(Dosen FS UIN IB Padang)
Setiap menjelang Idulfitri, suasana masjid berubah drastis. Karung-karung beras tersusun rapi di serambi, kupon dibagikan kepada warga, dan panitia sibuk memilah serta menimbang dengan wajah penuh tanggung jawab. Di tengah hiruk pikuk yang terasa religius itu, muncul satu pertanyaan klasik yang terus berulang: apakah zakat fitrah harus sudah habis dibagikan sebelum shalat ‘Id dilaksanakan? Ataukah yang secara tegas diwajibkan syariat adalah pembayarannya sebelum shalat, sementara distribusinya dapat mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas, tertata, dan memberikan dampak sosial yang lebih optimal bagi para mustahik?
Hadits sahih dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan zakat fitrah ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju shalat. Redaksi haditsnya sangat tegas: “an tu’addā qabla khurūj an-nās ilā ash-shalāh.” Perintah ini secara langsung menyasar muzakki, yakni individu muslim yang memiliki kewajiban personal untuk memastikan zakat fitrahnya tertunaikan tepat waktu sebelum pelaksanaan shalat ‘Id dimulai, sehingga ia memasuki hari raya dalam keadaan telah menunaikan kewajiban sosial dan spiritualnya secara sempurna.
Di sinilah pentingnya membedakan antara kewajiban personal dan tanggung jawab institusional. Kewajiban personal (taklīf) berada pada setiap muslim yang mampu: ia harus memastikan zakat fitrahnya dibayar sebelum shalat ‘Id. Jika ditunaikan setelah shalat, sebagian ulama menilai ia berubah status menjadi sedekah biasa, bukan lagi zakat fitrah pada waktunya yang utama. Artinya, aspek waktu dalam hadis tersebut menyangkut sah atau tidaknya pelaksanaan kewajiban individu, bukan langsung berbicara tentang teknis distribusi kolektif oleh amil yang bersifat administratif dan membutuhkan pengelolaan yang terencana.
Namun demikian, hadis tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa seluruh zakat yang telah terkumpul harus sudah habis didistribusikan sebelum khutbah ‘Id selesai. Fokus teks adalah waktu pembayaran oleh muzakki, bukan detail teknis pembagian secara massal. Di sinilah sering terjadi pencampuran antara perintah ibadah yang bersifat normatif dengan urusan pengelolaan yang bersifat administratif. Ketika dua ranah ini tidak dibedakan secara jernih, lahirlah kesimpulan yang tampak tegas, tetapi belum tentu sepenuhnya presisi secara metodologis dalam memahami cakupan dalil dan konteks penerapannya.
Dalam khazanah fikih klasik, para ulama memang menganjurkan agar zakat fitrah segera diberikan kepada fakir miskin agar mereka dapat merasakan kegembiraan pada hari raya. Spiritnya jelas dan luhur: jangan sampai kaum dhuafa menunggu, atau bahkan tidak memiliki kecukupan di hari kemenangan. Namun, anjuran mempercepat distribusi tidak identik dengan kewajiban menuntaskan seluruh pembagian sebelum waktu tertentu, apalagi jika kondisi lapangan menuntut perencanaan, pendataan, serta ketertiban yang lebih matang agar pembagian berjalan adil, merata, dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah membantu menjernihkan persoalan ini secara lebih mendasar. Abu Ishaq al-Shatibi dalam Al-Muwafaqat menegaskan bahwa tujuan syariat adalah merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Jika zakat fitrah dibagikan secara tergesa-gesa sehingga tidak tepat sasaran, menimbulkan kekacauan antrean, atau bahkan memicu rasa tidak adil di tengah masyarakat, maka tujuan syariat yang hendak menebar keadilan sosial justru berisiko tereduksi oleh cara pelaksanaan yang kurang tertata. Karena itu, ketepatan sasaran dan kemaslahatan harus menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaannya.
Dalam konteks sekarang, pengelolaan zakat tidak lagi sesederhana pembagian langsung dalam komunitas kecil dengan jumlah mustahik terbatas. Di banyak tempat, data penerima perlu diverifikasi agar tepat sasaran, distribusi harus merata, bahkan terdapat kebutuhan mendesak yang tidak selalu selesai dalam satu waktu singkat. Amil memikul amanah bukan hanya untuk membagi, tetapi memastikan bahwa zakat benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan, tanpa tumpang tindih, tanpa ketimpangan, serta tanpa kesalahan data yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat secara keseluruhan.
Dalam kerangka regulasi nasional, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa amil zakat bukanlah individu bebas, melainkan lembaga resmi yang berwenang mengelola zakat secara terencana, terkoordinasi, dan bertanggung jawab. Pengelolaan tersebut dilaksanakan melalui BAZNAS dan LAZ yang bekerja secara terstruktur hingga tingkat paling bawah melalui UPZ serta unit layanan seperti Kelompok Layanan (dalam Lazismu), sehingga zakat dikelola secara sistematis, profesional, dan mampu menjangkau masyarakat secara luas serta tepat sasaran.
Kaidah fikih menyatakan: al-hukmu yadūru ma‘a ‘illatihi wujūdan wa ‘adaman, bahwa hukum berputar bersama illatnya, ada atau tidak adanya sebab. Illat zakat fitrah adalah membantu fakir miskin serta menyucikan orang yang berpuasa dari kekurangan selama Ramadan. Selama tujuan itu tercapai secara lebih efektif melalui pengaturan distribusi yang cermat dan profesional, maka pengelolaan tersebut tetap berada dalam koridor maslahat. Yang dijaga adalah substansi dan tujuan syariat, bukan sekadar simbol waktu yang dipahami secara sempit tanpa mempertimbangkan realitas sosial yang terus berkembang.
Tentu saja, hal ini bukan berarti distribusi boleh ditunda tanpa batas atau dilakukan secara serampangan. Amanah zakat tetap menuntut ketepatan waktu, transparansi, serta tanggung jawab moral yang tinggi. Namun membedakan antara kewajiban membayar sebelum shalat dan fleksibilitas dalam distribusi adalah langkah metodologis penting agar kita tidak membebani syariat dengan sesuatu yang tidak secara tegas diwajibkan. Ketegasan terhadap teks harus disertai ketelitian dalam memahami ruang lingkupnya, sehingga tidak terjadi penyempitan makna yang justru mengurangi keluasan hikmah syariat itu sendiri.
Idulfitri pada akhirnya bukan sekadar soal cepat atau lambat membagi beras/zakat Fitrah, melainkan tentang memastikan bahwa syariat hadir sebagai rahmat yang menenteramkan dan menyejahterakan. Membayar zakat sebelum shalat adalah bentuk ketaatan disiplin terhadap nash, sedangkan membagi sesuai maslahat adalah wujud kebijaksanaan dalam mengelola amanah umat. Ketika keduanya berjalan beriringan, zakat fitrah tidak lagi sekadar ritual tahunan, melainkan instrumen keadilan sosial yang hidup, relevan, dan memberi dampak nyata bagi kehidupan umat sepanjang zaman. Semoga bermanfaat (Padang, 10032026.
