Oleh Sri Nurhayati, S.Pd.I
Praktisi Pendidikan
Kesejateraan dan nasib guru masih terus
menjadi bahan perbincangan. Baik di ranah para praktisi pendidikan, masyarakat,
maupun pemangku kebijakan. Kondisi kesejateraan guru masih di bawah standar,
terutama mereka yang berstatus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja) dan mereka yang masih berstatus honorer.
Adanya kesenjangan dalam lingkup perolehan kesejahteraan terus menjadi pembahasan. Oleh karena itu, guru yang belum mendapatkan haknya dalam meraih kesejateraan terus berupaya agar mereka mendapatkan perhatian dari pembuat kebijakan.
Pada suatu kesempatan, perwakilan guru dari Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) menyuarakan nasib para guru yang berstatus PPPK. Mereka meminta agar pemerintah lebih memperhatikan dan menyejahterakan guru. Sebab, PPPK tidak memiliki jenjang karier dan tidak memiliki uang pensiun, serta gajinya pun minimalis. (liputan6.com)
Selain IPN, komisi X DPR pun mendesak pemerintah agar menaikkan gaji guru honorer. Hal itu disampaikan oleh Wakil ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, beliau menyampaikan bahwa guru honorer memiliki peran penting, tetapi kesejahteraan mereka kurang diperhatikan. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menaikkan gaji mereka. (beritabersatu.com)
Perbedaan kesejateraan yang diberikan oleh pemerintah kepada para guru merupakan sebuah diskriminasi yang menciptakan kesenjangan. Padahal, tugas guru, baik PNS, PPPK, maupun honorer tetaplah sama. Mereka bertugas mendidik anak-anak kita para generasi bangsa.
Beban tugas mereka saat mengajar tidak berbeda, maka mengapa dalam mendapatkan kesejahteraan ada perbedaan? Sungguh ini hal yang pelik. Sebab, aturan yang ada menimbulkan permasalahan.
Guru yang seharusnya mendapatkan perhatian dan kesejahteraan, sering kalah dengan para pejabat negeri. Guru setiap harinya membersamai generasi bangsa agar terbentuk generasi yang berkualitas, tetapi gaji mereka jauh lebih kecil dari mereka para pejabat.
Bahkan jika dibandingkan dengan tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada para pejabat, gaji guru masih jauh lebih kecil. Minimnya gaji guru membuat sebagian mereka terlilit hutang, karena gaji mereka tak mampu memenugi kebutuhan kehidupan mereka.
Pada tahun 2024 lalu, sekitar 47% Guru di Indonesia terjerat pinjol. Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa sebagian guru di Indonesia terlilit pinjol. (cakaplah.com)
Itulah fakta yang terjadi dalam regulasi penggajian guru di negeri ini. Gaji yang tak sepadan dengan tugas dan peran penting mereka. Semua ini tak bisa dimungkiri karena aturan yang diterapkan negeri ini begitu kapitalistik. Kapitalis membuat para guru menderita, sengasara serta jauh dari kesejahteraan. Padahal mereka adalah tulang punggung pendidikan di negeri ini, karena di tangan mereka kualitas generasi bangsa ditentukan.
Anggaran negara seharusnya lebih memerhatikan mereka dibanding dengan para pejabat. Sebab, sudah menjadi keharusan pemerintah memerhatikan dan memahami peran strategis guru. Tidak seperti saat ini, negara justru perhitungan terhadap anggaran pendidikan, terutama untuk gaji guru. Tapi anggaran negara justru lebih banyak untuk proyek prestisius seperti, IKN yang keberadaannya tidak memiliki korelasi dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Namun, justru hanya berkolerasi dengan kepentingan para kapitalis, sang pemilik modal.
Hal ini berbeda dengan sistem Islam, yang miliki perhatian besar terhadap peran guru. Sebab, Islam memiliki aturan dan regulasi yang mampu membawa kesejahteraan bagi guru. Islam mewajibkan negara mengatur segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Negara tidak boleh abai akan hal ini, seperti menetapkan regulasi terkait kurikulum, akreditasi sekolah, metode pembelajaran, bahan-bahan ajar, termasuk terkait penggajian guru sebagai tenaga pendidik yang harus manusiawi dan tidak boleh menzalimi mereka.
Perhatiaan Islam terhadap gaji guru sangat luar biasa. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab gaji guru ditetapkan sebesar 15 dinar setiap bulannya (1dinar setara dengan 4,25gram emas). Jika kita konversi berdasarkan gram emas saat ini bisa mencapai Rp. 127.500.000,00 (dihitung dengan harga emas saat ini Rp. 2.000.000). Bahkan pada masa Harun Al Rasyid upah tahunan bagi seorang guru mencapai 166,7 dinar perbulan. (nu.or.id)
Jika kita mengkaji sejarah Islam, kita akan mendapati bagaimana negara memberikan perhatian yang begitu besar. Sebab, para kepala negara atau khalifah memberikan perhatian yang lebih terhadap pendidikan dan sekaligus para pendidiknya. Karena, pendidikan adalah salah satu hak dasar rakyat.
Hal ini tak lepas hari perintah dalam Islam terhadap pemimpin yang wajib mengurusi urusan rakyatnya. Seperti dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. bersabda, “Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Begitu dihargainya guru dalam sistem Islam. Tak hanya mendapatkan gaji yang layak dan besar, tetapi mereka juga mendapatkan kemudahan dalam mengakses sarana-prasarana untuk meningkatkan kualitas kemampuan mereka dalam mengajar.
Demikianlah sistem Islam memberikan perhatian dan jaminan kesejahteraan bagi para guru. Hanya Islam yang mampu membawa pada kesejateraan dan keberkahan hidup.
Wallahualam
bissawwab
