Oleh Feni Rosfiani
Aktivis
Dakwah
Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Slogan
ini sudah tak asing kita dengar sejak dahulu. Namun, slogan tersebut tidak boleh
dimaknai bahwa para guru dibiarkan saja hidupnya tidak sejahtera. Akan tetapi justru
para pendidik generasi ini harus disejahterakan hidupnya oleh negara.
Saat ini penggajian guru PPPK dan guru honorer yang hanya sebesar Rp.14.000 per jam sedang ramai diperbincangkan publik. Para guru yang berstatus bukan PNS ini pun jelas tidak mendapat uang pensiun. Hal ini membuat para tokoh angkat bicara. Salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi X DPR, Hadrian Irfani, yang mengajukan permintaan kepada pemerintah tentang kenaikan gaji guru honorer. (beritasatu.com, 22/9/2025)
Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo berencana akan akan menaikkan gaji guru dan dosen yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/POLRI dan Pejabat Negara. Hadrian mengatakan bahwa guru honorer memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan ini, maka tidak ada salahnya jika pemerintah menaikkan juga upah mereka dengan layak, agar tidak ditemukan lagi para guru honorer yang terjebak pinjaman online (pinjol). Beliau berharap di tahun 2026 nanti, tidak ada lagi guru honorer yang mendapatkan gaji hanya Rp300.000 per bulannya.
Kesejahteraan para pendidik generasi ternyata masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar bagi pemerintah. Guru PPPK dan honorer justru semakin terzalimi oleh negara. Mereka seharusnya diberi apresiasi yang tinggi karena jasa-jasanya itu sangat mulia. Namun, dalam sistem Kapitalisme guru hanya dipandang sebagai pekerja harian saja, tanpa diperhatikan kesejahteraannya.
Inilah yang diakibatkan dari sistem sekularisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan. Para penguasa hanya mementingkan kepentingan pribadi, bahkan sumber daya alam yang seharusnya menjadi salah satu pendapatan negara malah dikelola oleh asing. Sehingga menyebabkan pendapatan negara sangat minim, bahkan utang negara kini semakin menggunung. Akibatnya, ekonomi negara mengalami defisit, dan tidak bisa memberikan gaji yang layak kepada para guru PPPK dan honorer sesuai dengan jasanya.
Semua masalah ini tidak akan terselesaikan jika negara masih mengemban sistem kapitalis yang menjauhkan kita dari agama. Tolak ukur perbuatan mereka bukan halal dan haram lagi, tetapi hanya keuntungan individu semata.
Dalam sistem Islam, negara sepenuhnya memberikan fasilitas umum secara gratis dan kualitas yang terbaik tentunya. Baik dari bidang pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lainnya. Mengapa bisa semua gratis? Karena semua administrasi negara dihasilkan dari tiga sumber pendanaan negara, yaitu: zakat dari para aghnia (orang kaya), jizyah (pajak bagi non muslim), dan harta kepemilikan umum yang meliputi pengelolaan sumber daya alam, yang sepenuhnya dikelola negara untuk kepentingan masyarakat.
Maka, negara akan mampu memberikan gaji yang layak bagi seluruh guru sesuai jasa nya tanpa terkecuali dan tanpa melihat gelarnya ASN atau bukan. Neg juga akan memberikan tunjangan-tunjangan yang dibutuhkan oleh para pegawai, termasuk para guru. Semua pembiayaan itu bersumber dari kas pendapatan negara tadi. Maka tidak akan ada lagi guru yang terzalimi lagi dan semua ini akan terwujud hanya dengan negara yang menerapkan aturan Islam secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, solusi terbaik untuk semua persoalan hidup adalah kembali ke dalam naungan Daulah Islam (khilafah Islamiyyah).
Wallahuualam bissawwab
