 |
| Yanti Novianti (Pegiat Dakwah) |
Indonesia menyatakan kesiapannya untuk menghilangkan sejumlah hambatan non-tarif bagi Amerika Serikat. Langkah ini terutama menyangkut kemudahan dalam proses perizinan impor, penyesuaian aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pengakuan terhadap standar produk dari AS, serta pengaturan terkait sertifikasi halal. Kebijakan ini diharapkan dapat memperlancar arus perdagangan antara kedua negara.
Dalam kerja sama dagang yang bersifat timbal balik dengan Amerika Serikat, Indonesia berencana mendatangkan sekitar 1.000 ton beras khusus dari negara tersebut setiap tahun. Kebijakan ini menjadi salah satu bagian dari kesepakatan perdagangan antara kedua negara.
Jika dibandingkan dengan jumlah produksi beras dalam negeri, volume impor tersebut sebenarnya sangat kecil. Dari total produksi beras nasional yang mencapai sekitar 34,69 juta ton pada tahun 2025, jumlah impor 1.000 ton hanya mencakup sekitar 0,00003 persen saja.
Meski demikian, rencana ini tetap menuai kritik dari sejumlah kalangan. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai kebijakan impor tersebut patut disayangkan. Ia khawatir, meskipun jumlahnya tidak besar, langkah ini dapat memberi dampak terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan, khususnya program swasembada beras.(https://www.hukumonline.com: 23/02/2026)
Antara Klaim Swasembada dan Realitas Impor
Kebijakan pemerintah yang kembali membuka impor beras menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Hal ini terasa janggal karena sebelumnya pemerintah sering menyampaikan bahwa Indonesia telah mampu memenuhi kebutuhan beras dari produksi dalam negeri.
Di satu sisi, pemerintah menunjukkan keyakinan bahwa hasil panen petani cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Namun di sisi lain, keputusan untuk tetap mengimpor beras memberi kesan bahwa ketersediaan beras dalam negeri belum sepenuhnya stabil. Kondisi ini akhirnya memunculkan keraguan tentang seberapa kuat sebenarnya ketahanan pangan yang dimiliki saat ini.
Memang, beras yang didatangkan dari luar disebut sebagai beras dengan klasifikasi khusus dan bukan untuk konsumsi umum. Meski demikian, kebijakan ini tetap menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani. Kehadiran beras impor berpotensi menekan harga gabah di tingkat petani, terutama jika distribusinya tidak terkontrol dengan baik.
Selain itu, ada pula kekhawatiran mengenai kemungkinan penyalahgunaan label impor khusus. Jika pengawasan lemah, bukan tidak mungkin beras yang seharusnya terbatas pada kategori tertentu justru masuk ke pasar umum. Kondisi seperti ini dapat merugikan petani lokal yang selama ini menggantungkan penghidupannya dari hasil panen padi.
Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat, Bukan Sekadar Perdagangan
Kebijakan mengimpor beberapa hasil pertanian, termasuk beras, dalam kerja sama dagang timbal balik dengan Amerika Serikat menunjukkan bahwa kemandirian pangan Indonesia masih belum kuat. Ketika kebutuhan pokok masih dipenuhi dari luar negeri, hal ini menandakan bahwa ketahanan pangan nasional belum sepenuhnya berdiri kokoh.
Padahal beras dan bahan pangan pokok bukan sekadar komoditas ekonomi. Keduanya memiliki nilai strategis karena sangat berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan bahkan posisi politik sebuah negara. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan lebih mandiri dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari pihak luar.
Di sisi lain, kerja sama dagang timbal balik dengan negara besar seperti Amerika Serikat biasanya berjalan dalam kerangka sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini lebih banyak menekankan pada kepentingan pasar dan pencarian keuntungan.
Sementara itu, dalam pandangan Islam, pengelolaan kebutuhan pokok tidak boleh hanya mengikuti logika keuntungan. Negara memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi dengan baik.
Karena itu, pengaturan pangan seharusnya difokuskan pada upaya menjaga kemandirian negara dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya bukan sekadar menyesuaikan diri dengan mekanisme pasar global, tetapi memastikan rakyat mendapatkan kebutuhan pokok secara adil dan terjamin.
