Oleh: Evani, S.H
(Aktivis Dakwah Kampus)
Korupsi dan kolusi tampaknya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun berbagai upaya pemberantasan terus digalakkan, fenomena ini tetap saja menjamur, bahkan melibatkan aktor-aktor besar dari dunia politik dan ekonomi. Ini bukan lagi sekadar permasalahan moral individu, melainkan persoalan sistemik yang berakar dari paradigma ekonomi dan politik yang diterapkan saat ini. Salah satu bukti nyata yang menguatkan hal tersebut adalah pernyataan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini tentang kolusi antara elite politik dan kapital besar yang disebut sebagai state capture.
Dalam pernyataannya baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya bahaya besar yang mengintai Indonesia, yakni kolusi antara kapital besar dan elite politik. Hal ini dikenal sebagai state capture, yaitu kondisi ketika kebijakan negara dikuasai atau dikendalikan oleh kepentingan segelintir elite yang memiliki kekuatan modal.
Dalam wawancaranya dengan media, Presiden Prabowo menyatakan: "Kolusi antara kapital besar dengan pejabat dan elite (para pemilik modal/pengusaha) adalah bahaya besar di Indonesia."
*Mengapa Hal Ini Terjadi?*
Pernahkah kita bertanya, mengapa korupsi dan kolusi terus berulang di negeri ini? Padahal, pemimpinnya telah silih berganti, dan setiap pemimpin selalu menyampaikan janji yang sama: memberantas korupsi. Namun faktanya, angka kasus korupsi terus membengkak.
Baru-baru ini, kita dikejutkan dengan kasus korupsi senilai Rp118 triliun yang melibatkan Wilmar Group sebuah konglomerasi besar di industri sawit dan minyak goreng. Presiden Prabowo bahkan kembali menegaskan adanya ancaman serius state capture, yaitu ketika kebijakan negara dikendalikan oleh elite politik yang berkolusi dengan pemilik modal.
Apakah ini semata karena rusaknya moral individu? Jawabannya: tidak cukup. Ini adalah masalah sistemik. Demokrasi yang dianut saat ini adalah sistem sekuler kapitalistik, yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
Pengusaha dapat membeli kekuasaan melalui dana kampanye. Politik dijadikan ladang transaksi, bukan amanah. Jabatan menjadi sumber kekayaan, bukan tanggung jawab di hadapan Allah. Selama sistem ini masih dipertahankan, kita akan terus menyaksikan pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Contoh Nyata Kasus Wilmar Group. Fenomena state capture tampak jelas dalam kasus penyitaan dana sebesar Rp118 triliun oleh Kejaksaan Agung terkait korupsi di sektor minyak sawit (CPO). Kasus ini meliputi:
Manipulasi harga dan kuota ekspor-impor CPO. Kerugian negara dalam program subsidi minyak goreng. Suap kepada pejabat untuk memuluskan kebijakan yang menguntungkan perusahaan.
Wilmar Group salah satu perusahaan agribisnis terbesar di Asia yang berbasis di Singapura diduga bekerja sama dengan elite politik dan pejabat tinggi untuk menciptakan kebijakan yang menguntungkan mereka secara ekonomi.
*Wajah Sistem Kapitalisme*
Kasus Wilmar hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus besar dalam sistem demokrasi kapitalistik. Sebelumnya, sudah ada berbagai mega-korupsi seperti BLBI, Jiwasraya, Asabri, BTS Kominfo, dan lain-lain.
Polanya hampir selalu sama: kolaborasi antara penguasa dan pengusaha, sementara rakyat menjadi korban. Subsidi minyak goreng diselewengkan → harga naik → rakyat menjerit. Sumber daya alam yang seharusnya milik rakyat justru dikuasai segelintir elite. Ketimpangan semakin lebar: yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
*Islam Punya Solusi Hakiki*
Islam bukan hanya agama yang mengatur urusan ibadah, tetapi juga sistem kehidupan yang menyeluruh, termasuk dalam hal pemerintahan dan ekonomi. Islam menawarkan sistem yang adil dan bersih dari kolusi dan korupsi, dengan pilar-pilar sebagai berikut:
1. Kepemimpinan dalam Islam adalah Amanah. Pemimpin dipilih berdasarkan keimanan dan kapabilitas, bukan karena modal kampanye. Pemimpin sadar bahwa setiap kebijakan akan dihisab di hadapan Allah.
2. Islam Melarang Politik Uang. Tidak ada pemilu mahal, tidak ada partai pemilik saham negara. Jabatan adalah tanggung jawab syar’i, bukan komoditas.
3. Ada Mekanisme Pengawasan Syariah. Masyarakat memiliki hak untuk amar ma’ruf nahi munkar. Ulama adalah rujukan kebenaran, bukan corong kekuasaan. Negara memiliki lembaga hisbah untuk mengawasi kekuasaan.
4. Hukum yang Tegas dan Tidak Bisa Dibeli. Sanksi dalam Islam bersifat preventif dan memberikan efek jera. Tidak ada tebang pilih. Rasulullah ï·º bersabda: “Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
5. Kekayaan Umum Dikelola Negara untuk Rakyat. Sumber daya alam (SDA) bukan milik swasta atau asing. Dalam Islam, tambang, minyak, dan sawit adalah milik umat. Keuntungannya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.
*Butuh Perubahan Sistemik*
Maka, perlu kita sadari bahwa perubahan tidak cukup dilakukan dengan mengganti orang-orangnya saja. Selama sistem yang rusak ini masih dipertahankan, maka kebusukan akan terus berulang. Perubahan sejati adalah perubahan sistemik. Dan satu-satunya sistem yang terbukti adil, bersih, dan diridhai Allah adalah sistem Islam.
Oleh karena itu, mari kita sadarkan umat akan bahaya sistem demokrasi kapitalistik dan dakwahkan Islam sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh.
Tegakkan kembali kehidupan Islam dalam bingkai Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah.
Wallahu a’lam bish-shawab.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
.jpeg)
