Pasaman Barat, 22 Desember 2025 – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasaman Barat, drh. Doddy San Ismail, memimpin rapat monitoring dan evaluasi (monev) penyusunan data akurat untuk Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) serta Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) pada Senin (22/12/2025).
Rapat digelar di Posko Tanggap Darurat Pasaman Barat dan dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Basarnas.
Masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor yang melanda Pasaman Barat resmi berakhir pada hari ini Senin (22/12/2025). Sekda menekankan pentingnya percepatan penyusunan data yang akurat serta kerja sama lintas sektor untuk memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kita harus segera menyelesaikan data terkait dampak ekonomi, kerusakan infrastruktur, serta kesiapan pasca bencana. Masa tanggap darurat berakhir hari ini, sehingga data yang lengkap dan valid sangat dibutuhkan,” ujar Sekda Doddy San Ismail.
Kepala Pelaksana BPBD Pasaman Barat, Jhon Edwar, menyampaikan bahwa relokasi korban dapat dilakukan secara mandiri maupun dibantu pemerintah, namun memerlukan data lengkap mengenai kondisi terkini, lokasi terdampak, serta kesediaan warga untuk direlokasi.
“Data komprehensif ini akan menjadi dasar penentuan anggaran yang tepat sasaran,” tambahnya.
Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta pihak terkait berkomitmen melengkapi data akurat dan jitupasna yang dibutuhkan untuk Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana, mencakup validasi penduduk terdampak, kerusakan fasilitas kesehatan, dampak pada UMKM dan sektor pertanian, kondisi lembaga kesejahteraan sosial, fasilitas keagamaan, serta infrastruktur seperti rumah warga, pasar, pendidikan, dan sarana kesehatan.
Rapat ini menunjukkan komitmen kuat Pemkab Pasaman Barat dalam mempercepat pemulihan pasca bencana melalui koordinasi data yang terintegrasi, sebagai fondasi pengalokasian anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang efektif ke depan.***