Bahaya Ketergantungan Impor bagi Ketahanan Negara
Swasembada pangan merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah negara. Dengan mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, suatu bangsa tidak mudah bergantung pada negara lain. Kemandirian ini menjadi dasar untuk membangun kedaulatan pangan, yaitu kondisi ketika negara memiliki kendali penuh atas produksi, distribusi, dan pemenuhan kebutuhan pangan rakyatnya.
Ketika kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari dalam negeri, negara akan lebih kuat menghadapi berbagai tekanan dari luar. Sebaliknya, jika terlalu bergantung pada impor, ketahanan pangan menjadi rapuh. Situasi ini dapat dimanfaatkan oleh negara lain untuk mempengaruhi kebijakan dalam negeri melalui jalur perdagangan.
Rasulullah ï·º bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam kenyataannya, kebijakan ekonomi yang dibuat oleh negara-negara besar tidak selalu murni bertujuan untuk kerja sama perdagangan. Banyak kesepakatan dagang, termasuk perjanjian yang disebut saling menguntungkan (resiprokal), sering kali juga dipakai untuk memperluas pengaruh ekonomi mereka. Melalui perjanjian tersebut, negara yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar dapat mempengaruhi bahkan menekan kebijakan ekonomi negara yang lebih lemah. Akibatnya, negara yang posisinya lebih lemah sering harus menyesuaikan aturan dan kebijakannya agar sesuai dengan kepentingan negara yang lebih kuat.
Allah SWT berfirman:
“Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman.”
(QS. An-Nisa: 141)
Jika tidak disikapi dengan hati-hati, hubungan dagang semacam ini berpotensi berubah menjadi bentuk penjajahan ekonomi modern. Negara yang bergantung pada impor akan lebih mudah dikendalikan karena kebutuhan pokoknya ditentukan oleh pihak luar. Oleh sebab itu, memperkuat produksi pangan dalam negeri menjadi langkah penting agar bangsa tetap mandiri dan tidak mudah terjebak dalam tekanan ekonomi global.
Syariat Islam Menjamin Kesejahteraan dan Kedaulatan Pangan
Dalam sistem ekonomi Islam, ketergantungan kepada negara lain terutama dalam hal kebutuhan penting seperti pangan harus dihindari. Islam mendorong umat untuk mandiri dan kuat dalam bidang ekonomi. Bergantung pada pihak luar dapat membuka peluang bagi campur tangan dan tekanan yang dapat merugikan kedaulatan negara. Oleh karena itu, negara harus berusaha mengoptimalkan potensi dalam negeri, memperkuat produksi, serta mengelola kekayaan alam dengan baik demi kepentingan rakyat.
Syariat Islam memiliki aturan yang jelas dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam pandangan Islam, negara berkewajiban memastikan setiap warga dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, dan papan. Karena itu, kebijakan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan atau kepentingan segelintir pihak, tetapi harus benar-benar menjamin kesejahteraan seluruh rakyat. Negara dituntut mengelola sumber daya yang dimiliki dengan adil dan bertanggung jawab agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara merata.
Kedaulatan pangan dalam pandangan Islam tidak hanya dicapai melalui kebijakan pertanian semata, tetapi juga melalui penerapan sistem politik ekonomi yang menyeluruh. Negara mengatur distribusi kekayaan, pengelolaan lahan, serta dukungan kepada para petani agar produksi pangan dapat berjalan secara stabil dan berkelanjutan. Dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat, kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus bergantung pada impor.
Selain itu, sistem politik dalam negeri dan luar negeri dalam Islam juga berperan penting dalam menjaga kedaulatan pangan. Politik dalam negeri diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, politik luar negeri dijalankan dengan prinsip menjaga kehormatan dan kemandirian negara, sehingga tidak mudah tunduk pada tekanan pihak lain. Dengan penerapan aturan Islam secara menyeluruh dalam bidang ekonomi dan politik, negara memiliki landasan kuat untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan menjaga kemaslahatan masyarakat.
Wallahualam bishawwab
