Oleh Tinie Andryani
Aktivis Muslimah
Kedatangan bulan Ramadan, yang identik sebagai "bulan suci", disambut oleh umat muslim dengan penuh suka cita. Ramadan layaknya "tamu agung" yang kedatangannya selalu di tunggu tunggu, terlebih Ramadan datang hanya setahun sekali. Inilah yang menjadikan kaum muslim selalu antusias menyambut bulan Ramadan.
Di ambang pintu Ramadan yang seharusnya membawa ketenangan, dan di saat sebagian besar dari kita sibuk mempersiapkan menu sahur di meja sajian, sayangnya, warga korban bencana di Aceh justru masih terbelenggu dalam kecemasan di tenda tenda pengungsian. Bagi mereka, puasa kali ini bukan hanya tentang menahan lapar, melainkan tentang menguji sisa kesabaran di tengah lambatnya kepastian pemulihan hidup serta ketidakpastian tentang dimana mereka akan bersujud saat shalat tarawih nanti.
Dikutip dari KOMPAS.com (12/2/2026), sepekan menjelang bulan Ramadan, tercatat sekitar 675 kepala keluarga atau 2.368 jiwa korban banjir di Kabupaten Aceh Timur masih mengungsi. Jumlah ini tersebar di 14 titik dalam lima Kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Ulim, Pante Bidari, Julok, Serbajadi, dan Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur. Jumlah itu jauh berkurang dibanding sebelumnya mencapai 236.822 jiwa yang tersebar di 24 Kecamatan.
Menurut Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al Farlaky, fokus pemerintah saat ini ialah mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) untuk korban banjir. Ia pun memaparkan, hunian sementara (huntara) yang sudah rampung dan dihuni untuk model insitu (dibangun di atas lahan korban banjir) 439 unit dari 2.591 unit, sedangkan model komunal yang sudah dihuni 102 unit dari 821 unit. Bupati pun berharap, saat Ramadhan mendatang yakni 18 Februari 2026, tidak ada lagi korban banjir berada di tenda pengungsian. "Saya tegaskan pada rekanan bangun huntara bukan sekadar selesai, tetapi juga harus memperhatikan kualitas demi kenyamanan korban banjir," sambungnya.
Rasa pilu yang mendalam masih mengepung sanubari para korban banjir bandang di Aceh yang kini terpaksa bertahan hidup di tenda tenda darurat dengan fasilitas seadanya. Nasib mereka kini berada di titik nadir, terjepit dalam ketidakpastian yang menyesakkan karena seluruh harta benda serta rumah yang mereka bangun bertahun tahun telah hilang tak berbekas disapu amukan banjir bandang akhir November 2025 lalu.
Bulan suci Ramadan yang seharusnya disambut dengan suka cita dan kehangatan keluarga, kini tak tergambar lagi. Tidak ada lagi dapur yang mengepulkan aroma masakan sahur, tidak ada pula dinding rumah yang menjadi saksi kekhusyuan ibadah, yang tersisa hanya harapan, menanti bantuan logistik untuk sekadar membatalkan puasa. Mirisnya, di saat tubuh menuntut nutrisi ekstra untuk berpuasa, para pengungsi justru dihadapkan pada menu ala kadarnya yang jauh dari standar gizi, seperti mie instan atau makanan kaleng siap saji yang dikonsumsi berulang kali. Pun dengan ketiadaan pangan segar, seperti sayur, daging, ataupun buah membuat daya tahan tubuh mereka ikut merosot tajam. Mereka tidak mempunyai pilihan. Bagi mereka, menu sahur dan buka puasa bukan lagi soal selera, melainkan soal bertahan hidup. Setiap asupan makanan ala kadarnya adalah simbol dari perjuangan keras di tengah ketiadaan daya beli.
Tidak hanya itu, badai psikologis mereka pun ikut berkecambuk dalam pusaran keputusasaan akibat dari ketidakpastian akan hunian tetap serta hilangnya mata pencaharian di tengah kehancuran total yang ditinggalkan. Setiap malam yang mereka lalui di bawah atap tenda adalah pertarungan melawan rasa cemas yang tidak berkesudahan, di mana harapan perlahan terkikis oleh realita hidup yang kian hari kian buram.
Inilah potret kelam yang menyelimuti keseharian warga di pengungsian; sebuah bukti nyata pengabaian penguasa terhadap nasib rakyatnya yang tertimpa musibah. Kendati pemerintah gencar mengklaim telah menggulirkan berbagai kebijakan rekonstruksi pasca bencana, realitasnya justru menunjukan rakyat dibiarkan merana tanpa riayah yang semestinya. Negara gagal menjalankan fungsinya sebagai raa'in yang melindungi, sehingga pemulihan wilayah bencana hanyalah janji manis yang tak kunjung menjadi nyata.
Di bawah sistem yang bercokol saat ini, kebijakan acap kali hanya menyentuh permukaan. Bantuan diserahkan di depan frame kamera media, tetapi setelah lampu sorot padam, masyarakat kembali ditinggalkan dalam kesendirian. Rekonstruksi yang dijanjikan hanyalah angka angka dalam laporan statistik, tetapi "real" nya tenda tenda pengungsian masih berdiri tegak tanpa kepastian.
