Oleh Ummu Aiza
Aktivis Muslimah
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengaku adanya anomali disektor pangan, dimana stok beras nasional mengalami surplus namum harga komoditas tersebut tetap tinggi dipasaran. Berdasarkan Data BPS, produksi besar hingga Oktober 2025 mencapai 31,04 juta ton, surplus 3,7 juta ton dibanding periode sama tahun sebelumnya yang produksinya hanya 28 juta ton.
"Artinya produksi diatas surplus 3,7 juta ton dibanding tahun lalu. Dan yang menaruk adalah 31 juta ton itu sampai Oktober. Tahun lalu produksi hanya 30 juta ton. "kata Amran di kompleks DPR RI, dikutip Kamis (4/9/2025). (tirto.id)
Jika dilihat dari stok beras yang begitu melimpah, ini menunjukan bahwa produksi beras dari petani di Indonesia sangat banyak, apalagi negeri kita ini memang negeri yang sangat subur. Namun, melimpahnya jumlah stok beras ini sayangnya tak sebanding dengan harga beras yang begitu mahal, dan memberatkan masyarakat apalagi masyarakat menengah ke bawah. Seharusnya melimpah stok beras ini mampu d dijangkau untuk kebutuhan masyarakat. Apalagi ini kebutuhan dasar yang harus terpenuhi yang menyangjut hajat hidup orang banyak.
Namun, hal ini lumrah di negeri yang menerapkan sistem kapitalis. Dimana stok yang banyak bukan berarti dapat menjamin kebutuhan masyarakat. Karena dalam kapitalisme hanya fokus terhadap stok yang banyak saja, bukan memastikan stok tersebut dapat dinikmati olh masyarakat. Karena stok yang banyak pun akhirnya percuma, kalo masyarakat banyak yang tidak bisa menikmatinya.
Apalagi kapitalisme yang menjadikan manfaat dan keuntungan sebagai asas nya. Maka yang ada adalah tentang untung rugi, bukan lagi tentang bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat. Belum lagi, adanya para mafia beras yang muncul memainkan harga beras. Selain itu, harga beras yang mahal di negeri yang subur ini disebabkan tatakelola perberasan yang buruk, bukan karena stok beras yang kurang.
Faktor lain pun yang menyumbang tingginya harga gabah dan ongkos produksi, sebelum efektifnya operasi pasar Bulog, serta praktik mafia pupuk meraja lela ditingkat petani dan distributor, yang menyebabkan biaya produksi jauh lebih tinggi dan harga jual beras melambung jauh. Dampaknya adalah sering kali harga beras melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Yang pada akhirnya harga beras ini memberatkan masyarakat menengah kebawah yang mengkonsumsi beras medium dan premium.
Berbeda dengan Islam, dalam Islam pemimpin (kepala negara) hadir sebagai pengurus rakyatnya. Rasulullah saw bersabda:
"Seorang Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus bagi rakyatnya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dia urus" (HR al-Bukhari dan Muslim).
Apapun yang menjadi kebutuhan masyarakatnya, akan diperhatikan dan dijamin pemenuhannya oleh negara. Apalagi yang menyangkut kebutuhan pokok, seperti beras.
Khalifah akan memastikan seluruh masyarakat terpenuhi kebutuhan pokoknya (sandang, pangan, papan) dan sebagainya. Didalam Islam semua kebutuhan itu akan dipermudah, terjangkau masyarakat dan tidak akan sampai masyarakat merasa terbebani dalam memenuhi kebutuhan hajat hidupnya.
Islam mempunyai solusi dalam menjamin kebutuhan pangan, dengan memastikan negara memiliki peran penuh dalam pengelolaan produksi, distribusi, dan pengawasan pasar pangan melalui prinsip ekonomi syariah. Seperti zakat, wakaf, untuk mendanai ketahanan pangan dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan tidak mampu. Selain itu sistem Islam akan mendorong inovasi teknologi pertanian, pemberdayaan petani lokal, dan penegakkan hukum syariat untuk mencegah dan melarang aktivitas penimbunan dan praktik pasar yang merugikan. Selain itu, negara pun akan berperan penuh dalam:
1.Pengelolaan Pangan
a. Pengelolaan Sumber Daya: negara wajib mengelola sumber daya alam secara bijaksana untuk produksi pangan, dan mengembangkan teknologi pertanian dan irigasi yang efisien.
b. Pemberdayaan Petani
Negara harus menyediakan kebutuhan petani, seperti suprodi (sarana produksi pertanian) dengan hatga terjangkau, serta fasilitas permodalan tanpa riba.
c. Kedaulatan Pangan
Kebijakan pangan harus bertujuan untuk kemandirian, meminimalkan ketergantungan impor, dan menjaga lahan pertanian.
2.Negara akan melakukan pengawasan pasar dan industri diantaranya:
a. Pelarangan praktik merugikan: Islam melarang praktik penimbunan barang (ihtikar), riba, praktik tengkulak, dan kartel yang dapat menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar.
b. Stabilitas Pasokan Dan Harga
Negara harus menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaandengan menstabilkan stok pangan,sehingga harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
c. Pengawasan Tata Niaga: dibentuk badan khusus seperti qodi hisbah untuk mengawasi tataniaga pasar, memastikan makanan yang beredar halal dan tayyib, serta mencegah manipulasi.
3.Mekanisme Kesejahteraan Sosial
a. Zakat dan wakaf: dana zakat dan wakaf dapat digunakan untuk memperkuat lumbung pangan masyarakat dan memberikan bantuan pangan secara langsung kepada fakir miskin dan keluarga rentan.
b. Bantuan Langsung: negara wajib memastikan bahan pokok dapat diakses oleh seluruh warga, termasuk memberikan subsidi atau bantuan kepada keluarga yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
4.Pendidikan Dan Peningkatan SDM
a. Edukasi pangan: melalui pendidikan, masyatakat dibekali pengetahuan tentang cara menanam, mengolah, mendistribusikan, dan memenuhi ebutuhan gizi secara baik.
b. Peningkatan Kualitas SDM: pemenuhan kebutuhan primer dan peningkatan akses ekonomi serta pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang kemudian dapat berkontribusi pada ketahanan pangan.
Begitulah cara Islam dalam menjamin ketersediaan pangan, serta memenuhi kebutuhan pokok masyararakatnya. Tidak hanya itu, negara pun akan memastikan kebutuhan pokok tersebut terjangkau dan mampu dinikmati masyarakat.
Alhasil, hanya ketika Islam diterapkanlah semua itu dapat terwujud. Maka dari itu mari kita berjuang untuk penerapannya, tentu penerapan Islam secara kaffah dalam bingkai Daulah Khilafah.
Wallahualam bissawab
