Oleh: Ummu Aidzul Tenaga Pendidik
Kota Serambi Mekah kini tidaklah sama, semenjak banjir bandang yang terjadi 26 November 2025 lalu. Banyak korban yang wafat, namun yang masih bertahan mengalami banyak kesulitan untuk melanjutkan hidup. Terutama dalam permasalahan ekonomi. Seperti yang kini dialami oleh Mauriza, seorang wanita berusia 35 tahun yang kini bekerja menggeprek melinjo akibat lahan pertaniannya masih terselimuti lumpur. Dulu dia dan teman-temannya biasa memperoleh upah 130rb perhari. Sementara dari menggeprek sekilo melinjo, dia memperoleh upah sebesar 33rb. (BBCnews, 28 Januari 2026)
Ibu Mauriza ini tidak sendiri, masih banyak masyarakat Aceh yang terdampak secara ekonomi akibat banjir bandang. Sebanyak 56.625 hektare lahan pertanian di 18 Kebupaten dan Kota Aceh rusak. Sementara masyarakat Jagong Jengget menghadapi kesulitan lain yakni sulit mengangkut hasil panen. Akibat dari tidak ada satupun kendaraan darat yang mampu keluar masuk Aceh Tengah. (Merdeka, 06 Desember 2025)
Sementara perpanjangan masa tanggap darurat yang ke-4 atas Surat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri menunjukkan lambannya proses pemulihan pasca bencana.
Abainya Pemerintahan Kapitalis
Sudah lebih dari dua bulan, namun kondisi masyarakat Aceh masih terpuruk terutama dalam ekonomi. Warga kesulitan mencari kerja akibat lahan pertanian yang terendam lumpur. Warga yang dulunya bergantung kehidupan nya pada tambak juga mengalami kerugian ratusan juta. Pasalnya tambak mereka pun rusak akibat lumpur. untuk makan saja mereka mengandalkan dari dermawan bahkan anak-anak belum kembali sekolah. Sementara untuk bantuan masih sebatas pendataan dan belum masuk rehabilitasi karena masih menunggu kejelasan anggaran.
Pemerintah sejak awal tidak mau menetapkan bencana banjir ini sebagai bencana nasional berdalih karena melihat skala korban dan akaes menuju bencana. Bencana yang ditetapkan sebagai bencana nasional hanyalah Covid-19 dan Tsunami Aceh tahun 2004. Selebihnya bencana terjadi di berbagai daerah dan tidak disebut sebagai bencana nasional.
Namun karena minimnya bantuan kepada banjir bandang Sumatera dan Aceh, rakyat Indonesia di berbagai daerah akhirnya menggalang donasi. Namun sayangnya, pemerintah justru memberikan respon kurang santun dengan menyatakan bahwa bantuan yang disalurkan haruslah mendapatkan izin dari pemerintah. Lembaga yang hendak menyalurkan bantuanpun mengalami kesulitan akibat jalan ataupun jembatan yang rusak sehingga sulit dilewati. Disini terlihat lambannya pemerintah dalam menangani bencana.
Koordinasi yang minim antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Gubernur Aceh bahkan menangis akibat banyaknya jenazah yang bahkan tidak terevakuasi. Menurutnya bencana kali ini lebih parah dari tsunami tahun 2004. Saking tidak terkoordinasi dan tidak profesional dalam mengatasi bencana, pemda aceh sampai 4x menyatakan situasi tanggap darurat.
Inilah wajah pemerintahan kapitalisme yang menjerat kehidupan di seluruh dunia saat ini. Pemerintah yang mengukur untung rugi sekalipun terhadap rakyatnya. Ketika rakyat dipungut berbagai macam pajak, berbagai subsidi dicabut konon untuk menambah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, nyatanya ketika rakyat ditimpa musibah, sangat memperhitungkan budget yang akan dikeluarkan untuk mengatasi bencana. Padahal keterlambatan bantuan bisa mengakibatkan kerugian dan hilangnya nyawa rakyat.
Berbeda cerita nya ketika anggaran dipergunakan untuk investasi atau proyek asing semisal Kereta Cepat Bandung-Jakarta Whoosh. Pemerintah tidak segan mengeluarkan dana sebesar hampir 120 triliun. Bahkan yang sungguh diluar nalar adalah pemerintah Indonesia udunan sebanyak 17 triliun untuk bergabung dalam "Board of Peace" bersama Amerika.
Negara Islam Cepat Atasi Bencana
Pengelolaan negara dalam sistem Islam berdasarkan asas riayatul suunil ummat atau pengurusan ummat. Karena kepemimpinan dalam Islam akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Seorang pemimpin akan berhati-hati dan penuh perhatian dalam mengurus rakyatnya.
Apalagi dalam kondisi bencana. Negara tidak akan lalai dan ceroboh membiarkan rakyat menanggung sendiri penderitaannya. Program pemulihan berbasis sederhana dalam aturan, cepat dalam pelayanan dan profesional dalam penanganannya. Bantuan disalurkan langsung sesuai kebutuhan, misalnya untuk korban yang sakit, tua, difabel, atau kehilangan mata pencaharian. Betul-betul karena Allah Ta'ala bukan untuk pencitraan.
Negara tidak akan sulit mencari dana untuk mengatasi bencana. Hal ini karena sistem ekonomi Islam yang berbasis Baitul Maal yang memiliki banyak pos pemasukan dari fa'i, kharaj, ghanimah, jizyah dan pos pemilikan umum. Pendapatan negara ini akan dipergunakan untuk pemilihan ekonomi, pendidikan maupun layanan dasar bagi rakyat.
Bukti cepatnya negara Islam dalam mengatasi bencana bisa kita lihat di masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab saat terjadi musim kemarau dan sulitnya makanan di wilayah Arab saat itu. Khalifah segera memerintahkan kepada semua wali untuk mengirimkan bantuan makanan ke tanah Arab untuk mengatasi kelaparan yang melanda. Dia bahkan ikut mengurangi makanan nya, hanya mengkonsumsi roti dan minyak zaitun demi merasakan derita rakyat.
Semua dilakukan semata-mata karena ketakwaan dan rasa takutnya kepada Allah. Ini karena keyakinannya akan sabda Rasulullah saw.
"Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."
(HR Muslim)
Karena nya untuk memperoleh kesejahteraan dan ketenangan hidup, kita harus mengupayakan penegakkan aturan Islam secara kafah dalam seluruh aturan kehidupan. Islam yang rahmatan lil'aalamiin. Wallahualam bissawab.