Sistem kapitalistik lebih mendahulukan efisiensi anggaran daripada keselamatan nyawa. Alih-alih memberikan solusi permanen seperti pembangunan hunian tetap yang layak, pemerintah lebih memilih kebijakan tambal sulam. Akibatnya, pemulihan ekonomi warga sengaja dibiarkan berjalan lambat karena dianggap tidak "menguntungkan".
Dalam kepemimpinan kapitalistik, negara bertindak tak ubahnya sebuah perusahaan dan rakyat sebagai beban biaya. Penguasa kehilangan empati dan fungsi aslinya sebagai pelindung dan pengurus umat. Akibatnya, penderitaan korban bencana hanya dijadikan bahan retorika untuk menaikan elektabilitas mereka, sementara kebutuhan mendasar seperti pangan dan tempat tinggal tetap menjadi barang mewah yang sulit dijangkau oleh para pengungsi.
Berbeda halnya bila negara menerapkan Islam sebagai sebuah sistem kehidupan. Islam menghadirkan solusi menyeluruh yang berkeadilan melalui institusi negara (khilafah) yang memposisikan penguasa bukan sebagai pengatur semata, melainkan pelayan dan pelindung umat.
Dalam situasi krisis, negara wajib menjamin kebutuhan dasar seperti pangan, papan, kesehatan, dan keamanan secara mutlak. Menjelang Ramadan, negara bertanggungjawab memastikan setiap warga dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk meski di tengah puing bencana. Karena negara memandang bahwa ketenangan spiritual rakyat adalah prioritas yang tidak boleh terabaikan oleh krisis fisik.
Bagi wilayah terdampak, negara tidak akan membiarkan rakyatnya berjuang sendirian menghadapai Ramadan dalam keterbatasan. Seluruh potensi anggaran dan sumber daya manusia dikerahkan untuk percepatan pemulihan, seperti:
1. Infrastruktur Ibadah Utama: Negara segera membangun masjid dan mushala darurat yang layak, bersih, dan representatif di pusat pengungsian dan memastikan syiar shalat berjamaah tetap tegak.
2. Kedaulatan Logistik Ramadan: Dapur umum diataur secara sistematis untuk menjamin ketersediaan paket sahur dan buka puasa yang halal serta bergizi, sehingga pengungsi dapat berpuasa dengan optimal.
3. Pendampingan Spiritual Total: Negara menghadirkan ustadz dan ulama untuk memberikan tausiah, bimbingan mental, dan penguatan spiritual agar korban bencana tetap sabar dan ikhlas dalam menjalankan ibadah di tengah musibah.
Intervensi negara tidak berhenti pada aspek spiritual, tetapi percepatan pemulihan fisik dan mental pun tetap diprioritaskan. Fokus utamanya adalah memindahkan pengungsi dari tenda ke hunian tetap secepat mungkin. Dengan terpenuhinya kebutuhan papan, maka ketenangan jiwa rakyat akan pulih, sehingga mereka bisa beribadah secara optimal tanpa terganggu cuaca dan ketidakpastian. Pun dengan pemulihan ekonomi lokal, negara menyuntikan modal dan bantuan alat produksi agar kemandirian ekonomi pengungsi bangkit kembali, sehingga mereka menjadi insan yang berdaya secara sosial dan ekonomi. Tidak hanya itu, pembangunan kembali infrastruktur ibadah (masjid, mushala, madrasah, dll) akan tetap di prioritaskan agar rakyat dapat menyambut Ramadan dan menjalankan ibadah dengan martabat yang utuh.
Hal ini berkelindan dengan sistem keuangan negara yang kokoh dan mandiri. Negara tidak dibatasi oleh sekat anggaran dalam menangani bencana. Melalui Baitulmal, tersedia pos pemasukan tetap dari fai, kharaj, jizyah, hingga pengelolaan kepemilikan umum. Jika kas negara menipis, mekanisme dharibah (pajak darurat temporer) diaktifkan sehingga dana penanganan bencana selalu tersedia tanpa harus bergantung pada utang luar negeri atau sekadar donasi sukarela.
Sebagai langkah pencegahan lebih lanjut, negara berkewajiban mencegah bencana melalui pengelolaan alam yang adil dan berkelanjutan demi kemaslahatan umat. Hutan sebagai harta kepemilikan umum akan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan individu tertentu secara privat seperti para kapitalis.
Demikianlah, Islam datang membawa syariat yang akan menjaga harta, nyawa, dan kehormatan manusia. Negara Islam dalam naungan khilafah akan selalu hadir meri'ayah (mengurusi) umat dengan penuh ketulusan, berdiri tegak sebagai perisai yang takkan membiarkan rakyatnya merana dalam ketidakpastian sebagaimana watak sistem kapitalis yang abai dan transaksional.
Momentum Ramadan harus menjadi saksi nyata kehadiran negara yang melayani, di mana kekhusyuan ibadah dan kesejahteraan fisik rakyat berkelindan erat dalam jaminan keamanan serta logistik yang paripurna. Inilah saatnya kesadaran kolektif bangkit, bahwa hanya dengan kembali pada syariat Islam maka setiap jiwa akan terlindungi, setiap duka bencana akan terobati, dan kemuliaan ibadah akan tetap terjaga meski ditengah ujian yang paling berat sekalipun.
Wallahualam bisawwab
