Pekanbaru – DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riau sukses menyelenggarakan Diskusi Publik dan Policy Brief bertema “Pajak Air Permukaan (PAP): Apakah Menjadi Jawaban Defisit Anggaran dan Wujudkan Keadilan Ekonomi?” yang berlangsung di Auditorium Universitas Muhammadiyah Riau pada Jumat (27/2/2026).
Diskusi publik ini berlangsung dinamis dan konstruktif dengan menghadirkan berbagai perspektif dari pemerintah daerah, legislatif, pelaku usaha, petani sawit, serta kalangan akademisi. Forum tersebut menjadi ruang dialog terbuka untuk menguji gagasan optimalisasi Pajak Air Permukaan sebagai salah satu instrumen peningkatan Pendapatan Asli Daerah sekaligus memastikan kebijakan fiskal yang berkeadilan bagi masyarakat Riau.
Selama diskusi berlangsung, berbagai pandangan berkembang secara terbuka dan menunjukkan bahwa isu Pajak Air Permukaan merupakan kebijakan strategis yang membutuhkan pembahasan yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Antusiasme peserta dan keterlibatan aktif para narasumber menjadi indikator bahwa ruang dialog kebijakan seperti ini sangat dibutuhkan dalam proses perumusan kebijakan publik di daerah.
Sebagai tindak lanjut, DPD IMM Riau berencana menyelenggarakan forum diskusi lanjutan setelah Idul Fitri yang akan difokuskan pada pembahasan yang lebih teknis dan komprehensif terkait Pajak Air Permukaan, termasuk aspek regulasi, mekanisme perhitungan pajak, serta dampaknya terhadap sektor industri dan masyarakat.
Forum lanjutan tersebut diharapkan dapat menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan yang lebih konkret sebagai kontribusi pemikiran bagi Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah yang transparan dan berkeadilan.
DPD IMM Riau menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu kebijakan fiskal daerah, khususnya terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan kebijakan Pajak Air Permukaan sektor perkebunan kelapa sawit korporasi.
“DPD IMM Riau berkomitmen untuk terus aktif mengawal isu Pendapatan Asli Daerah, khususnya diskursus Pajak Air Permukaan Kelapa Sawit Korporasi, agar kebijakan fiskal daerah berjalan secara transparan, berkeadilan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Riau.” Tegas Ketua Umum DPD IMM Riau, Alpin Jarkasi Husein Harahap, S. Kom.
DPD IMM Riau berharap rangkaian diskusi ini dapat menjadi bagian dari upaya membangun tradisi dialog kebijakan publik yang sehat di Provinsi Riau, sehingga setiap kebijakan strategis daerah dapat disusun melalui proses yang terbuka, partisipatif, dan berbasis kajian.
Rilis resmi DPD IMM Riau
Kontak: +62 896-9620-0083
